Takut Data Diretas, Pasukan Khusus Inggris Dilarang Pakai TikTok

Minggu, 05 Maret 2023 - 10:39 WIB
loading...
Takut Data Diretas,...
Pasukan khusus Inggris, SAS, dilarang menggunakan TikTok karena khawatir data rahasia mereka diretas. Foto/Ilustrasi/Sindonews
A A A
LONDON - Pasukan khusus Inggris , SAS, dilarang menggunakan TikTok dan aplikasi media sosial lainnya di ponsel pintar mereka. Mereka juga diimbau untuk tidak menggunakan aplikasi di ponsel pribadinya.

Peringatan itu dikeluarkan oleh unit Intelijen dan Keamanan Pasukan Khusus.

Itu terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa aplikasi, terutama TikTok milik China, dapat menyebabkan data rahasia yang dapat diakses oleh mata-mata.



Pakar intelijen khawatir aplikasi tersebut dapat memberikan data kepada negara-negara seperti China dan Rusia yang dapat membantu mengidentifikasi anggota pasukan khusus, lokasi rahasia di Inggris serta luar negeri, dan bahkan membahayakan operasi.

Pasukan Khusus Inggris, yang meliputi Spesial Boat Service dan Special Reconnaissance Regiment, bekerja sama dengan anggota MI5 dan MI6.

Identitas individu adalah rahasia negara dan publikasi mereka secara efektif dilarang di bawah Pemberitahuan DSMA – artinya anggota tidak dapat disebutkan namanya di media.

"Aplikasi adalah salah satu ancaman terbesar yang muncul bagi dinas intelijen yang bermusuhan untuk digunakan untuk menargetkan individu,", kata Kolonel Phil Ingram, seorang mantan perwira intelijen militer.



"Ini bukan hanya data yang mereka kumpulkan secara legal saat pengguna menerima syarat dan ketentuan, yang seringkali berlebihan, tetapi ini adalah data tambahan yang dapat dikumpulkan," terangnya.

"Aplikasi yang dikembangkan China tunduk pada pasal tujuh Undang-Undang Intelijen Nasional China, yang menyatakan bahwa semua organisasi dan warga negara China harus 'mendukung, membantu, dan bekerja sama' dengan upaya intelijen China," dia menambahkan.

"Tidak ada aplikasi dari sumber China yang boleh ada di perangkat apa pun, resmi atau pribadi, untuk anggota militer mana pun - risiko penyusupan data terlalu besar," ujarnya seperti dikutip dari Daily Mail, Minggu (5/3/2023).

Perintah tersebut mengikuti larangan serupa yang memengaruhi militer di Amerika Serikat (AS), Kanada, dan sebagian Uni Eropa.

(ian)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2188 seconds (0.1#10.140)