Mengapa Arab Saudi Disebut Negara Otoriter?

Putra Mahkota berada di urutan kedua setelah Raja dan Kementerian di urutan ketiga yang terbagi menjadi 22 bidang dalam pemerintahannya.

Dengan struktur pemerintahan tersebut, Raja dan para menterinya menguasai beberapa wilayah di Timur Tengah seperti Jeddah, Mekkah, Madinah, Hofuf, Taif, Dammam, Buraidah, Al-Khobar, Tabuk, Jubail, Dhahran dan kekuasaannya terpusat di kota Riyadh.

2. Pembatasan Hak Masyarakat Sipil

Berangkat dari sistem pemerintahan yang berlandasan agama Islam ada banyak aturan yang membatasi agama untuk nonmuslim di sana.

Pembatasan itu mulai dari mengimpor barang dan bea cukai, alkohol, aturan berperilaku, aturan berbusana, sistem hukum dan proses hukum serta larangan praktik keagamaan selain muslim.

3. Kepala Pemerintahan yang Dipilih Sendiri Secara Turun-Temurun

Kepala pemerintahan dari sistem kerajaan tentu berbeda dengan sistem demokrasi. Pada sistem demokrasi pemilihan kepala pemerintahan dilakukan dengan mengedepankan suara rakyat yakni dengan pemilihan umum.

Adapun sistem kerajaan hanya melanjutkan keturunan keluarganya yakni seperti mengangkat Putra Mahkota menjadi pemimpin baru.

4. Waktu Jabatan Pemimpin Tidak ditentukan

Masa jabatan kepala pemerintahan Saudi tentu tidak ditentukan karena menganut sistem kerajaan. Dalam sistem kerajaan, masa jabatan seorang Raja tidak ada batasnya atau bisa dikatakan seumur hidup.