Biden Sebut Tak Akan Temui Pangeran Mohammed bin Salman, tapi Ada di Acara yang Sama
Sabtu, 18 Juni 2022 - 07:42 WIB
Presiden AS Joe Biden sebut dirinya tak akan menemui Putra Mahkota Mohammed bin Salman saat berkunjung ke Arab Saudi bulan depan, hanya saja dia dan sang pangeran berada di acara yang sama. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan dia tidak akan menemui Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) saat berkunjung ke kerajaan tersebut bulan depan.
Dia bersikeras bahwa dirinya hanya akan melihat pangeran berkuasa itu sebagai bagian dari pertemuan internasional, yang sama-sama mereka hadiri.
Lawatan pertama Biden ke Kerajaan Arab Saudi sebagai presiden AS telah dilihat oleh para aktivis hak asasi manusia (HAM) sebagai langkah yang bertentangan dengan janjinya untuk menempatkan HAM di jantung kebijakan luar negeri AS.
Selama perjalanan empat hari dari 13 hingga 16 Juli, Biden berencana mengunjungi Israel, Tepi Barat—wilayah Palestina yang diduduki Israel, dan Kerajaan Arab Saudi.
Kunjungan itu akan memuncak dengan pertemuan besar para pemimpin regional di Jeddah, kota pelabuhan Arab Saudi, di mana Biden diperkirakan akan terlibat dalam beberapa pertemuan dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
"Saya tidak akan bertemu dengan MBS. Saya akan menghadiri pertemuan internasional dan dia akan menjadi bagian dari itu," kata Biden kepada wartawan ketika ditanya bagaimana dia akan menangani topik pembunuhan Jamal Khashoggi pada 2018, seperti dilansir Middle East Eye, Sabtu (18/6/2022).
Khashoggi adalah jurnalis Saudi pengkritik kerajaan yang dibunuh dan dimutilasi di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018. Dia dibunuh para agen Saudi setelah masuk konsulat untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan untuk pernikahannya yang akan datang. Jenazahnya tidak pernah ditemukan.
Saat menjadi kandidat presiden AS, Biden mengutuk hubungan AS-Arab Saudi di bawah pemerintahan Donald Trump dan berjanji untuk menjadikan kerajaan itu "paria", bergabung dengan sebagian besar politisi Partai Demokratnya dalam menyerukan pemikiran ulang tentang hubungan Washington dengan Riyadh.
Tetapi sejak menjabat sebagai presiden, dia telah menolak untuk menjatuhkan sanksi pada Mohammed bin Salman, menyusul rilis laporan intelijen AS yang menggambarkan dugaan keterlibatan Putra Mahkota Saudi dalam pembunuhan Khashoggi.
Di tengah meroketnya harga minyak dan rekor inflasi di dalam negeri AS, Biden—yang pernah mencirikan pertempuran antara demokrasi dan otokrasi sebagai prinsip panduan utama dari kebijakan luar negerinya—telah dipaksa untuk berbelok tajam.
Ketika Eropa berupaya mengurangi ketergantungan energinya pada Rusia, setelah invasi ke Ukraina, pemerintahan Biden telah menjangkau musuh lama termasuk Iran, Arab Saudi, dan Venezuela untuk menutup kesenjangan minyak AS.
Menjaga harga gas tetap rendah telah menjadi prioritas utama bagi Biden dan Partai Demokrat, terutama menjelang pemilu paruh waktu yang penting pada November.
Menurut beberapa laporan media, perjalanan Biden ke Arab Saudi juga merupakan upaya untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara Arab Saudi dan Israel.
Koordinator Gedung Putih Timur Tengah Brett McGurk telah berusaha menengahi perjanjian ekonomi dan keamanan saat kedua negara berupaya membangun hubungan.
Menjelang kunjungan Biden, anggota Parlemen AS telah mendesak presiden untuk memastikan bahwa hubungan Washington dengan Riyadh memajukan kepentingan Amerika, dan bukan sebaliknya.
Sebuah surat kepada Biden awal bulan ini dari kepala beberapa komite Parlemen mengatakan: "Sampai Arab Saudi menunjukkan tanda-tanda memetakan arah yang berbeda, dan mengingat pertimbangan mengenai kunjungan potensial ke Kerajaan di mana Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Raja Salman dan kepala negara regional lainnya, kami mendorong Anda untuk melipatgandakan upaya Anda untuk mengkalibrasi ulang hubungan AS-Saudi."
Perjalanan itu dikecam oleh para pembangkang dan aktivis Saudi, dengan beberapa menuduh Biden "munafik" dan "pengkhianat".
"Presiden Biden mulai menjabat menjanjikan pertanggungjawaban atas pemerintahan teror putra mahkota. Tetapi dengan satu gerakan, Biden mempertaruhkan semua harapan keadilan bagi korban MBS yang tak terhitung jumlahnya seperti ayah saya," kata Abdullah Alaoudh, putra cendekiawan Islam yang dipenjara, Salman al-Awda, kepada Middle East Eye awal bulan ini.
“Itu adalah garam di luka ketika Trump membual tentang 'menyelamatkan [MBS]'. Tapi bagaimana Biden lebih baik jika dia mencium cincin pembunuh ini, penyiksa ini, penjahat perang dan otokrat ini?" imbuh dia.
Dia bersikeras bahwa dirinya hanya akan melihat pangeran berkuasa itu sebagai bagian dari pertemuan internasional, yang sama-sama mereka hadiri.
Lawatan pertama Biden ke Kerajaan Arab Saudi sebagai presiden AS telah dilihat oleh para aktivis hak asasi manusia (HAM) sebagai langkah yang bertentangan dengan janjinya untuk menempatkan HAM di jantung kebijakan luar negeri AS.
Selama perjalanan empat hari dari 13 hingga 16 Juli, Biden berencana mengunjungi Israel, Tepi Barat—wilayah Palestina yang diduduki Israel, dan Kerajaan Arab Saudi.
Baca Juga
Kunjungan itu akan memuncak dengan pertemuan besar para pemimpin regional di Jeddah, kota pelabuhan Arab Saudi, di mana Biden diperkirakan akan terlibat dalam beberapa pertemuan dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
"Saya tidak akan bertemu dengan MBS. Saya akan menghadiri pertemuan internasional dan dia akan menjadi bagian dari itu," kata Biden kepada wartawan ketika ditanya bagaimana dia akan menangani topik pembunuhan Jamal Khashoggi pada 2018, seperti dilansir Middle East Eye, Sabtu (18/6/2022).
Khashoggi adalah jurnalis Saudi pengkritik kerajaan yang dibunuh dan dimutilasi di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018. Dia dibunuh para agen Saudi setelah masuk konsulat untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan untuk pernikahannya yang akan datang. Jenazahnya tidak pernah ditemukan.
Saat menjadi kandidat presiden AS, Biden mengutuk hubungan AS-Arab Saudi di bawah pemerintahan Donald Trump dan berjanji untuk menjadikan kerajaan itu "paria", bergabung dengan sebagian besar politisi Partai Demokratnya dalam menyerukan pemikiran ulang tentang hubungan Washington dengan Riyadh.
Tetapi sejak menjabat sebagai presiden, dia telah menolak untuk menjatuhkan sanksi pada Mohammed bin Salman, menyusul rilis laporan intelijen AS yang menggambarkan dugaan keterlibatan Putra Mahkota Saudi dalam pembunuhan Khashoggi.
Di tengah meroketnya harga minyak dan rekor inflasi di dalam negeri AS, Biden—yang pernah mencirikan pertempuran antara demokrasi dan otokrasi sebagai prinsip panduan utama dari kebijakan luar negerinya—telah dipaksa untuk berbelok tajam.
Ketika Eropa berupaya mengurangi ketergantungan energinya pada Rusia, setelah invasi ke Ukraina, pemerintahan Biden telah menjangkau musuh lama termasuk Iran, Arab Saudi, dan Venezuela untuk menutup kesenjangan minyak AS.
Menjaga harga gas tetap rendah telah menjadi prioritas utama bagi Biden dan Partai Demokrat, terutama menjelang pemilu paruh waktu yang penting pada November.
Menurut beberapa laporan media, perjalanan Biden ke Arab Saudi juga merupakan upaya untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara Arab Saudi dan Israel.
Koordinator Gedung Putih Timur Tengah Brett McGurk telah berusaha menengahi perjanjian ekonomi dan keamanan saat kedua negara berupaya membangun hubungan.
Menjelang kunjungan Biden, anggota Parlemen AS telah mendesak presiden untuk memastikan bahwa hubungan Washington dengan Riyadh memajukan kepentingan Amerika, dan bukan sebaliknya.
Sebuah surat kepada Biden awal bulan ini dari kepala beberapa komite Parlemen mengatakan: "Sampai Arab Saudi menunjukkan tanda-tanda memetakan arah yang berbeda, dan mengingat pertimbangan mengenai kunjungan potensial ke Kerajaan di mana Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Raja Salman dan kepala negara regional lainnya, kami mendorong Anda untuk melipatgandakan upaya Anda untuk mengkalibrasi ulang hubungan AS-Saudi."
Perjalanan itu dikecam oleh para pembangkang dan aktivis Saudi, dengan beberapa menuduh Biden "munafik" dan "pengkhianat".
"Presiden Biden mulai menjabat menjanjikan pertanggungjawaban atas pemerintahan teror putra mahkota. Tetapi dengan satu gerakan, Biden mempertaruhkan semua harapan keadilan bagi korban MBS yang tak terhitung jumlahnya seperti ayah saya," kata Abdullah Alaoudh, putra cendekiawan Islam yang dipenjara, Salman al-Awda, kepada Middle East Eye awal bulan ini.
“Itu adalah garam di luka ketika Trump membual tentang 'menyelamatkan [MBS]'. Tapi bagaimana Biden lebih baik jika dia mencium cincin pembunuh ini, penyiksa ini, penjahat perang dan otokrat ini?" imbuh dia.
(min)
tulis komentar anda