Media Norwegia Beri 5 Alasan Ukraina Tak Bisa Gabung Uni Eropa
Minggu, 12 Juni 2022 - 00:31 WIB
Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengikuti KTT Uni Eropa di Versailles, dekat Paris, Prancis, 10 Maret 2022. Foto/Ludovic MARIN/REUTERS
OSLO - Ambisi bergabung Uni Eropa (UE) adalah salah satu pendorong ideologis utama kudeta Euromaidan di Kiev pada 2014.
Saat itu puluhan ribu orang Ukraina berkumpul di ibukota untuk memprotes langkah pemerintah mundur dari penandatanganan perjanjian asosiasi Uni Eropa.
Delapan tahun kemudian, pada 28 Februari 2022, Kiev secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan UE.
Tawaran Ukraina untuk bergabung dengan UE akan terus terhambat oleh lima masalah yang meluas, menurut Norwegian Broadcasting Corporation (NRK).
NRK menjelaskan berkurangnya antusiasme para pejabat UE baru-baru ini untuk memberikan "jalan pintas" ke keanggotaan Ukraina.
Masalah terbesar, menurut peneliti Oslo Metropolitan University dan spesialis Ukraina Jorn Holm-Hansen, adalah korupsi yang meluas yang mengganggu Kiev, dengan situasi yang tetap lebih buruk di Ukraina daripada negara blok UE mana pun, menurut data Transparency International.
“Ada juga pembicaraan tentang nepotisme, yang memberi keuntungan kepada orang yang dikenalnya. Jika Anda melanggar praktik ini, Anda sering dianggap tidak dapat diandalkan dan semacam 'pengkhianat',” papar Holm-Hansen.
Kedua, negara tersebut memiliki masalah besar dengan supremasi hukum, pemerintahan, dan demokrasi, kata peneliti itu.
Dia mengutip peringkat buruk Ukraina dalam indeks demokrasi The Economist Intelligence Unit, dan peringkat kebebasan pers Reporters Without Borders.
Ketiga, masalah besarnya pengaruh orang-orang ultra kaya dalam ekonomi dan politik. “Para oligarki, pemegang modal besar, memiliki kontrol ekonomi dan politik yang sangat besar,” ujar Holm-Hansen.
Kemiskinan yang meluas, nasionalisme, dan krisis militer saat ini adalah alasan keempat Ukraina tidak akan diterima di UE dalam waktu dekat, menurut pengamat itu.
Dia menunjukkan upah rata-rata warga Ukraina kurang dari setengah upah warga Bulgaria atau yang paling rendah untuk anggota UE.
“Uni Eropa dan Norwegia kemungkinan akan menghabiskan banyak uang untuk membantu Ukraina pulih setelah konflik, tetapi tetap menjadi pertanyaan apakah ini harus dijadikan masalah permanen,” tutur Holm-Hansen.
Jarle Trondal, profesor ilmu politik Universitas Oslo yang berspesialisasi dalam UE, menyarankan masuknya Ukraina ke dalam UE mungkin "tidak mungkin" sama sekali, mengingat krisis panjang dengan Moskow, yang telah membara sejak 2014, konflik militer yang sedang berlangsung, dan kurangnya minat Brussel pada ketidakstabilan seperti itu di sepanjang sisi luarnya.
“Negara harus stabil dan aman. Kalau tidak, masalahnya akan ditransfer ke seluruh blok,” ungkap Trondal.
Akademisi itu juga menyatakan skeptis tentang apakah Ukraina memenuhi nilai-nilai Uni Eropa seperti keragaman, toleransi, dan kehidupan dalam komunitas dari berbagai kelompok etnis.
Akhirnya, NRK menyarankan penghalang kelima untuk masuknya Ukraina dengan cepat ke UE adalah ketidakadilan yang membiarkannya melewati antrean di depan negara-negara lain yang masih menunggu untuk bergabung dan menerapkan arahan pencalonan Brussel.
“Ukraina dapat menjadi kandidat, tetapi jalan masih panjang untuk memenuhi semua persyaratan di setiap tahap,” papar Trondal.
Holm-Hansen menyarankan agar Ukraina bergabung dengan blok itu, Kiev harus mempercepat upayanya untuk menebus kekurangan yang disebutkan di atas, atau UE sendiri perlu menjadi asosiasi yang lebih longgar daripada saat ini.
Gagasan itu diajukan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Mei tentang "komunitas politik Eropa" yang tidak berbentuk.
Presiden Ukraina Zelensky mengajukan aplikasi resmi Ukraina untuk keanggotaan UE pada 28 Februari setelah diyakinkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bahwa Kiev adalah “salah satu dari kami dan kami ingin mereka masuk”.
Pada 2 Maret, Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menekankan, “Bergabung dengan UE bukan proses yang berubah-ubah atau proses yang dapat dilakukan hanya dengan keputusan politik, dan Ukraina harus memenuhi standar sosial, politik, dan ekonomi tertentu yang ketat.”
Von der Leyen melakukan perjalanan ke Kiev pada 8 April, memberikan Zelensky kuesioner keanggotaan, yang dia isi dan serahkan kembali ke Brussel pada 18 April.
Komisi Eropa dikatakan sedang mengevaluasi tanggapan, dan diharapkan menyajikan rekomendasi tentang pemberian status calon resmi Ukraina pada pertemuan mendatang kepala negara Uni Eropa pada 23-24 Juni.
Upaya elit politik dan ekonomi Ukraina yang pro-Barat untuk mengarahkan kembali negara itu menjauh dari Rusia dan menuju UE adalah salah satu penyebab utama krisis yang dihadapi negara saat ini.
Pada akhir 2013, keputusan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych saat itu untuk menangguhkan penandatanganan perjanjian asosiasi dengan Brussels demi integrasi ke dalam Uni Pabean Eurasia yang dipimpin Rusia (sekarang Uni Ekonomi Eurasia) memicu protes jalanan di Kiev.
Protes memuncak dalam penggulingan Yanukovych pada Februari 2014 dan berkuasanya sekelompok politisi, yang bocoran panggilan telepon antara Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland dan Duta Besar AS untuk Ukraina Geoffrey Pyatt mengungkapkan, telah dipilih sendiri oleh Washington.
Saat itu puluhan ribu orang Ukraina berkumpul di ibukota untuk memprotes langkah pemerintah mundur dari penandatanganan perjanjian asosiasi Uni Eropa.
Delapan tahun kemudian, pada 28 Februari 2022, Kiev secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan UE.
Tawaran Ukraina untuk bergabung dengan UE akan terus terhambat oleh lima masalah yang meluas, menurut Norwegian Broadcasting Corporation (NRK).
NRK menjelaskan berkurangnya antusiasme para pejabat UE baru-baru ini untuk memberikan "jalan pintas" ke keanggotaan Ukraina.
Masalah terbesar, menurut peneliti Oslo Metropolitan University dan spesialis Ukraina Jorn Holm-Hansen, adalah korupsi yang meluas yang mengganggu Kiev, dengan situasi yang tetap lebih buruk di Ukraina daripada negara blok UE mana pun, menurut data Transparency International.
“Ada juga pembicaraan tentang nepotisme, yang memberi keuntungan kepada orang yang dikenalnya. Jika Anda melanggar praktik ini, Anda sering dianggap tidak dapat diandalkan dan semacam 'pengkhianat',” papar Holm-Hansen.
Kedua, negara tersebut memiliki masalah besar dengan supremasi hukum, pemerintahan, dan demokrasi, kata peneliti itu.
Dia mengutip peringkat buruk Ukraina dalam indeks demokrasi The Economist Intelligence Unit, dan peringkat kebebasan pers Reporters Without Borders.
Ketiga, masalah besarnya pengaruh orang-orang ultra kaya dalam ekonomi dan politik. “Para oligarki, pemegang modal besar, memiliki kontrol ekonomi dan politik yang sangat besar,” ujar Holm-Hansen.
Kemiskinan yang meluas, nasionalisme, dan krisis militer saat ini adalah alasan keempat Ukraina tidak akan diterima di UE dalam waktu dekat, menurut pengamat itu.
Dia menunjukkan upah rata-rata warga Ukraina kurang dari setengah upah warga Bulgaria atau yang paling rendah untuk anggota UE.
“Uni Eropa dan Norwegia kemungkinan akan menghabiskan banyak uang untuk membantu Ukraina pulih setelah konflik, tetapi tetap menjadi pertanyaan apakah ini harus dijadikan masalah permanen,” tutur Holm-Hansen.
Jarle Trondal, profesor ilmu politik Universitas Oslo yang berspesialisasi dalam UE, menyarankan masuknya Ukraina ke dalam UE mungkin "tidak mungkin" sama sekali, mengingat krisis panjang dengan Moskow, yang telah membara sejak 2014, konflik militer yang sedang berlangsung, dan kurangnya minat Brussel pada ketidakstabilan seperti itu di sepanjang sisi luarnya.
“Negara harus stabil dan aman. Kalau tidak, masalahnya akan ditransfer ke seluruh blok,” ungkap Trondal.
Akademisi itu juga menyatakan skeptis tentang apakah Ukraina memenuhi nilai-nilai Uni Eropa seperti keragaman, toleransi, dan kehidupan dalam komunitas dari berbagai kelompok etnis.
Akhirnya, NRK menyarankan penghalang kelima untuk masuknya Ukraina dengan cepat ke UE adalah ketidakadilan yang membiarkannya melewati antrean di depan negara-negara lain yang masih menunggu untuk bergabung dan menerapkan arahan pencalonan Brussel.
“Ukraina dapat menjadi kandidat, tetapi jalan masih panjang untuk memenuhi semua persyaratan di setiap tahap,” papar Trondal.
Holm-Hansen menyarankan agar Ukraina bergabung dengan blok itu, Kiev harus mempercepat upayanya untuk menebus kekurangan yang disebutkan di atas, atau UE sendiri perlu menjadi asosiasi yang lebih longgar daripada saat ini.
Gagasan itu diajukan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Mei tentang "komunitas politik Eropa" yang tidak berbentuk.
Presiden Ukraina Zelensky mengajukan aplikasi resmi Ukraina untuk keanggotaan UE pada 28 Februari setelah diyakinkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bahwa Kiev adalah “salah satu dari kami dan kami ingin mereka masuk”.
Pada 2 Maret, Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menekankan, “Bergabung dengan UE bukan proses yang berubah-ubah atau proses yang dapat dilakukan hanya dengan keputusan politik, dan Ukraina harus memenuhi standar sosial, politik, dan ekonomi tertentu yang ketat.”
Von der Leyen melakukan perjalanan ke Kiev pada 8 April, memberikan Zelensky kuesioner keanggotaan, yang dia isi dan serahkan kembali ke Brussel pada 18 April.
Komisi Eropa dikatakan sedang mengevaluasi tanggapan, dan diharapkan menyajikan rekomendasi tentang pemberian status calon resmi Ukraina pada pertemuan mendatang kepala negara Uni Eropa pada 23-24 Juni.
Upaya elit politik dan ekonomi Ukraina yang pro-Barat untuk mengarahkan kembali negara itu menjauh dari Rusia dan menuju UE adalah salah satu penyebab utama krisis yang dihadapi negara saat ini.
Pada akhir 2013, keputusan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych saat itu untuk menangguhkan penandatanganan perjanjian asosiasi dengan Brussels demi integrasi ke dalam Uni Pabean Eurasia yang dipimpin Rusia (sekarang Uni Ekonomi Eurasia) memicu protes jalanan di Kiev.
Protes memuncak dalam penggulingan Yanukovych pada Februari 2014 dan berkuasanya sekelompok politisi, yang bocoran panggilan telepon antara Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland dan Duta Besar AS untuk Ukraina Geoffrey Pyatt mengungkapkan, telah dipilih sendiri oleh Washington.
(sya)
tulis komentar anda