Ancaman China Meningkat, Taiwan Perpanjang Masa Wajib Militer 3 Kali Lipat
Rabu, 28 Desember 2022 - 13:08 WIB
Seiring dengan perpanjangan masa wajib militer, rencana Taipei mencakup peningkatan gaji yang dibayarkan kepada pasukan wajib militer dari setara sekitar USD210 sekarang menjadi USD855 pada tahun 2024. Upah minimum Taiwan sekitar USD820.
Saat ini, hanya 10% dari 188.000 pasukan militer Taiwan yang kuat terdiri dari wajib militer, dengan mayoritas terdiri dari tentara karir profesional. Negara ini juga memiliki kumpulan pasukan cadangan sekitar 1,6 juta orang.
Pemerintah Taiwan berturut-turut telah mengutak-atik undang-undang wajib militer berulang kali sejak awal 1950-an.
Taipei membuat rencana menghapus wajib militer sepenuhnya pada pertengahan 2010-an, tetapi mendorong kembali tenggat waktu berulang kali, dan secara bertahap mempersingkat waktu wajib militer dari dua tahun menjadi satu tahun, lalu ke empat bulan saat ini.
Semua pria usia militer (18) diwajibkan mengabdi. Wanita tidak wajib militer, tetapi dapat menjadi sukarelawan (sekitar 15% militer Taiwan terdiri dari wanita).
The American Institute di Taiwan, kedutaan de facto Washington di Taipei, memuji komentar Tsai, dengan mengatakan masa wajib militer yang direncanakan lebih lama “menggarisbawahi komitmen Taiwan untuk membela diri,” dan “memperkuat pencegahan.”
Lembaga tersebut berjanji, “Terus membantu Taiwan dalam mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang memadai sejalan dengan komitmen kami di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan dan kebijakan Satu China kami.”
Beijing telah berulang kali mengecam Washington atas penjualan perangkat keras militer senilai ratusan miliar dolar ke Taiwan selama beberapa dekade.
China menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang dicapai pada 1980-an, yang mengharuskan AS secara bertahap menghentikan bantuan semacam itu dari waktu ke waktu.
Wakil Menteri Pertahanan Taiwan Po Horng-huei mengatakan, kembali ke masa wajib militer satu tahun akan mencakup rejimen pelatihan yang lebih ketat, termasuk pelatihan yang melibatkan penggunaan anti-tank Javelin, anti-armor Kestrel dan rudal anti-udara Stinger.
Saat ini, hanya 10% dari 188.000 pasukan militer Taiwan yang kuat terdiri dari wajib militer, dengan mayoritas terdiri dari tentara karir profesional. Negara ini juga memiliki kumpulan pasukan cadangan sekitar 1,6 juta orang.
Pemerintah Taiwan berturut-turut telah mengutak-atik undang-undang wajib militer berulang kali sejak awal 1950-an.
Taipei membuat rencana menghapus wajib militer sepenuhnya pada pertengahan 2010-an, tetapi mendorong kembali tenggat waktu berulang kali, dan secara bertahap mempersingkat waktu wajib militer dari dua tahun menjadi satu tahun, lalu ke empat bulan saat ini.
Semua pria usia militer (18) diwajibkan mengabdi. Wanita tidak wajib militer, tetapi dapat menjadi sukarelawan (sekitar 15% militer Taiwan terdiri dari wanita).
The American Institute di Taiwan, kedutaan de facto Washington di Taipei, memuji komentar Tsai, dengan mengatakan masa wajib militer yang direncanakan lebih lama “menggarisbawahi komitmen Taiwan untuk membela diri,” dan “memperkuat pencegahan.”
Lembaga tersebut berjanji, “Terus membantu Taiwan dalam mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang memadai sejalan dengan komitmen kami di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan dan kebijakan Satu China kami.”
Beijing telah berulang kali mengecam Washington atas penjualan perangkat keras militer senilai ratusan miliar dolar ke Taiwan selama beberapa dekade.
China menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang dicapai pada 1980-an, yang mengharuskan AS secara bertahap menghentikan bantuan semacam itu dari waktu ke waktu.
Wakil Menteri Pertahanan Taiwan Po Horng-huei mengatakan, kembali ke masa wajib militer satu tahun akan mencakup rejimen pelatihan yang lebih ketat, termasuk pelatihan yang melibatkan penggunaan anti-tank Javelin, anti-armor Kestrel dan rudal anti-udara Stinger.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda