Rusia ingin PBB Menekan Amerika Serikat dalam Masalah Ini
Minggu, 04 September 2022 - 00:01 WIB
Aula Majelis Umum PBB kosong sebelum dimulainya acara SDG Moment sebagai bagian dari Debat Umum Majelis Umum PBB sesi ke-76 di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa, di New York, AS, 20 September 2021. Foto/John Angelillo/REUTERS
NEW YORK - Perwakilan tetap Rusia di PBB, Vassily Nebenzia, meminta organisasi tersebut membujuk Amerika Serikat (AS) agar memberikan visa bagi anggota delegasi Moskow ke Majelis Umum PBB.
Mereka menuju ke New York untuk menghadiri debat umum tingkat tinggi yang akan diadakan antara 20 dan 26 September.
Permintaan itu dibuat dalam surat yang diteruskan Nebenzia kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Jumat. Dokumen tersebut telah dilihat oleh media Rusia dan Barat.
Dalam pesannya, utusan itu menunjukkan, dengan kurang dari tiga pekan tersisa sebelum Majelis Umum, tidak ada satu pun anggota delegasi Rusia yang menerima visa masuk dari AS.
Pihak Rusia, yang dipimpin Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergey Lavrov, telah mengajukan aplikasi yang relevan untuk menghadiri acara tersebut ke kedutaan Amerika di Moskow, menurut diplomat tersebut.
“Ini bahkan lebih mengkhawatirkan karena, selama beberapa bulan terakhir, otoritas AS terus-menerus menolak untuk memberikan visa masuk kepada sejumlah delegasi Rusia yang ditugaskan untuk mengambil bagian dalam acara resmi PBB,” papar bunyi surat itu, seperti dikutip media.
Awal pekan ini, Nebenzia menunjukkan Menteri Dalam Negeri Rusia Vladimir Kolokoltsev dan delegasinya tidak dapat menghadiri pertemuan kepala kepolisian PBB karena AS menolak memberi mereka visa.
Utusan Rusia itu mengutip perjanjian 1947 antara PBB dan AS, yang menyatakan “visa akan diberikan tanpa biaya dan secepat mungkin… terlepas dari hubungan yang ada antara pemerintah orang-orang yang dimaksud… dan pemerintah AS.”
Hubungan yang sudah tegang antara Moskow dan Washington semakin memburuk sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina.
AS telah menjatuhkan sanksi ekonomi yang keras terhadap Rusia sambil mendukung Kiev dan memberikan bantuan militer miliaran dolar, serta intelijen.
Nebenzia mendesak Guterres, “Untuk sekali lagi menekankan kepada pihak berwenang AS bahwa mereka harus segera mengeluarkan visa yang diminta untuk semua delegasi Rusia dan orang-orang yang menyertainya, termasuk jurnalis Rusia yang meliput perjalanan Lavrov ke Majelis Umum.”
Seorang juru bicara misi AS untuk PBB, yang namanya tidak disebutkan, meyakinkan bahwa AS menjalankan kewajiban negara tuan rumah dengan serius.
“Untuk memastikan pemrosesan tepat waktu, kami berulang kali mengingatkan misi Rusia ke PBB, seperti yang kami lakukan semua misi PBB lainnya, bahwa AS membutuhkan aplikasi sedini mungkin,” ujar juru bicara itu.
Perwakilan misi AS mengaitkan penundaan visa untuk delegasi Moskow dengan “tindakan Rusia yang tidak beralasan terhadap kedutaan kami di Rusia, termasuk pemutusan paksa staf nasional lokal dan negara ketiga, yang sangat membatasi staf kami dan oleh karena itu kapasitas kami untuk memproses visa.”
Langkah-langkah itu telah diterapkan Moskow sebagai tanggapan terhadap langkah serupa oleh Washington.
Ketika diminta mengomentari surat Nebenzia, juru bicara PBB Florencia Soto Nino-Martinez mengatakan organisasi tersebut tetap berhubungan dekat dengan AS mengenai masalah visa untuk delegasi asing. "Kami melakukannya dalam kasus ini," tegas dia.
Mereka menuju ke New York untuk menghadiri debat umum tingkat tinggi yang akan diadakan antara 20 dan 26 September.
Permintaan itu dibuat dalam surat yang diteruskan Nebenzia kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Jumat. Dokumen tersebut telah dilihat oleh media Rusia dan Barat.
Dalam pesannya, utusan itu menunjukkan, dengan kurang dari tiga pekan tersisa sebelum Majelis Umum, tidak ada satu pun anggota delegasi Rusia yang menerima visa masuk dari AS.
Pihak Rusia, yang dipimpin Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergey Lavrov, telah mengajukan aplikasi yang relevan untuk menghadiri acara tersebut ke kedutaan Amerika di Moskow, menurut diplomat tersebut.
“Ini bahkan lebih mengkhawatirkan karena, selama beberapa bulan terakhir, otoritas AS terus-menerus menolak untuk memberikan visa masuk kepada sejumlah delegasi Rusia yang ditugaskan untuk mengambil bagian dalam acara resmi PBB,” papar bunyi surat itu, seperti dikutip media.
Awal pekan ini, Nebenzia menunjukkan Menteri Dalam Negeri Rusia Vladimir Kolokoltsev dan delegasinya tidak dapat menghadiri pertemuan kepala kepolisian PBB karena AS menolak memberi mereka visa.
Utusan Rusia itu mengutip perjanjian 1947 antara PBB dan AS, yang menyatakan “visa akan diberikan tanpa biaya dan secepat mungkin… terlepas dari hubungan yang ada antara pemerintah orang-orang yang dimaksud… dan pemerintah AS.”
Hubungan yang sudah tegang antara Moskow dan Washington semakin memburuk sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina.
AS telah menjatuhkan sanksi ekonomi yang keras terhadap Rusia sambil mendukung Kiev dan memberikan bantuan militer miliaran dolar, serta intelijen.
Nebenzia mendesak Guterres, “Untuk sekali lagi menekankan kepada pihak berwenang AS bahwa mereka harus segera mengeluarkan visa yang diminta untuk semua delegasi Rusia dan orang-orang yang menyertainya, termasuk jurnalis Rusia yang meliput perjalanan Lavrov ke Majelis Umum.”
Seorang juru bicara misi AS untuk PBB, yang namanya tidak disebutkan, meyakinkan bahwa AS menjalankan kewajiban negara tuan rumah dengan serius.
“Untuk memastikan pemrosesan tepat waktu, kami berulang kali mengingatkan misi Rusia ke PBB, seperti yang kami lakukan semua misi PBB lainnya, bahwa AS membutuhkan aplikasi sedini mungkin,” ujar juru bicara itu.
Perwakilan misi AS mengaitkan penundaan visa untuk delegasi Moskow dengan “tindakan Rusia yang tidak beralasan terhadap kedutaan kami di Rusia, termasuk pemutusan paksa staf nasional lokal dan negara ketiga, yang sangat membatasi staf kami dan oleh karena itu kapasitas kami untuk memproses visa.”
Langkah-langkah itu telah diterapkan Moskow sebagai tanggapan terhadap langkah serupa oleh Washington.
Ketika diminta mengomentari surat Nebenzia, juru bicara PBB Florencia Soto Nino-Martinez mengatakan organisasi tersebut tetap berhubungan dekat dengan AS mengenai masalah visa untuk delegasi asing. "Kami melakukannya dalam kasus ini," tegas dia.
(sya)
tulis komentar anda