Middle East Eye: Sistem Haji Baru Motawif Arab Saudi Terkait Pemerintah India
Selasa, 21 Juni 2022 - 10:07 WIB
RIYADH - Arab Saudi telah mengalihdayakan sebagian proses haji ke perusahaan yang memiliki hubungan dengan partai penguasa sayap kanan India dan pemimpinnya Narendra Modi.
Laporan yang dirilis Middle East Eye itu merupakan bagian dari pengungkapan mengenai reformasi kerajaan Arab Saudi dalam proses haji.
Pekan lalu, Riyadh mengumumkan calon jamaah haji dari Eropa, Amerika Serikat, dan Australia sekarang perlu mengajukan visa dan izin untuk haji melalui portal pemerintah online Motawif, untuk menindak agen perjalanan "palsu" dan penipuan.
Proses baru itu membuat mereka yang terpilih akan memenangkan tempat mereka melalui sistem “lotre otomatis” dan membeli akomodasi serta penerbangan mereka secara langsung dengan pemerintah Saudi.
“Proses itu menandakan perubahan besar dalam semalam yang pada dasarnya menghapus sistem lama menggunakan agen perjalanan yang disetujui,” ungkap laporan Middle East Monitor (Memo) pada Minggu (19/6/2022).
Namun, dalam apa yang lebih menarik pada perubahan kontroversial itu, kini terungkap portal Motawif dan sistem aplikasi online-nya memiliki setidaknya satu investor yang memiliki hubungan dekat dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India.
Seperti diketahui, BJP menerapkan kebijakan anti-Muslim dan memainkan peran dalam penganiayaan Muslim di seluruh India.
Menurut laporan oleh outlet berita Middle East Eye yang berbasis di London, Prashant Prakash yang menjabat wakil presiden dan mitra di perusahaan modal ventura Accel India adalah investor utama di perusahaan yang disewa pemerintah Saudi untuk menyiapkan aplikasi sistem haji baru.
Kembali pada 2016, Prakash memimpin perusahaan modal ventura Accel India ke dalam kemitraan dengan dua operasi lainnya, yang menghasilkan investasi sebesar USD7 juta di perusahaan Traveazy milik India dan berbasis di Dubai, yang secara eksklusif dikontrak kerajaan Saudi untuk memproses aplikasi calon jamaah haji barat melalui motawif.
Perusahaan itu kemudian membangun anak perusahaan bernama Holidayme, dan pada 2018 juga mendirikan Umrahme, perusahaan yang bergerak di industri haji Islam.
Bahkan Forbes memuji Umrame sebagai, "Satu dari hanya tiga perusahaan yang diberi wewenang oleh Kementerian Haji & Umrah untuk menjual produk Umrah ke agen perjalanan global. Pada tahun 2020, Umrahme menduduki peringkat kelima di…50 perusahaan rintisan yang paling banyak didanai di Timur Tengah."
Sejak 2020, Prakash bertugas di Dewan Penasihat Startup Nasional India, dan setahun setelahnya dia menjadi penasihat kebijakan dan strategi untuk Basavaraj Bommai, sekutu utama Perdana Menteri India Modi dan kepala menteri pemerintahan yang dijalankan BJP di negara bagian Karnataka, India.
Selama bertahun-tahun pemerintahan BJP di India menerapkan kebijakan penindasannya atas populasi Muslim di negara itu.
BJP juga berperan besar dalam menyebarkan sentimen anti-Muslim dan mendukung ekstremisme Hundutva terhadap umat Islam.
Prakash pun memuji Modi dan pemerintahannya dalam berbagai kesempatan.
Perusahaannya, Accel India, juga telah lama menjadi investor di perusahaan rintisan Israel, dilaporkan telah menginvestasikan lebih dari USD350 juta ke dalam industri Israel antara tahun 2002 hingga 2016.
Selain Prakash dan hubungan dekat perusahaan dengan pemerintah India sayap kanan dan hubungan ekonomi mereka dengan ekonomi Israel, peran mereka dalam proses ziarah Islam menjadi lebih kontroversial ketika para kritikus mengemukakan kemungkinan bahwa data pribadi jutaan Muslim “yang mendaftar melalui portal Motawif dapat digunakan secara negatif oleh Prakash dan Accel yang berafiliasi dengannya.”
Laporan yang dirilis Middle East Eye itu merupakan bagian dari pengungkapan mengenai reformasi kerajaan Arab Saudi dalam proses haji.
Pekan lalu, Riyadh mengumumkan calon jamaah haji dari Eropa, Amerika Serikat, dan Australia sekarang perlu mengajukan visa dan izin untuk haji melalui portal pemerintah online Motawif, untuk menindak agen perjalanan "palsu" dan penipuan.
Proses baru itu membuat mereka yang terpilih akan memenangkan tempat mereka melalui sistem “lotre otomatis” dan membeli akomodasi serta penerbangan mereka secara langsung dengan pemerintah Saudi.
“Proses itu menandakan perubahan besar dalam semalam yang pada dasarnya menghapus sistem lama menggunakan agen perjalanan yang disetujui,” ungkap laporan Middle East Monitor (Memo) pada Minggu (19/6/2022).
Namun, dalam apa yang lebih menarik pada perubahan kontroversial itu, kini terungkap portal Motawif dan sistem aplikasi online-nya memiliki setidaknya satu investor yang memiliki hubungan dekat dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India.
Seperti diketahui, BJP menerapkan kebijakan anti-Muslim dan memainkan peran dalam penganiayaan Muslim di seluruh India.
Menurut laporan oleh outlet berita Middle East Eye yang berbasis di London, Prashant Prakash yang menjabat wakil presiden dan mitra di perusahaan modal ventura Accel India adalah investor utama di perusahaan yang disewa pemerintah Saudi untuk menyiapkan aplikasi sistem haji baru.
Kembali pada 2016, Prakash memimpin perusahaan modal ventura Accel India ke dalam kemitraan dengan dua operasi lainnya, yang menghasilkan investasi sebesar USD7 juta di perusahaan Traveazy milik India dan berbasis di Dubai, yang secara eksklusif dikontrak kerajaan Saudi untuk memproses aplikasi calon jamaah haji barat melalui motawif.
Perusahaan itu kemudian membangun anak perusahaan bernama Holidayme, dan pada 2018 juga mendirikan Umrahme, perusahaan yang bergerak di industri haji Islam.
Bahkan Forbes memuji Umrame sebagai, "Satu dari hanya tiga perusahaan yang diberi wewenang oleh Kementerian Haji & Umrah untuk menjual produk Umrah ke agen perjalanan global. Pada tahun 2020, Umrahme menduduki peringkat kelima di…50 perusahaan rintisan yang paling banyak didanai di Timur Tengah."
Sejak 2020, Prakash bertugas di Dewan Penasihat Startup Nasional India, dan setahun setelahnya dia menjadi penasihat kebijakan dan strategi untuk Basavaraj Bommai, sekutu utama Perdana Menteri India Modi dan kepala menteri pemerintahan yang dijalankan BJP di negara bagian Karnataka, India.
Selama bertahun-tahun pemerintahan BJP di India menerapkan kebijakan penindasannya atas populasi Muslim di negara itu.
BJP juga berperan besar dalam menyebarkan sentimen anti-Muslim dan mendukung ekstremisme Hundutva terhadap umat Islam.
Prakash pun memuji Modi dan pemerintahannya dalam berbagai kesempatan.
Perusahaannya, Accel India, juga telah lama menjadi investor di perusahaan rintisan Israel, dilaporkan telah menginvestasikan lebih dari USD350 juta ke dalam industri Israel antara tahun 2002 hingga 2016.
Selain Prakash dan hubungan dekat perusahaan dengan pemerintah India sayap kanan dan hubungan ekonomi mereka dengan ekonomi Israel, peran mereka dalam proses ziarah Islam menjadi lebih kontroversial ketika para kritikus mengemukakan kemungkinan bahwa data pribadi jutaan Muslim “yang mendaftar melalui portal Motawif dapat digunakan secara negatif oleh Prakash dan Accel yang berafiliasi dengannya.”
(sya)
tulis komentar anda