Ikut Aksi Protes, 48 Diplomat Asing Tolak Aneksasi Israel
Selasa, 23 Juni 2020 - 20:32 WIB
Warga Palestina bersama sejumlah petinggi kelompok Fatah, PLO dan diplomat asing memprotes aksi aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Foto/ The Times of Israel
JERICHO - Sejumlah diplomat internasional menolak rencana Israel untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat. Mereka mengatakan rencana itu akan merusah visi solusi dua negara. Pernyataan itu diungkapkan saat demonstrasi massa menolak rencana Israel yang diorganisir kelompok Fatah Presiden Palestina Mahmoud Abbas di kota Jericho, Tepi Barat.
Ribuan warga Palestina bergabung dalam demonstrasi massa, bersama dengan para pemimpin PLO dan Fatah dan 48 diplomat internasional. Para peserta aksi Palestina memegang spanduk untuk menentang aneksasi Israel.
"Rencana aneksasi Israel bertentangan dengan hukum internasional dan akan merusak impian perdamaian dan mendirikan negara Palestina," kata utusan PBB untuk perdamaian Timur Tengah, Nickolay Mladenov, dalam aksi demonstrasi itu.
Ia meminta masyarakat internasional untuk bergerak secepat mungkin dan mengerahkan segala upaya yang mungkin untuk menyelamatkan proses perdamaian melalui pembicaraan damai yang berakhir dengan pembentukan negara Palestina.
"Selama 25 tahun terakhir, masyarakat internasional bekerja untuk mendirikan negara Palestina yang mendiang pemimpin Palestina Yasser Arafat sebagai basisnya," ucap Mladenov seperti dilansir dari Xinhua, Selasa (23/6/2020).
Ia juga menyerukan persatuan di antara Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.
Perwakilan Uni Eropa (UE) di Palestina, Sven Kuhn Von Burgdsroff, memperbarui penolakan UE terhadap rencana aneksasi Israel.
"UE tidak mengakui kedaulatan Israel di Wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur," tegasnya.
"Setiap proses pencaplokan atau langkah-langkah sepihak akan menciptakan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki, dan secara langsung merusak solusi dua-negara berdasarkan negosiasi," ia menambahkan.
"Uni Eropa memantau dengan seksama konsekuensi dari rencana ini, dan menegaskan bahwa dalam hal aneksasi, hubungan antara UE dan Israel akan terpengaruh," katanya.
Burgdsroff meminta Israel untuk mematuhi hukum internasional dan segera bekerja untuk mengakhiri semua kegiatan pemukiman di wilayah pendudukan dan pelanggaran lainnya.
Duta Besar Rusia untuk Negara Palestina Gocha Buachidze mengatakan bahwa rencana aneksasi Israel akan merusak proses perdamaian dan mengimplementasikannya akan menghalangi kemungkinan pembentukan negara Palestina yang merdeka.
"Situasi ini membutuhkan dimulainya kembali segera perundingan di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai solusi komprehensif berdasarkan resolusi PBB dan inisiatif perdamaian Arab 2002," ujar Buachidze.
Duta besar Oman untuk Negara Palestina, Salem al-Omeiri, meminta masyarakat internasional untuk mendukung rakyat Palestina dan menghentikan semua perilaku ilegal Israel.
"Kesultanan Oman sangat menghargai perjuangan damai rakyat Palestina untuk menghentikan semua rencana aneksasi dan penyelesaian Israel di Wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967," kata al-Omeiri.
Sementara itu, Saeb Erekat, sekretaris jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina(PLO), mengatakan bahwa perdamaian yang adil hanya dapat dicapai dengan mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara Palestina di perbatasan 1967.
"Dunia hari ini telah mengirim pesan dukungan untuk Palestina dan mengatakan bahwa Israel dan Pemerintah Amerika, sendirian dalam menghadapi hukum internasional dan Anda harus mengakhiri pendudukan dan menolak aneksasi," kata Erekat.
Ribuan warga Palestina bergabung dalam demonstrasi massa, bersama dengan para pemimpin PLO dan Fatah dan 48 diplomat internasional. Para peserta aksi Palestina memegang spanduk untuk menentang aneksasi Israel.
"Rencana aneksasi Israel bertentangan dengan hukum internasional dan akan merusak impian perdamaian dan mendirikan negara Palestina," kata utusan PBB untuk perdamaian Timur Tengah, Nickolay Mladenov, dalam aksi demonstrasi itu.
Ia meminta masyarakat internasional untuk bergerak secepat mungkin dan mengerahkan segala upaya yang mungkin untuk menyelamatkan proses perdamaian melalui pembicaraan damai yang berakhir dengan pembentukan negara Palestina.
"Selama 25 tahun terakhir, masyarakat internasional bekerja untuk mendirikan negara Palestina yang mendiang pemimpin Palestina Yasser Arafat sebagai basisnya," ucap Mladenov seperti dilansir dari Xinhua, Selasa (23/6/2020).
Ia juga menyerukan persatuan di antara Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.
Perwakilan Uni Eropa (UE) di Palestina, Sven Kuhn Von Burgdsroff, memperbarui penolakan UE terhadap rencana aneksasi Israel.
"UE tidak mengakui kedaulatan Israel di Wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur," tegasnya.
"Setiap proses pencaplokan atau langkah-langkah sepihak akan menciptakan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki, dan secara langsung merusak solusi dua-negara berdasarkan negosiasi," ia menambahkan.
"Uni Eropa memantau dengan seksama konsekuensi dari rencana ini, dan menegaskan bahwa dalam hal aneksasi, hubungan antara UE dan Israel akan terpengaruh," katanya.
Burgdsroff meminta Israel untuk mematuhi hukum internasional dan segera bekerja untuk mengakhiri semua kegiatan pemukiman di wilayah pendudukan dan pelanggaran lainnya.
Duta Besar Rusia untuk Negara Palestina Gocha Buachidze mengatakan bahwa rencana aneksasi Israel akan merusak proses perdamaian dan mengimplementasikannya akan menghalangi kemungkinan pembentukan negara Palestina yang merdeka.
"Situasi ini membutuhkan dimulainya kembali segera perundingan di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai solusi komprehensif berdasarkan resolusi PBB dan inisiatif perdamaian Arab 2002," ujar Buachidze.
Duta besar Oman untuk Negara Palestina, Salem al-Omeiri, meminta masyarakat internasional untuk mendukung rakyat Palestina dan menghentikan semua perilaku ilegal Israel.
"Kesultanan Oman sangat menghargai perjuangan damai rakyat Palestina untuk menghentikan semua rencana aneksasi dan penyelesaian Israel di Wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967," kata al-Omeiri.
Sementara itu, Saeb Erekat, sekretaris jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina(PLO), mengatakan bahwa perdamaian yang adil hanya dapat dicapai dengan mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara Palestina di perbatasan 1967.
"Dunia hari ini telah mengirim pesan dukungan untuk Palestina dan mengatakan bahwa Israel dan Pemerintah Amerika, sendirian dalam menghadapi hukum internasional dan Anda harus mengakhiri pendudukan dan menolak aneksasi," kata Erekat.
(ber)
tulis komentar anda