Nikaragua Dilaporkan Usir Dubes Uni Eropa, Dianggap Mengganggu Kedaulatan
Kamis, 29 September 2022 - 05:07 WIB
"Uni Eropa mendesak pihak berwenang Nikaragua untuk mematuhi komitmen mereka sendiri, Konstitusi Nikaragua dan hukum dan standar hak asasi manusia internasional," kata delegasi Uni Eropa tersebut.
“Pihak berwenang Nikaragua harus mengakhiri semua penindasan, termasuk penindasan terhadap lawan politik, pendeta, media independen, masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia, serta menjamin penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan beragama atau berkeyakinan,” mereka menambahkan.
Negara-negara Barat telah menentang kebangkitan Ortega dan Front Pembebasan Nasional Sandinista (FSLN) sejak akhir 1970-an, ketika kelompok sosialis itu menggulingkan kediktatoran keluarga Somoza yang didukung Amerika Serikat (AS) dan menerapkan sistem demokrasi kerakyatan.
Ketika Ortega memenangkan pemilihan ulang pada November 2021, AS dan sekutunya menyatakan hasil tersebut batal karena beberapa kandidat yang ikut serta dalam kerusuhan yang dipicu oleh kelompok-kelompok yang didukung AS telah dinyatakan ilegal. AS menerapkan sanksi berat di bawah naungan Undang-Undang Kepatuhan Nikaragua terhadap Kondisi untuk Reformasi Pemilihan (RENACER).
Baca: Resmi! Presiden Nikaragua Haram Injakkan Kaki di AS
“Pihak berwenang Nikaragua harus mengakhiri semua penindasan, termasuk penindasan terhadap lawan politik, pendeta, media independen, masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia, serta menjamin penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan beragama atau berkeyakinan,” mereka menambahkan.
Negara-negara Barat telah menentang kebangkitan Ortega dan Front Pembebasan Nasional Sandinista (FSLN) sejak akhir 1970-an, ketika kelompok sosialis itu menggulingkan kediktatoran keluarga Somoza yang didukung Amerika Serikat (AS) dan menerapkan sistem demokrasi kerakyatan.
Ketika Ortega memenangkan pemilihan ulang pada November 2021, AS dan sekutunya menyatakan hasil tersebut batal karena beberapa kandidat yang ikut serta dalam kerusuhan yang dipicu oleh kelompok-kelompok yang didukung AS telah dinyatakan ilegal. AS menerapkan sanksi berat di bawah naungan Undang-Undang Kepatuhan Nikaragua terhadap Kondisi untuk Reformasi Pemilihan (RENACER).
Baca: Resmi! Presiden Nikaragua Haram Injakkan Kaki di AS
Lihat Juga :