Apakah China Akan Invasi Taiwan Habis-habisan? Ini Jawaban Beijing

SYDNEY - China mengisyaratkan akan melakukan operasi militer terhadap Taiwan untuk mengambil alih kenadali pulau itu. Namun, Beijing menolak narasi "invasi" meski operasi militer kemungkinan dilakukan secara habis-habisan.

Duta Besar China untuk Australia, Xiao Qian, mengatakan kepada ABC Australia bahwa China akan lebih memilih persatuan politik yang damai dengan Taiwan di masa depan, tetapi memiliki opsi untuk menggunakan "cara-cara yang tidak damai".

Ditanya apakah itu memerlukan invasi militer habis-habisan atau skala penuh?



"Saya tidak akan menggunakan kata 'invasi'. Taiwan adalah bagian dari China. 'Invasi' adalah untuk hubungan antarnegara," ujarnya, yang dilansir Kamis (8/9/2022).



Diplomat senior China itu mengatakan pemerintah China akan membingkai potensi serangan terhadap Taiwan dengan cara yang berbeda, mirip dengan penggunaan "operasi militer khusus" Rusia untuk menggambarkan invasi ke Ukraina.

Beijing, seperti halnya Rusia, juga keberatan dengan penggunaan kata "invasi" untuk menggambarkan konflik yang sedang berlangsung, dan jarang menggunakan istilah "perang".

Beberapa publikasi dan komentator China yang lebih hawkish memilih "pembebasan" ketika membahas desain operasi Beijing terhadap Taiwan.

Kata yang sama diterapkan pada pengambilalihan Xinjiang dan Tibet oleh China lebih dari tujuh dekade lalu.

Pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh National Press Club of Australia pada bulan Agustus, Xiao mengatakan kepada para wartawan dan pakar think tank: "Kami sedang menunggu unifikasi damai. Tapi kami tidak pernah mengesampingkan pilihan kami untuk menggunakan cara lain."

"Jadi bila perlu, bila terpaksa, kami siap menggunakan segala cara yang diperlukan. Seperti apa artinya—dengan segala cara yang diperlukan? Anda bisa menggunakan imajinasi Anda," katanya.

Dalam wawancara hari Selasa, Xiao mengutip unsur-unsur undang-undang anti-pemisahan China 2005—yang dibuat oleh pendahulu Presiden Xi Jinping, Hu Jintao, sebagai dalih untuk mengambil Taiwan dengan paksa—sebagai alasan yang mungkin memaksa Beijing untuk mengambil alih kendali pulau demokrasi itu di masa depan.

Di antara skenario, kata diplomat itu, adalah jika "kemungkinan unifikasi damai harus benar-benar habis."

Xiao juga meremehkan komentar baru-baru ini oleh Lu Shaye, duta besar China untuk Prancis, yang mengatakan bahwa masyarakat Taiwan akan membutuhkan "pendidikan ulang" setelah "disatukan kembali" dengan daratan China.

Xiao mengatakan komentar tersebut merujuk pada pembelajaran bahasa dan sejarah China. "Saya tidak akan menggunakan kata 'pendidikan ulang'. Ini membawa arti yang sangat rumit," katanya.

Diplomat itu juga menolak hasil survei jangka panjang tentang sikap politik publik Taiwan terhadap China sebagai survei yang berpotensi menyesatkan. "[Sebuah] jajak pendapat terkadang tidak mengungkapkan fakta," katanya.

Sebuah jajak pendapat Juli oleh Pusat Studi Pemilihan Universitas Nasional Chengchi di Taipei menemukan hanya 6,5 persen publik Taiwan tertarik pada beberapa bentuk persatuan dengan China, sementara 82,1 persen mengatakan mereka akan memilih keberadaan politik yang terpisah atau setidaknya memutuskan nanti.

Pusat tersebut telah melacak preferensi politik Taiwan selama hampir tiga dekade, sejak 1994.

Xiao, bagaimanapun, melanjutkan pembingkaian Beijing atas fenomena tersebut karena hanya dipimpin oleh "segelintir orang".

"Bagi mereka yang memisahkan diri, ini bukan soal mendidik kembali. Mereka akan dihukum sesuai hukum," katanya.

Taiwan, yang menganggap dirinya sebagai negara merdeka secara fungsional, menolak klaim kedaulatan Beijing atas pulau itu.

Beijing tidak pernah memerintah Taiwan sejak Republik Rakyat China didirikan oleh Partai Komunis China pada tahun 1949.