Tegas, Rusia Terapkan Sanksi pada 287 Anggota Parlemen Inggris

MOSKOW - Rusia pada Rabu (27/4/2022) menjatuhkan sanksi terhadap 287 anggota Parlemen Inggris, sebagai pembalasan atas daftar hitam anggota parlemen Rusia bulan lalu oleh London.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia di Moskow mengumumkan daftar lengkap anggota parlemen Konservatif dan Buruh yang dilarang dari Rusia, dengan mengatakan mereka adalah penyebar paling aktif "histeria Russophobia" di Inggris.

Inggris memberi sanksi kepada 386 deputi Duma Negara Rusia pada 11 Maret, atas keputusan mereka memilih mendukung pengakuan Donetsk dan Lugansk sebagai negara merdeka.





Mengutip prinsip timbal balik, Moskow telah mengumumkan daftar hitam beberapa orang, meskipun tidak semua anggota parlemen House of Commons.



“213 anggota parlemen dari Partai Konservatif yang berkuasa dan 74 anggota parlemen dari oposisi Partai Buruh mengambil bagian paling aktif dalam pembentukan instrumen sanksi anti-Rusia di London, dan berkontribusi pada pencambukan tanpa dasar histeria Russophobic di Inggris,” ungkap Kementerian Luar Negeri Rusia. House of Commons memiliki total 650 anggota parlemen.



“Retorika permusuhan dan tuduhan tidak masuk akal yang keluar dari mulut para anggota parlemen Inggris tidak hanya membenarkan tindakan bermusuhan London, yang bertujuan menjelekkan negara kami dan mengisolasinya secara internasional, tetapi juga digunakan para penentang dialog yang saling menghormati dengan Rusia untuk merusak fondasi kerja sama bilateral,” papar Kemlu Rusia.

Kemlu Rusia menambahkan pihaknya akan terus berupaya mengembangkan tindakan balasan, mengingat aktivitas London yang sedang berlangsung untuk memperluas sanksi anti-Rusia.

Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson diberi sanksi pada 16 April, dua hari setelah Rusia membalas terhadap anggota parlemen AS dan Kanada yang mengikuti contoh London.

Inggris telah berpacu di depan sekutunya dalam menyerukan isolasi internasional Rusia atas konflik di Ukraina.

Rusia menyerang Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan Kiev mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.