China: Setop Politisasi Pandemi COVID-19
Rabu, 04 Januari 2023 - 20:08 WIB
China menyatakan bahwa pembatasan perjalanan yang diberlakukan beberapa negara terhadap warganya bermotivasi politik dan memperingatkan akan membalasnya. Foto/ABC News
BEIJING - China menyatakan bahwa pembatasan perjalanan yang diberlakukan beberapa negara terhadap warganya bermotivasi politik dan memperingatkan akan membalasnya.
Amerika Serikat (AS), India dan Inggris adalah di antara negara-negara yang telah memperkenalkan wajib tes Covid-19 untuk kedatangan dari China. Negara itu baru-baru ini mengalami lonjakan kasus Covid setelah pelonggaran kontrol ketatnya. Muncul kekhawatiran bahwa kasus dan kematian tidak dilaporkan.
"Pemerintah China dengan tegas menentang upaya untuk memanipulasi langkah-langkah pencegahan dan pengendalian epidemi untuk tujuan politik, dan akan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip timbal balik," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning seperti dikutip dari BBC, Rabu (4/1/2023).
Perbatasan China sebagian besar telah ditutup sejak Maret 2020 - artinya hanya sedikit orang asing yang dapat masuk dan mereka yang masuk harus menjalani pengujian dan karantina yang ketat.
Pembaruan Covid harian terakhir China, pada 24 Desember, melaporkan kurang dari 5.000 kasus. Tetapi beberapa analis mengklaim beban kasus harian sudah lebih dari dua juta, dan dapat mencapai puncaknya hampir empat juta bulan ini.
Kurangnya data - dan pengumuman China yang melonggarkan pembatasan perjalanan mulai 8 Januari - menyebabkan lebih dari selusin negara mengumumkan pengujian Covid pada kedatangan dari China.
AS membela persyaratan pengujiannya, dengan mengatakan bahwa pendekatannya didasarkan semata-mata dan secara eksklusif pada sains.
Sedangkan Badan pencegahan penyakit Uni Eropa (UE) dan Kepala Petugas Medis Australia sama-sama berpendapat bahwa tingkat vaksinasi dan kekebalan yang tinggi mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh Covid-19.
Amerika Serikat (AS), India dan Inggris adalah di antara negara-negara yang telah memperkenalkan wajib tes Covid-19 untuk kedatangan dari China. Negara itu baru-baru ini mengalami lonjakan kasus Covid setelah pelonggaran kontrol ketatnya. Muncul kekhawatiran bahwa kasus dan kematian tidak dilaporkan.
"Pemerintah China dengan tegas menentang upaya untuk memanipulasi langkah-langkah pencegahan dan pengendalian epidemi untuk tujuan politik, dan akan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip timbal balik," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning seperti dikutip dari BBC, Rabu (4/1/2023).
Perbatasan China sebagian besar telah ditutup sejak Maret 2020 - artinya hanya sedikit orang asing yang dapat masuk dan mereka yang masuk harus menjalani pengujian dan karantina yang ketat.
Pembaruan Covid harian terakhir China, pada 24 Desember, melaporkan kurang dari 5.000 kasus. Tetapi beberapa analis mengklaim beban kasus harian sudah lebih dari dua juta, dan dapat mencapai puncaknya hampir empat juta bulan ini.
Kurangnya data - dan pengumuman China yang melonggarkan pembatasan perjalanan mulai 8 Januari - menyebabkan lebih dari selusin negara mengumumkan pengujian Covid pada kedatangan dari China.
AS membela persyaratan pengujiannya, dengan mengatakan bahwa pendekatannya didasarkan semata-mata dan secara eksklusif pada sains.
Sedangkan Badan pencegahan penyakit Uni Eropa (UE) dan Kepala Petugas Medis Australia sama-sama berpendapat bahwa tingkat vaksinasi dan kekebalan yang tinggi mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh Covid-19.
tulis komentar anda