NATO Kecam Referendum Donbass
Rabu, 21 September 2022 - 02:09 WIB
BRUSSELS - NATO bereaksi terhadap pengumuman bahwa Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk (LPR dan DPR) akan mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia akhir pekan ini.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebut itu tidak sah dan menuntut lebih banyak dukungan komunitas internasional untuk Ukraina.
“Referendum palsu tidak memiliki legitimasi dan tidak mengubah sifat perang agresi Rusia terhadap Ukraina,” kata Stoltenberg di Twitter, menyebutnya sebagai eskalasi lebih lanjut dalam perang Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Masyarakat internasional harus mengutuk pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional ini dan meningkatkan dukungan untuk Ukraina,” tambah Stoltenberg seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (21/9/2022).
Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan menegaskan kembali kecaman Stoltenberg pada konferensi pers Gedung Putih, menyebut referendum itu penghinaan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial.
“Kami tidak akan pernah mengakui wilayah ini sebagai apa pun selain bagian dari Ukraina,” tambah Sullivan.
Sebelumnya, para pemimpin dua wilayah LPR dan DPR mengatakan akan mengadakan pemungutan suara untuk penyatuan dengan Rusia pada 23-27 September. Wilayah yang dikuasai Rusia di wilayah tetangga Zaporozhye dan Kherson juga akan memilih mulai Jumat.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebut itu tidak sah dan menuntut lebih banyak dukungan komunitas internasional untuk Ukraina.
“Referendum palsu tidak memiliki legitimasi dan tidak mengubah sifat perang agresi Rusia terhadap Ukraina,” kata Stoltenberg di Twitter, menyebutnya sebagai eskalasi lebih lanjut dalam perang Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Masyarakat internasional harus mengutuk pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional ini dan meningkatkan dukungan untuk Ukraina,” tambah Stoltenberg seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (21/9/2022).
Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan menegaskan kembali kecaman Stoltenberg pada konferensi pers Gedung Putih, menyebut referendum itu penghinaan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial.
“Kami tidak akan pernah mengakui wilayah ini sebagai apa pun selain bagian dari Ukraina,” tambah Sullivan.
Sebelumnya, para pemimpin dua wilayah LPR dan DPR mengatakan akan mengadakan pemungutan suara untuk penyatuan dengan Rusia pada 23-27 September. Wilayah yang dikuasai Rusia di wilayah tetangga Zaporozhye dan Kherson juga akan memilih mulai Jumat.
tulis komentar anda