Zelensky Ingin Rusia Diadili Ala Pengadilan Nurenberg
Rabu, 06 April 2022 - 01:33 WIB
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan pengadilan bergaya Nuremberg untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan perang Rusia. Foto/CNBC
NEW YORK - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan pengadilan bergaya Nuremberg untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan perang Rusia , sebuah istilah yang mengacu pada pengadilan militer internasional yang diadakan setelah Perang Dunia II .
"Militer Rusia dan mereka yang memberi perintah harus segera dibawa ke pengadilan atas kejahatan perang di Ukraina," kata Zelensky dalam pidato hampir 20 menit di depan Dewan Keamanan PBB seperti dilansir dari CNBC, Rabu (6/4/2022).
Kemunculan Zelensky di hadapan Dewan Keamanan PBB menyusul klaim Ukraina bahwa setidaknya 300 warga sipil disiksa dan dibunuh di Bucha oleh pasukan Rusia. Mayat-mayat itu ditemukan setelah Moskow menarik pasukannya dari daerah pinggiran dekat ibu kota Ukraina.
Zelensky menggambarkan akibat di Bucha, yang dilihatnya secara langsung pada hari Senin, sebagai "genosida" dan menuduh Rusia melakukan kejahatan perang.
"Pembantaian di kota kami Bucha hanya satu, sayangnya, hanya satu dari banyak contoh dari apa yang telah dilakukan penjajah di tanah kami selama 41 hari terakhir," kata Zelensky, menambahkan bahwa "dunia belum melihat" apa yang Rusia telah dilakukan di tempat lain di Ukraina.
Selama akhir pekan, Rusia menghadapi kemarahan global baru ketika gambar-gambar mengerikan muncul dari mayat-mayat yang berserakan di jalan-jalan, beberapa dengan tangan terikat dan luka tembak di bagian belakang kepala.
"Siapa pun yang telah memberikan perintah kriminal dan melakukannya dengan membunuh orang-orang kami akan dibawa ke pengadilan yang seharusnya serupa dengan pengadilan Nuremberg," seru Zelensky.
Pernyataan Zelensky muncul jelang proposal yang dipimpin Amerika Serikat (AS) untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia.
Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, memperkenalkan proposal tersebut ke Dewan Keamanan PBB, di mana Rusia memiliki keanggotaan tetap dan memiliki hak untuk memveto resolusi.
"Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, Amerika Serikat telah menilai bahwa anggota pasukan Rusia telah melakukan kejahatan perang di Ukraina," kata Thomas-Greenfield.
“Mengingat semakin banyaknya bukti, Rusia seharusnya tidak memiliki posisi otoritas dalam sebuah badan yang tujuannya, yang tujuannya adalah untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tidak hanya ini puncak kemunafikan, itu berbahaya,” ujarnya.
Dia mengatakan keanggotaan Rusia di dewan itu merusak kredibilitasnya, "merusak seluruh PBB dan itu benar-benar salah."
Pada hari Senin, Presiden AS Joe Biden menyebut pemimpin Rusia Vladimir Putin sebagai "penjahat perang" yang harus diadili karena memerintahkan kekerasan di Ukraina.
"Orang ini brutal, dan apa yang terjadi di Bucha keterlaluan dan semua orang melihatnya," kata Biden kepada wartawan yang berkumpul di Fort McNair.
"Saya pikir itu adalah kejahatan perang. Dia harus bertanggung jawab," ia menambahkan.
Sebelum berangkat ke Brussel untuk menghadiri pertemuan di NATO dan G-7, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada wartawan yang bepergian bersamanya bahwa laporan kejahatan perang Rusia di Ukraina "lebih dari kredibel."
"Apa yang telah kita lihat di Bucha bukanlah tindakan acak dari unit jahat. Ini adalah kampanye yang disengaja untuk membunuh, menyiksa, memperkosa, melakukan kekejaman. Laporannya lebih dari sekadar kredibel. Ada bukti bagi dunia untuk lihat," kata Blinken.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan aliansi tersebut bekerja dengan Pengadilan Kriminal Internasional PBB untuk menyelidiki kejahatan perang Rusia di Ukraina.
"Menargetkan dan membunuh warga sipil adalah kejahatan perang. Semua fakta harus ditetapkan dan semua yang bertanggung jawab atas kekejaman ini harus dibawa ke pengadilan," kata kepala aliansi itu.
Stoltenberg, yang memberi pengarahan kepada wartawan dari markas besar NATO menjelang pertemuan menteri luar negeri hari Rabu, mengatakan aliansi itu memiliki bukti yang dapat dipercaya tentang kejahatan perang yang dilakukan di Bucha serta kota-kota lain di Ukraina.
"Militer Rusia dan mereka yang memberi perintah harus segera dibawa ke pengadilan atas kejahatan perang di Ukraina," kata Zelensky dalam pidato hampir 20 menit di depan Dewan Keamanan PBB seperti dilansir dari CNBC, Rabu (6/4/2022).
Kemunculan Zelensky di hadapan Dewan Keamanan PBB menyusul klaim Ukraina bahwa setidaknya 300 warga sipil disiksa dan dibunuh di Bucha oleh pasukan Rusia. Mayat-mayat itu ditemukan setelah Moskow menarik pasukannya dari daerah pinggiran dekat ibu kota Ukraina.
Zelensky menggambarkan akibat di Bucha, yang dilihatnya secara langsung pada hari Senin, sebagai "genosida" dan menuduh Rusia melakukan kejahatan perang.
"Pembantaian di kota kami Bucha hanya satu, sayangnya, hanya satu dari banyak contoh dari apa yang telah dilakukan penjajah di tanah kami selama 41 hari terakhir," kata Zelensky, menambahkan bahwa "dunia belum melihat" apa yang Rusia telah dilakukan di tempat lain di Ukraina.
Selama akhir pekan, Rusia menghadapi kemarahan global baru ketika gambar-gambar mengerikan muncul dari mayat-mayat yang berserakan di jalan-jalan, beberapa dengan tangan terikat dan luka tembak di bagian belakang kepala.
"Siapa pun yang telah memberikan perintah kriminal dan melakukannya dengan membunuh orang-orang kami akan dibawa ke pengadilan yang seharusnya serupa dengan pengadilan Nuremberg," seru Zelensky.
Pernyataan Zelensky muncul jelang proposal yang dipimpin Amerika Serikat (AS) untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia.
Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, memperkenalkan proposal tersebut ke Dewan Keamanan PBB, di mana Rusia memiliki keanggotaan tetap dan memiliki hak untuk memveto resolusi.
"Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, Amerika Serikat telah menilai bahwa anggota pasukan Rusia telah melakukan kejahatan perang di Ukraina," kata Thomas-Greenfield.
“Mengingat semakin banyaknya bukti, Rusia seharusnya tidak memiliki posisi otoritas dalam sebuah badan yang tujuannya, yang tujuannya adalah untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tidak hanya ini puncak kemunafikan, itu berbahaya,” ujarnya.
Dia mengatakan keanggotaan Rusia di dewan itu merusak kredibilitasnya, "merusak seluruh PBB dan itu benar-benar salah."
Pada hari Senin, Presiden AS Joe Biden menyebut pemimpin Rusia Vladimir Putin sebagai "penjahat perang" yang harus diadili karena memerintahkan kekerasan di Ukraina.
"Orang ini brutal, dan apa yang terjadi di Bucha keterlaluan dan semua orang melihatnya," kata Biden kepada wartawan yang berkumpul di Fort McNair.
"Saya pikir itu adalah kejahatan perang. Dia harus bertanggung jawab," ia menambahkan.
Sebelum berangkat ke Brussel untuk menghadiri pertemuan di NATO dan G-7, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada wartawan yang bepergian bersamanya bahwa laporan kejahatan perang Rusia di Ukraina "lebih dari kredibel."
"Apa yang telah kita lihat di Bucha bukanlah tindakan acak dari unit jahat. Ini adalah kampanye yang disengaja untuk membunuh, menyiksa, memperkosa, melakukan kekejaman. Laporannya lebih dari sekadar kredibel. Ada bukti bagi dunia untuk lihat," kata Blinken.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan aliansi tersebut bekerja dengan Pengadilan Kriminal Internasional PBB untuk menyelidiki kejahatan perang Rusia di Ukraina.
"Menargetkan dan membunuh warga sipil adalah kejahatan perang. Semua fakta harus ditetapkan dan semua yang bertanggung jawab atas kekejaman ini harus dibawa ke pengadilan," kata kepala aliansi itu.
Stoltenberg, yang memberi pengarahan kepada wartawan dari markas besar NATO menjelang pertemuan menteri luar negeri hari Rabu, mengatakan aliansi itu memiliki bukti yang dapat dipercaya tentang kejahatan perang yang dilakukan di Bucha serta kota-kota lain di Ukraina.
(ian)
tulis komentar anda