Uni Eropa Setujui Aturan Lebih Ketat untuk Tangani Imigran Gelap

BRUSSELS - Para pemimpin Uni Eropa telah menyetujui aturan yang lebih keras, yang bertujuan mempermudah pengusiran pencari suaka yang permohonan pengungsinya ditolak. Hal itu diungkapkan ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, Jumat (10/2/2023).

Langkah-langkah tersebut merupakan tanggapan terhadap meningkatnya kekhawatiran Eropa atas meningkatnya imigrasi tidak teratur yang telah menjadi isu hangat di beberapa negara anggota.



“Masalah itu adalah tantangan Eropa yang membutuhkan tanggapan Eropa,” kata para pemimpin UE dalam dokumen terakhir di akhir pertemuan puncak 16 jam yang membahas hal itu dan topik lainnya, seperti dikutip dari Reuters.

Rendahnya jumlah pencari suaka yang gagal dikembalikan ke negara asalnya merupakan perhatian utama UE. Blok tersebut telah menampung jutaan pengungsi dari konflik di Ukraina, Suriah, dan Afghanistan, sementara menghadapi klaim suaka dari warga negara yang lebih aman seperti Bangladesh, Turki, dan Tunisia. Banyak di antaranya akhirnya dianggap sebagai migran ekonomi yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan suaka.

"Proyek percontohan yang mengandalkan patroli perbatasan Uni Eropa, lembaga suaka dan kerja sama polisi akan berupaya menerapkan prosedur suaka yang cepat dan adil di perbatasan eksternal blok tersebut,” kata Von der Leyen.



Menurut dokumen tersebut, para pemimpin UE meminta komisi untuk segera memobilisasi dana UE yang besar untuk memperkuat perbatasan eksternal itu dengan kemampuan dan infrastruktur perlindungan, sarana pengawasan, termasuk pengawasan udara, dan peralatan.

Keputusan itu diambil setelah beberapa negara UE, terutama Austria, telah mendorong komisi untuk membayar pagar yang diperkuat yang dirancang untuk mencegah migran gelap menyeberang dari negara tetangga non-UE seperti Turkiye.

Von der Leyen telah berulang kali mengatakan dana UE tidak akan membayar pagar. Tetapi para pejabat dan diplomat UE menunjukkan bahwa, jika Brussel membayar kamera, menara pengawas, dan infrastruktur lain di sepanjang perbatasan luar, itu akan membebaskan negara-negara untuk mencurahkan anggaran nasional mereka untuk membayar pagar.



KTT tersebut juga mencapai kesepakatan tentang “prinsip” di mana satu negara UE dapat menggunakan keputusan pengadilan di negara anggota UE lainnya untuk mengembalikan migran gelap ke negara asalnya.

Itu akan mencoba untuk mencegah "belanja suaka" di mana para migran pergi ke negara lain untuk mengajukan permohonan tinggal setelah ditolak di negara pertama.

“Para pemimpin UE juga setuju untuk meningkatkan penggunaan konsep negara aman, yang akan membuka jalan bagi blok tersebut untuk merumuskan daftar bersama,” kata von der Leyen.