Laporkan China Lancarkan Serangan, Stasiun TV Taiwan Minta Maaf

Stasiun televisi Taiwan , Chinese Television System, meminta maaf karena secara keliru memberikan peringatan bahwa China telah menyerang sejumlah target di dekat Taipei dengan rudal.

Peringatan itu muncul selama siaran berita pada Rabu pagi, dengan peringatan yang menunjukkan bahwa perang bisa pecah serta Presiden Taiwan Tsai Ing-wen telah menyatakan keadaan darurat.

Menurut media lokal, para pemirsa juga diberi tahu tentang rudal China yang menghantam kapal perang dan infrastruktur penting di sekitar Ibu Kota, Taipei.



Namun, seorang pembawa berita kemudian mengklarifikasi selama buletin berita jam 10 pagi bahwa peringatan itu sebenarnya dimaksudkan untuk latihan yang melibatkan Pemadam Kebakaran di Kota New Taipei pada hari Selasa tetapi secara tidak sengaja ditampilkan pada hari Rabu pagi karena kesalahan teknis. Dia juga meminta warga untuk tidak "terlalu panik," dan meminta maaf atas kesalahan tersebut seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (21/4/2022).

Menurut Reuters peringatan serangan palsu itu tidak menyebabkan kepanikan massal di Taipei.

Pekan lalu, militer Taiwan merilis panduan bertahan hidup yang dirancang dalam bentuk komik, yang menampilkan rekomendasi untuk warga sipil jika terjadi perang.

Booklet tersebut antara lain menjelaskan, cara mencari tempat perlindungan bom melalui aplikasi smartphone, menyiapkan kotak P3K, serta cara membedakan berbagai jenis sirene serangan udara.



Selain itu, baru-baru ini ada pembicaraan tentang perpanjangan wajib militer bagi pria warga negara Taiwan di luar empat bulan yang saat ini diberlakukan.

Taiwan adalah wilayah pemerintahan sendiri, yang secara de facto diperintah oleh pemerintahnya sendiri sejak 1949, ketika pihak yang kalah dalam perang saudara China melarikan diri ke pulau itu dan mendirikan pemerintahannya sendiri di sana.

China, pada bagiannya, menganggap pihak berwenang Taiwan sebagai separatis, bersikeras bahwa pulau itu adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari China.

Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah mengintensifkan kegiatan militernya di Selat Taiwan, memisahkan daratan China dari pulau itu. Pejabat tinggi China, termasuk Presiden Xi Jinping, secara terbuka mengatakan bahwa penggunaan kekuatan adalah salah satu opsi di atas meja untuk memastikan 'penyatuan kembali' Taiwan dengan Republik Rakyat China.



Di bawah apa yang disebut 'prinsip Satu-China' atau 'kebijakan Satu-China', sebagian besar negara menahan diri untuk secara resmi mengakui kemerdekaan Taiwan.

Bagaimanapun, Taiwan selama bertahun-tahun menikmati dukungan diplomatik dan militer yang luas dari Amerika Serikat (AS), yang memelihara hubungan tidak resmi dengan pulau itu. Washington telah berulang kali memperingatkan Beijing tentang konsekuensi berat jika mencoba mengambil alih Taiwan dengan paksa.

Sejak dimulainya serangan militer Rusia terhadap Ukraina pada 24 Februari, pihak berwenang Taiwan telah meningkatkan tingkat siaga mereka sendiri, dengan mengakui bahwa saat ini tidak ada tanda-tanda invasi segera oleh China.

Terpilih pada tahun 2016, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen telah memprioritaskan peningkatan kemampuan pertahanan pulau itu, dengan program modernisasi besar-besaran yang diluncurkan oleh pemerintahannya.