Filipina Protes Larangan Penangkapan Ikan dan Pelecehan di Laut oleh China
Selasa, 31 Mei 2022 - 17:20 WIB
Nelayan Filipina melihat kapal Penjaga Pantai China berpatroli di wilayah sengketa Scarborough Shoal, 5 April 2017. Foto/REUTERS/Erik De Castro
MANILA - Filipina pada Selasa (31/5/2022) mengatakan telah mengajukan protes diplomatik terhadap China karena secara sepihak menyatakan larangan penangkapan ikan di Laut China Selatan.
Manila juga mengeluhkan pelecehan dan pelanggaran yurisdiksi Filipina oleh pasukan penjaga pantai Beijing.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Filipina menuduh kapal-kapal China mengganggu misi penelitian ilmiah kelautan bersama serta kegiatan eksplorasi energi di dua lokasi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina.
Dalam pernyataan lain, Manila mengecam pengenaan moratorium penangkapan ikan oleh China yang bertujuan untuk regenerasi stok ikan, larangan tahunan yang mencakup perairan di dalam ZEE Vietnam dan Filipina.
Kedutaan Besar (Kedubes) China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Filipina, yang merujuk pada perkembangan pada Maret dan April.
“Tindakan penjaga pantai itu tidak konsisten dengan pelayaran damai dan jelas merupakan pelanggaran yurisdiksi maritim Filipina,” papar pernyataan Kemlu Filipina.
Manila juga mengeluhkan pelecehan dan pelanggaran yurisdiksi Filipina oleh pasukan penjaga pantai Beijing.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Filipina menuduh kapal-kapal China mengganggu misi penelitian ilmiah kelautan bersama serta kegiatan eksplorasi energi di dua lokasi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina.
Dalam pernyataan lain, Manila mengecam pengenaan moratorium penangkapan ikan oleh China yang bertujuan untuk regenerasi stok ikan, larangan tahunan yang mencakup perairan di dalam ZEE Vietnam dan Filipina.
Kedutaan Besar (Kedubes) China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Filipina, yang merujuk pada perkembangan pada Maret dan April.
“Tindakan penjaga pantai itu tidak konsisten dengan pelayaran damai dan jelas merupakan pelanggaran yurisdiksi maritim Filipina,” papar pernyataan Kemlu Filipina.
tulis komentar anda