Israel Nekat Caplok Tepi Barat, Perdamaian di Palestina Terancam
Selasa, 30 Juni 2020 - 10:05 WIB
Secara garis besar, Tepi Barat dibagi Israel menjadi tiga wilayah administratif, yakni Area A, Area B, dan Area C. Seluruh pemukiman Yahudi terletak di Area C yang juga dihuni sekitar 300.000 warga Palestina. Sisa 2,8 juta warga Palestina di Tepi Barat tinggal di Area A dan B. Mereka berada di bawah hukum Palestina.
Sebagian besar politisi di Israel mendukung pencaplokan Area C. Namun, beberapa politisi berharap Israel mencaplok seluruh Tepi Barat. Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Naftali Bennett berencana memberikan kewarga-negaraan terhadap 80.000 warga Palestina di Area C, di bawah jumlah lembaga resmi. (Baca juga: Hamas: Rencana Aneksasi Israel adalah Deklarasi Perang)
Kepala Pusat Studi Timur Tengah Oklahoma University Joshua Landis mengatakan, Netanyahu berani mengeksekusi rencana pencaplokan karena percaya diri akan didukung Amerika Serikat (AS) yang kini dipimpin Presiden Donald Trump. Dia menilai aksi ini bertentangan dengan hukum dunia dan tidak benar.
“Lambat laun Israel pasti mencaplok wilayah jajahannya di Palestina. Faktanya, mereka membangun pemukiman Yahudi sejak lama dan tentu hal itu bukan langkah sembarangan,” kata Landis, dikutip Washington Post. “Sayakira pencaplokan ini tidak akan memicu perang besar karena negara Arab sudah putus asa.”
Dunia Mengecam
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam rencana Israel mencaplok Tepi Barat karena berlawanan dengan hukum internasional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres menilai aksi itu dapat mengancam prospek perdamaian kedua negara dan memundurkan semua upaya negosiasi yang sudah dilakukan.
“Saya mendesak Pemerintah Israel untuk membatalkan rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat,” kata Gu-terres. Negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia, Yordania, Uni Emirate Arab, Arab Saudi, dan Turki dengan tegas menentang rencana itu. Begitu pun dengan sebagian besar negara di Eropa.
Tak lama setelah Israel mencanangkan akan mencaplok Tepi Barat, terutama tempat permukiman Yahudi dibangun, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi memprakarsai pertemuan Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilakukan secara virtual pada 24 Juni lalu.
“Rakyat Palestina sudah terlalu lama mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan situasi yang buruk. Aneksasi Tepi Barat merupakan ancaman bagi masa depan bangsa Palestina. Pilihan ada di tangan kita, apakah akan berpihak kepada hukum internasional atau menutup mata?” papar Retno. (Lihat videonya: Bantu Perekonomian Warga, Karang taruna gunung Kidul Dirikan Pasar Sedekah)
Sebagian besar politisi di Israel mendukung pencaplokan Area C. Namun, beberapa politisi berharap Israel mencaplok seluruh Tepi Barat. Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Naftali Bennett berencana memberikan kewarga-negaraan terhadap 80.000 warga Palestina di Area C, di bawah jumlah lembaga resmi. (Baca juga: Hamas: Rencana Aneksasi Israel adalah Deklarasi Perang)
Kepala Pusat Studi Timur Tengah Oklahoma University Joshua Landis mengatakan, Netanyahu berani mengeksekusi rencana pencaplokan karena percaya diri akan didukung Amerika Serikat (AS) yang kini dipimpin Presiden Donald Trump. Dia menilai aksi ini bertentangan dengan hukum dunia dan tidak benar.
“Lambat laun Israel pasti mencaplok wilayah jajahannya di Palestina. Faktanya, mereka membangun pemukiman Yahudi sejak lama dan tentu hal itu bukan langkah sembarangan,” kata Landis, dikutip Washington Post. “Sayakira pencaplokan ini tidak akan memicu perang besar karena negara Arab sudah putus asa.”
Dunia Mengecam
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam rencana Israel mencaplok Tepi Barat karena berlawanan dengan hukum internasional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres menilai aksi itu dapat mengancam prospek perdamaian kedua negara dan memundurkan semua upaya negosiasi yang sudah dilakukan.
“Saya mendesak Pemerintah Israel untuk membatalkan rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat,” kata Gu-terres. Negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia, Yordania, Uni Emirate Arab, Arab Saudi, dan Turki dengan tegas menentang rencana itu. Begitu pun dengan sebagian besar negara di Eropa.
Tak lama setelah Israel mencanangkan akan mencaplok Tepi Barat, terutama tempat permukiman Yahudi dibangun, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi memprakarsai pertemuan Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilakukan secara virtual pada 24 Juni lalu.
“Rakyat Palestina sudah terlalu lama mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan situasi yang buruk. Aneksasi Tepi Barat merupakan ancaman bagi masa depan bangsa Palestina. Pilihan ada di tangan kita, apakah akan berpihak kepada hukum internasional atau menutup mata?” papar Retno. (Lihat videonya: Bantu Perekonomian Warga, Karang taruna gunung Kidul Dirikan Pasar Sedekah)
tulis komentar anda