Pandemi Corona Picu Konflik Sosial di Beberapa Negara

SOFIA - Jutaan warga di dunia melakukan protes terkait sikap pemerintah dalam menangani virus Corona, Covid-19. Sebagian besar demonstrasi juga berujung pada kerusuhan sosial. Masyarakat tidak hanya frustrasi dengan upaya penanggulangan yang setengah matang tapi juga maraknya korupsi dana bantuan.

Demonstrasi meluas dan melebar di Israel, Bulgaria, Tongo hingga Lebanon. Demonstrasi tidak terkait dengan gerakan antirasisme di Amerika Serikat (AS) yang sempat melebar ke berbagai negara. Namun, demonstrasi tersebut terkait Covid-19, yakni masalah kesehatan yang sudah sangat mendasar bagi kehidupan manusia.

Publik di berbagai belahan dunia kini peduli karena urusan kesehatan sudah menjadi ranah politik. Kesehatan pribadi hingga masyarakat juga sudah dikendalikan oleh politik. Dengan desakan kepada pemerintah, mereka berharap akan terjadi perubahan, minimal pada kebijakan.

Meskipun demonstrasi itu kerap ditunggangi kelompok oposisi yang hendak memanfaatkan situasi dan kondisi terkini. Tujuannya adalah dorongan untuk perubahan kekuasaan. Kekecewaan terhadap pemerintah pastinya dan pertama kali diungkapkan oleh mereka yang tidak duduk di kekuasaan. Akan tetapi, Covid-19 bukan hanya isu. Itu adalah realitas pandemi yang memang menjadi ancaman nyata. (Baca: Kasus Virus Corona di Brasil Mencapai Dua Juta Orang)

Pandemi telah mengubah struktur perkembangan sosial-ekonomi di beberapa negara. Pandemi juga telah mengakibatkan krisis kemanusiaan dan berpotensi memicu kerusuhan dan konflik. Pandemi juga mendorong perubahan struktur, institusi, hingga struktur yang mengubah tatanan masyarakat yang awalnya damai. Jika tidak segera ditangani, pandemi akan mendorong munculnya konflik sosial yang lebih meluas.

Bulgaria, misalnya, telah dilanda demonstrasi sejak lama. Ribuan warga Bulgaria telah turun ke jalan menuntut adanya perbaikan tatanan di tingkat birokrasi, menyusul tingginya angka korupsi. Mereka bahkan berupaya menggulingkan pemerintahan kanan-tengah pimpinan Perdana Menteri (PM) Boyko Borissov.

Para pengunjuk rasa, yang meneriakkan slogan "mafia" dan "pengunduran diri", menuduh Borissov beserta antek-anteknya dan Kepala Jaksa Agung Ivan Geshev sengaja menunda penyelidikan pejabat korup dan oligarki domestik.

Unjuk rasa tersebut terjadi di berbagai kota di Negeri Balkan. Dengan tingginya intensitas protes hingga menimbulkan simpati sebagian besar masyarakat menyebabkan polisi kewalahan dan meminta pendemo tidak bersikap anarkis. (Baca juga: Anies Minta Masyarakat Tidak Anggap Remeh Kasus Covid-19)

Sampai kemarin, petugas keamanan Belgia setidaknya menangkap 18 orang setelah terjadi kerusuhan di beberapa titik. Mereka menyamakan pemerintahan Borissov mirip dengan lintah darat, seperti mafia dan menjadikan rakyat sebagai tumbal.

Bulgaria merupakan negara anggota Uni Eropa (UE) yang menderita kemiskinan dan korupsi. Protes dan tuntutan hukum terhadap koruptor tidak hanya terjadi kali ini, tapi beberapa tahun sebelumnya. Namun, sampai sekarang tidak ada pejabat senior yang didakwa tuduhan korupsi.

Kemarahan publik pecah setelah Kejaksaan Agung mengirimkan petugas untuk menggeledah kantor staf Presiden Rumen Radev, pengkritik paling vokal pemerintahan Borissov. Sebagian orang menilai penggeledahan itu merupakan bagian dari pembungkaman.

Di hadapan khalayak umum, Radev mengatakan masyarakat sudah lelah dan jenuh dengan pemerintahan Borissov dan menuntut Borissov mengundurkan diri. Desakan yang sama juga dilayangkan kepada Kejaksaan Agung yang dituduh diisi para pendukung Borissov.

Borissov telah menduduki kursi kekuasaan untuk ketiga kalinya pada 2017 silam. Dia sangat bangga dengan capaiannya membangun infrastruktur jalan raya, meningkatkan pendapatan rakyat, dan menjadikan Bulgaria sebagai kompetitor baru di Benua Biru. Dia juga tak ingin mundur dari jabatannya.

"Kami telah memberikan banyak hasil nyata yang memuaskan dan kami sudah berupaya sekuat tenaga. Tidak ada yang menahan kami tetap berada di istana selain karena tanggung jawab," kata Borissov, dikutip Reuters.

Partai GERB menyatakan Radev yang terpilih menjadi presiden akibat dukungan pihak sosialis berupaya menciptakan kerusuhan politik. Berdasarkan hasil jajak pendapat, GERB masih menjadi partai paling populer di kalangan masyarakat Bulgaria. Pemilihan umum (pemilu) berikutnya akan digelar pada musim semi 2021 mendatang. Dengan popularitas setinggi sekarang, GERB tampaknya tidak akan bergeming.

Di wilayah lain di pantai Laut Hitam, masyarakat melakukan demo untuk menuntut akses terhadap pantai. Demo itu terjadi beberapa waktu setelah kepala partai liberal dihadang pasukan bersenjata National Protection Service, pengawal Ahmed Dogan, anggota senior partai MRF.

Ribuan warga Israel juga menggelar unjuk rasa di Tel Aviv setelah pemerintah dianggap gagal menanggulangi dan mengantisipasi dampak ekonomi akibat Covid-19. Sebagai bagian dari penerapan lockdown yang dikawal ketat polisi, pendemo masuk ke wilayah Rabin Square secara bergantian. Selain itu, mereka mengenakan masker.

"Saya memiliki 40 pekerja tanpa upah, tanpa uang," kata Michal Gaist-Casif, wakil presiden perusahaan lampu dan suara. "Kami ingin pemerintah untuk memberikan dana bantuan sampai kami dapat menjalankan bisnis secara normal. Kami tidak dapat bekerja sejak pertengahan Maret hingga Juli. Bagi kami, Agustus juga tampak suram," imbuhnya. (Baca juga: Dibayangi Sentimen Negatif, Hari Ini Rupiah Diramal Bakal Melemah)

Pernyataan Michal bukan tanpa alasan. Angka pengangguran di Israel meningkat hingga 21% sejak Israel memberlakukan lockdown pada Maret. Paket bantuan yang dijanjikan pemerintah tidak terealisasi secara baik sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan pebisnis Israel yang terancam mengalami kebangkrutan.

Dengan adanya gelombang baru Covid-19, PM Israel Benjamin Netanyahu kembali memberlakukan serangkaian peraturan lockdown hingga sejumlah bisnis kembali terdampak. Ketika dana bantuan USD29 miliar masih mandek, Netanyahu kembali berjanji memberikan dana bantuan lain untuk menyelamatkan ekonomi nasional.

Dalam beberapa pekan terakhir, para pengunjuk rasa dari seluruh spektrum politik turut berdemo. Mereka meminta dana bantuan dipercepat dan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mereka juga menilai staf pemerintah terlalu banyak, tidak efektif, dan menghamburkan anggaran.

"Masyarakat merasa putus asa karena tidak ada respons apa pun dari pemerintah. Mereka kini marah besar dan mendesak pemerintah untuk segera menunaikan tanggung jawab dan janjinya," kata Roee Cohen, Presiden Israel Chamber of Independent Organizations and Businesses.

Para pemimpin oposisi di Mali juga mendesak Presiden Ibrahim Boubacar Keita untuk mengundurkan diri. Kondisi di Mali kini memanas. Sedikitnya delapan orang tewas dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan pada akhir pekan lalu. Bentrokan itu tidak terlepas dari keputusan Keita memecat pejabat senior Kejaksaan Agung setelah membalikkan hasil pemilu. (Lihat videonya: Heboh! Pedagang Angkringan Cantik di Sragen Bikin Pembeli Gagal Fokus)

Para pemimpin koalisi oposisi menilai keputusan Keita gegabah dan didasarkan pada kepentingan pribadi, bukan rakyat. Juru bicara M5-RFP, Nouhoum Togo, mengatakan pihaknya tidak mungkin menerima omong kosong tersebut.

"Kami meminta beliau mengundurkan diri," kata Togo. Konservatif Imam Mahmoud Dicko, pemimpin koalisi baru oposisi, juga mengatakan tidak mungkin menerima usulan Keita. Dia mengatakan Mali perlu melakukan reformasi. (Muh Shamil)