Demi Dongkrak Kekuatan Militer, Jepang Siapkan Anggaran Rp13,4 Kuadriliun

TOKYO - Pemerintah Jepang pada Jumat (23/12/2022) mencatatkan rekor anggaran 114,4 triliun yen (USD863 miliar atau Rp13,4 kuadriliun) untuk tahun fiskal berikutnya mulai April 2023. Langkah ini didorong oleh peningkatan pengeluaran militer dan biaya jaminan sosial yang lebih tinggi.

Anggaran, yang didukung oleh kabinet Perdana Menteri Fumio Kishida bersama dengan rencana penerbitan obligasi - menampilkan rekor pengeluaran militer dan kesejahteraan untuk negara yang dibebani dengan populasi yang menua.



Jepang juga menghadapi masalah keamanan regional dari China, yang selalu tegas dan Korea Utara yang tidak dapat diprediksi. Untuk mendanai pembelanjaan pertahanan untuk fasilitas militer, kapal perang, dan kapal lainnya, pemerintah memutuskan untuk menggunakan obligasi konstruksi senilai 434,3 miliar yen, yang akan diterbitkan pada tahun fiskal 2023. Ini langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pemerintah Jepang juga mengatakan akan menaikkan pengeluaran pertahanan lebih dari seperempat pada tahun depan, termasuk USD1,6 miliar untuk membeli rudal jelajah Tomahawk buatan AS yang akan menjadi bagian dari pembangunan militer terbesarnya sejak Perang Dunia II.



Kenaikan 26,3 persen ke rekor 6,82 triliun yen untuk tahun ini mulai 1 April akan memungkinkan Jepang untuk membelanjakan lebih dari tiga kali lipat untuk amunisi yang diinginkan untuk menghalangi saingan regional China dan Korea Utara karena serangan Rusia di Ukraina memacu ketegangan regional.



Anggaran, yang akan disetujui oleh anggota parlemen sebelum April, mengalokasikan 897 miliar yen untuk pengembangan senjata, lebih banyak dari gabungan empat tahun sebelumnya. Jepang akan menggunakan hampir setengahnya untuk mengembangkan rudal jarak jauh baru yang bersama dengan Raytheon Technologies, Tomahawk akan memberinya kemampuan untuk menyerang target lebih dari 1.000 km jauhnya, termasuk di China.

Tokyo berencana untuk mulai mengerahkan senjata-senjata baru itu dalam waktu sekitar tiga tahun, kata seorang pejabat Kementerian Pertahanan dalam sebuah pengarahan.