Hizbullah Kalah Pemilu Parlemen Lebanon, Kubu Lawan Menguat

Dengan hasil pemilu itu, parlemen terpolarisasi tajam dengan anggota parlemen yang akan merasa sulit bekerja sama meloloskan undang-undang yang diperlukan untuk memulai pemulihan keuangan dan mendukung pemerintah dengan tantangan besar yang ada di depan.

Perdana Menteri (PM) Lebanon Najib Mikati, yang berharap kembali sebagai kepala pemerintahan pasca pemilihan, mendesak berbagai kelompok dan kubu independen yang akan diwakili di parlemen baru untuk bergerak cepat, “Karena apa yang kita lalui tidak dapat menahan pertengkaran (politik) dengan mengorbankan prioritas.”

Mikati tampaknya mengacu pada konsultasi yang diharapkan akan segera dimulai untuk menunjuk perdana menteri baru yang misi utama pemerintahnya adalah bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional untuk bekerja mengeluarkan Lebanon dari krisis ekonomi yang melumpuhkan.

Legislatif harus menyusun undang-undang baru yang terkait dengan krisis ekonomi, seperti undang-undang pengendalian modal.

Dengan suara yang masih dihitung, hasil tidak resmi menunjukkan sekutu Kristen Hizbullah, Gerakan Patriotik Bebas yang didirikan Presiden Michel Aoun, kalah dari saingan tradisional Kristennya, sayap kanan Pasukan Lebanon yang dipimpin Samir Geagea.

Pemilu yang diawasi ketat pada Minggu adalah yang pertama sejak krisis ekonomi yang menghancurkan meletus di Lebanon pada Oktober 2019, memicu protes nasional terhadap kelas penguasa yang dipersalahkan selama beberapa dekade melakukan korupsi dan salah urus.

Kehancuran itu diperparah oleh pandemi dan ledakan pelabuhan Beirut Agustus 2020 yang menewaskan lebih dari 200 orang, melukai ribuan orang, dan menghancurkan sebagian ibu kota Lebanon.

Ledakan itu, yang secara luas dipersalahkan karena kelalaian, dipicu ratusan ton amonium nitrat yang tidak tersimpan dengan baik, yang tersulut di gudang pelabuhan.

Jumlah pemilih dikatakan mencapai 41%, kurang dari 49% dalam pemilu sebelumnya. Hasil resmi diharapkan akan diumumkan Senin malam.

Lebanon mengadakan pemilu setiap empat tahun dan parlemen baru akan memilih presiden baru setelah masa jabatan Aoun berakhir pada Oktober.