Calon Penerus Putin: Warga Rusia Kabur dari Wajib Militer Adalah Pengkhianat
Rabu, 12 Oktober 2022 - 04:48 WIB
Warga Rusia yang melarikan diri untuk menghindari wajib militer dianggap sebagai pengkhianat. Foto/REUTERS
MOSKOW - Vyacheslav Volodin, Ketua Majelis Rendah Parlemen Rusia , mengecam ratusan ribu warga yang telah melarikan diri untuk menghindari wajib militer. Salah satu calon penerus Presiden Vladimir Putin itu menyebutnya sebagai tindakan pengkhianatan.
Presiden Putin telah mengeluarkan dekrit mobilisasi parsial untuk merekrut sekitar 300.000 tentara cadangan yang akan dikirim untuk berperang ke Ukraina.
Dekrit itu memicu protes di berbagai wilayah di Rusia. Ratusan ribu warga yang masuk kategori usia wajib militer memilih meninggalkan negara.
"Di tanah air mereka yang ditinggalkan, mereka masih memiliki orang tua, kakek-nenek, kerabat. Perbuatan mereka adalah pengkhianatan negara," tulis Volodin di saluran Telegramnya.
"Di masa depan, banyak yang akan menyesali ini. Kesadaran akan kesalahan saat kembali ke Rusia pasti akan datang, tetapi sudah terlambat," lanjut dia, seperti dikutip Newsweek, Selasa (11/10/2022).
Perang di Ukraina, yang dimulai pada 24 Februari, telah memicu perlombaan baru untuk menggantikan Putin, menurut Carnegie Endowment for International Peace, sebuah lembaga think tank AS. Volodin dipandang sebagai pesaing potensial untuk menggantikan Putin.
Pernyataan Volodin datang ketika setidaknya 370.000 warga Rusia telah meninggalkan negara itu sejak keputusan mobilisasi parsial Putin diumumkan pada 21 September.
Mereka yang menghindari wajib militer melarikan diri ke negara-negara tetangga termasuk Georgia, Finlandia, Kazakhstan dan Mongolia.
Moskow telah membantah laporan 4 Oktober oleh Forbes bahwa sebanyak 700.000 orang Rusia telah meninggalkan negara itu sejak pengumuman Putin.
"Saya tidak memiliki angka pasti, tetapi tentu saja jauh dari apa yang diklaim di sana," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengumumkan pada 4 Oktober bahwa lebih dari 200.000 dari target 300.000 telah terdaftar sejauh ini.
Pembaruannya datang ketika Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan mengatakan bahwa lebih dari 200.000 orang Rusia telah datang ke negara itu sejak dekrit mobilisasi diumumkan.
Pada 29 September, Volodin yang dikutip oleh Gazeta.ru mengatakan bahwa warga negara yang telah dipanggil tidak diizinkan meninggalkan Rusia tanpa izin dari komisariat militer.
Volodin juga mengatakan bahwa daftar warga yang meninggalkan negara itu sedang dibuat.
"Kami sedang menyusun daftar semua orang yang mengantre untuk pergi sekarang. Anda pikir mereka pergi tanpa ada yang memerhatikan siapa mereka atau mengapa mereka pergi?" ujarnya dikutip oleh kantor berita Interfax.
Dewan Federasi Rusia mengatakan bahwa calon wajib militer yang pergi selama mobilisasi parsial dapat kembali tanpa konsekuensi hukum.
Kementerian pertahanan Rusia juga mengatakan bahwa mobilisasi tidak memberlakukan pembatasan pergerakan warga.
Presiden Putin telah mengeluarkan dekrit mobilisasi parsial untuk merekrut sekitar 300.000 tentara cadangan yang akan dikirim untuk berperang ke Ukraina.
Dekrit itu memicu protes di berbagai wilayah di Rusia. Ratusan ribu warga yang masuk kategori usia wajib militer memilih meninggalkan negara.
"Di tanah air mereka yang ditinggalkan, mereka masih memiliki orang tua, kakek-nenek, kerabat. Perbuatan mereka adalah pengkhianatan negara," tulis Volodin di saluran Telegramnya.
Baca Juga
"Di masa depan, banyak yang akan menyesali ini. Kesadaran akan kesalahan saat kembali ke Rusia pasti akan datang, tetapi sudah terlambat," lanjut dia, seperti dikutip Newsweek, Selasa (11/10/2022).
Perang di Ukraina, yang dimulai pada 24 Februari, telah memicu perlombaan baru untuk menggantikan Putin, menurut Carnegie Endowment for International Peace, sebuah lembaga think tank AS. Volodin dipandang sebagai pesaing potensial untuk menggantikan Putin.
Pernyataan Volodin datang ketika setidaknya 370.000 warga Rusia telah meninggalkan negara itu sejak keputusan mobilisasi parsial Putin diumumkan pada 21 September.
Mereka yang menghindari wajib militer melarikan diri ke negara-negara tetangga termasuk Georgia, Finlandia, Kazakhstan dan Mongolia.
Moskow telah membantah laporan 4 Oktober oleh Forbes bahwa sebanyak 700.000 orang Rusia telah meninggalkan negara itu sejak pengumuman Putin.
"Saya tidak memiliki angka pasti, tetapi tentu saja jauh dari apa yang diklaim di sana," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengumumkan pada 4 Oktober bahwa lebih dari 200.000 dari target 300.000 telah terdaftar sejauh ini.
Pembaruannya datang ketika Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan mengatakan bahwa lebih dari 200.000 orang Rusia telah datang ke negara itu sejak dekrit mobilisasi diumumkan.
Pada 29 September, Volodin yang dikutip oleh Gazeta.ru mengatakan bahwa warga negara yang telah dipanggil tidak diizinkan meninggalkan Rusia tanpa izin dari komisariat militer.
Volodin juga mengatakan bahwa daftar warga yang meninggalkan negara itu sedang dibuat.
"Kami sedang menyusun daftar semua orang yang mengantre untuk pergi sekarang. Anda pikir mereka pergi tanpa ada yang memerhatikan siapa mereka atau mengapa mereka pergi?" ujarnya dikutip oleh kantor berita Interfax.
Dewan Federasi Rusia mengatakan bahwa calon wajib militer yang pergi selama mobilisasi parsial dapat kembali tanpa konsekuensi hukum.
Kementerian pertahanan Rusia juga mengatakan bahwa mobilisasi tidak memberlakukan pembatasan pergerakan warga.
(min)
tulis komentar anda