Majelis Umum PBB Kutuk Embargo AS pada Kuba, Hanya Israel yang Dukung
Sabtu, 05 November 2022 - 00:30 WIB
“Sejak Biden menjabat, embargo telah merugikan ekonomi Kuba sekitar USD6,35 miliar,” papar Rodriguez, angka yang berarti lebih dari USD15 juta per hari.
Meski dia menekankan tidak menyalahkan AS atas semua masalah Kuba, menyangkal pengaruh embargo sebagai, "penyebab utama kekurangan, kelangkaan dan kesulitan yang diderita para keluarga Kuba, sama saja gagal mengatakan yang sebenarnya."
Baca juga: Serangan Udara Rusia Hantam Pabrik Roket Ukraina dan Hancurkan Markas Tentara
AS abstain dari pemungutan suara yang mengutuk embargo itu untuk pertama kalinya pada 2016, tak lama setelah Obama memulihkan hubungan resmi dengan pulau itu.
Namun, Trump melanjutkan upaya presiden sebelumnya untuk mengisolasi negara sosialis itu.
Washington memberlakukan embargo pada tahun 1960 setelah revolusi Fidel Castro menggulingkan pemerintah Batista yang bersahabat dengan AS dan menasionalisasi properti milik warga negara Amerika.
Pemerintahan Trump dan Biden telah mengangkat dalih “hak asasi manusia” untuk membenarkan pencekikan ekonomi selama beberapa dekade, argumen yang dianggap tidak logis oleh Wakil Duta Besar Kuba untuk PBB Yuri Gala.
Meski dia menekankan tidak menyalahkan AS atas semua masalah Kuba, menyangkal pengaruh embargo sebagai, "penyebab utama kekurangan, kelangkaan dan kesulitan yang diderita para keluarga Kuba, sama saja gagal mengatakan yang sebenarnya."
Baca juga: Serangan Udara Rusia Hantam Pabrik Roket Ukraina dan Hancurkan Markas Tentara
AS abstain dari pemungutan suara yang mengutuk embargo itu untuk pertama kalinya pada 2016, tak lama setelah Obama memulihkan hubungan resmi dengan pulau itu.
Namun, Trump melanjutkan upaya presiden sebelumnya untuk mengisolasi negara sosialis itu.
Washington memberlakukan embargo pada tahun 1960 setelah revolusi Fidel Castro menggulingkan pemerintah Batista yang bersahabat dengan AS dan menasionalisasi properti milik warga negara Amerika.
Pemerintahan Trump dan Biden telah mengangkat dalih “hak asasi manusia” untuk membenarkan pencekikan ekonomi selama beberapa dekade, argumen yang dianggap tidak logis oleh Wakil Duta Besar Kuba untuk PBB Yuri Gala.
Lihat Juga :