Vucic: Uni Eropa Ancam Serbia, Beograd Tolak Akui Kosovo

BEOGRADE - Serbia belum menyetujui proposal "normalisasi" Uni Eropa (UE) tentang hubungannya dengan provinsi Kosovo yang memisahkan diri, menurut Presiden Aleksandar Vucic pada Selasa (28/2/2023) saat tampil di TV nasional.

Dia menambahkan, Beograd menghadapi ancaman dari Brussel, tetapi masih menolak membahas pengakuan Kosovo dan aksesinya ke PBB.

Kata-katanya datang sehari setelah diplomat top Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan di Twitter bahwa Beograd dan Pristina mendukung proposal Prancis-Jerman untuk "jalan menuju normalisasi" hubungan antara Serbia dan Kosovo.

Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti kemudian mengatakan dia telah menawarkan menandatangani rencana tersebut, tetapi Vucic menolak melakukannya, meskipun dia tampaknya "menyetujuinya".



Namun pada Selasa, Vucic mengatakan kedua belah pihak “tidak setuju”, tetapi hanya setuju untuk melanjutkan pembicaraan.

Dia menambahkan, "Tidak ada yang ditandatangani di Brussel."

“Serbia siap untuk mengimplementasikan banyak (poin) rencana ini,” ujar Vucic, tetapi Beograd masih tidak ingin membahas “saling pengakuan” serta aksesi Kosovo ke PBB.

“Serbia belum membuat perjanjian rahasia,” papar presiden.

Dia menambahkan, “Tidak ada satu pun perjanjian yang disembunyikan.” Dia menegaskan, “Tidak menyembunyikan apa pun.”

Vucic juga menyebut pernyataan Borrell "sangat kabur" dan mengatakan siap membahas "konsep" normalisasi.

Vucic bersumpah dia tidak akan pernah menandatangani “pengakuan formal atau informal atas Kosovo” selama dia menjadi presiden Serbia.

Dia juga mengakui Beograd menghadapi tekanan dari Brussel dan konsekuensi dari penolakan rencana tersebut adalah penghentian integrasi Serbia ke dalam Uni Eropa dan penarikan investasi UE.

“Saat ini kami memiliki 80.000 orang yang bekerja di pabrik-pabrik milik Jerman saja. Mereka mengancam sejumlah tindakan lain, termasuk bahwa Serbia akan menjadi paria yang terisolasi dari (dunia) lainnya,” ujar Vucic.

Rencana Uni Eropa yang diterbitkan External Action Service blok tersebut mengatakan Serbia dan Kosovo akan “mengembangkan hubungan normal, bertetangga baik satu sama lain atas dasar persamaan hak” dan dialog mereka akan dipandu oleh prinsip-prinsip PBB, termasuk prinsip-prinsip kesetaraan negara berdaulat semua Negara.”

UE bersikeras agar Serbia mengakui kemerdekaan Kosovo sebagai prasyarat bergabung dengan blok tersebut, meskipun lima negara anggota yakni Spanyol, Slovakia, Siprus, Yunani, dan Rumania juga tidak mengakuinya.