Dewan Keamanan PBB Kutuk Kunjungan Ben-Gvir ke Masjid Al-Aqsa
Jum'at, 06 Januari 2023 - 20:10 WIB
Dewan Keamanan PBB kutuk kunjungan Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir ke Masjid al-Aqsa. Foto/Middle East Eye
NEW YORK - Anggota Dewan Keamanan PBB menyuarakan keprihatinannya dan menekankan perlunya mempertahankan status quo di kompleks masjid al-Aqsa di Yerusalem. Pernyataan itu dikeluarkan beberapa hari setelah menteri keamanan sayap kanan baru Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi situs tersebut.
Status quo yang telah berlangsung puluhan tahun hanya mengizinkan umat Islam untuk beribadah di kompleks yang dikelola oleh Yordania itu. Seorang pejabat Israel mengatakan Ben-Gvir mematuhi pengaturan yang mengizinkan non-Muslim untuk mengunjungi situs tersebut, yang juga dihormati oleh orang Yahudi, tetapi tidak untuk berdoa.
Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mendorong Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan, sebuah langkah yang tidak mungkin mengingat Amerika Serikat (AS) secara tradisional melindungi Israel. AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris semuanya adalah kekuatan veto dewan.
"Garis merah apa yang Israel perlu lewati agar Dewan Keamanan akhirnya mengatakan, cukup sudah," kata Mansour kepada 15 anggota dewan, menuduh Israel menunjukkan "penghinaan mutlak," seperti dikutip dari New Arab, Jumat (6/1/2023).
Pejabat senior urusan politik PBB, Khaled Khiari, mengatakan kepada dewan bahwa itu adalah kunjungan pertama ke situs tersebut oleh seorang menteri kabinet Israel sejak 2017.
"Meskipun kunjungan itu tidak disertai atau diikuti dengan kekerasan, itu terlihat sangat menghasut mengingat advokasi Ben-Gvir di masa lalu untuk perubahan status quo," ujarnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah meminta semua pihak untuk menahan diri dari langkah-langkah yang dapat meningkatkan ketegangan di dalam dan sekitar tempat suci.
Jelang pertemuan Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan kepada wartawan mengatakan: "Orang-orang Yahudi diizinkan untuk mengunjungi situs tersuci dalam Yudaisme. Itu adalah hak setiap orang Yahudi, setiap orang Yahudi. Israel tidak merusak status quo dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya."
Erdan mengatakan bahwa sama sekali tidak ada alasan untuk mengadakan pertemuan itu, menyebutnya tidak masuk akal.
Ben-Gvir pernah menyerukan untuk mengakhiri larangan Yahudi berdoa di situs tersebut, tetapi tidak berkomitmen pada masalah tersebut sejak bersekutu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Meski begitu, anggota lain dari partai Kekuatan Yahudi Ben-Gvir masih menganjurkan langkah seperti itu.
Jerman, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab termasuk di antara negara-negara yang mengutuk penyerbuan kompleks oleh Ben-Gvir.
Bahkan sekutu utama Israel, AS, mengatakan prihatin dengan tindakan sepihak yang memperburuk ketegangan atau melemahkan kelangsungan solusi dua negara. Hal itu diungkapkan Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood kepada dewan.
"Kami mencatat bahwa platform pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu menyerukan pelestarian status quo sehubungan dengan tempat-tempat suci. Kami berharap Pemerintah Israel menindaklanjuti komitmen itu," kata Wood.
Serangan politisi sayap kanan di Masjid al-Aqsa terjadi beberapa hari setelah dia menjabat sebagai menteri keamanan nasional, dengan kekuasaan atas polisi, memberikan keputusannya untuk memasuki situs yang sangat sensitif itu.
Status quo yang telah berlangsung puluhan tahun hanya mengizinkan umat Islam untuk beribadah di kompleks yang dikelola oleh Yordania itu. Seorang pejabat Israel mengatakan Ben-Gvir mematuhi pengaturan yang mengizinkan non-Muslim untuk mengunjungi situs tersebut, yang juga dihormati oleh orang Yahudi, tetapi tidak untuk berdoa.
Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mendorong Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan, sebuah langkah yang tidak mungkin mengingat Amerika Serikat (AS) secara tradisional melindungi Israel. AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris semuanya adalah kekuatan veto dewan.
"Garis merah apa yang Israel perlu lewati agar Dewan Keamanan akhirnya mengatakan, cukup sudah," kata Mansour kepada 15 anggota dewan, menuduh Israel menunjukkan "penghinaan mutlak," seperti dikutip dari New Arab, Jumat (6/1/2023).
Baca Juga
Pejabat senior urusan politik PBB, Khaled Khiari, mengatakan kepada dewan bahwa itu adalah kunjungan pertama ke situs tersebut oleh seorang menteri kabinet Israel sejak 2017.
"Meskipun kunjungan itu tidak disertai atau diikuti dengan kekerasan, itu terlihat sangat menghasut mengingat advokasi Ben-Gvir di masa lalu untuk perubahan status quo," ujarnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah meminta semua pihak untuk menahan diri dari langkah-langkah yang dapat meningkatkan ketegangan di dalam dan sekitar tempat suci.
Jelang pertemuan Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan kepada wartawan mengatakan: "Orang-orang Yahudi diizinkan untuk mengunjungi situs tersuci dalam Yudaisme. Itu adalah hak setiap orang Yahudi, setiap orang Yahudi. Israel tidak merusak status quo dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya."
Erdan mengatakan bahwa sama sekali tidak ada alasan untuk mengadakan pertemuan itu, menyebutnya tidak masuk akal.
Ben-Gvir pernah menyerukan untuk mengakhiri larangan Yahudi berdoa di situs tersebut, tetapi tidak berkomitmen pada masalah tersebut sejak bersekutu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Meski begitu, anggota lain dari partai Kekuatan Yahudi Ben-Gvir masih menganjurkan langkah seperti itu.
Jerman, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab termasuk di antara negara-negara yang mengutuk penyerbuan kompleks oleh Ben-Gvir.
Bahkan sekutu utama Israel, AS, mengatakan prihatin dengan tindakan sepihak yang memperburuk ketegangan atau melemahkan kelangsungan solusi dua negara. Hal itu diungkapkan Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood kepada dewan.
"Kami mencatat bahwa platform pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu menyerukan pelestarian status quo sehubungan dengan tempat-tempat suci. Kami berharap Pemerintah Israel menindaklanjuti komitmen itu," kata Wood.
Serangan politisi sayap kanan di Masjid al-Aqsa terjadi beberapa hari setelah dia menjabat sebagai menteri keamanan nasional, dengan kekuasaan atas polisi, memberikan keputusannya untuk memasuki situs yang sangat sensitif itu.
(ian)
tulis komentar anda