Larangan Jilbab Picu Protes, Negara Bagian di India Tutup Sekolah
Rabu, 09 Februari 2022 - 01:37 WIB
"Saya mengimbau semua siswa, guru dan manajemen sekolah dan perguruan tinggi serta masyarakat Karnataka untuk menjaga perdamaian dan harmoni," kata Kepala Menteri Karnataka Basavaraj Bommai pada hari Selasa seperti dilansir dari US News, Rabu (9/2/2022).
Pemerintah Karnataka, di mana 12% dari populasinya adalah Muslim dan diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) yang mendukung Perdana Menteri Narendra Modi, mengatakan dalam sebuah perintah pada 5 Februari bahwa semua sekolah harus mengikuti aturan berpakaian yang ditetapkan oleh manajemen.
SM Nagesh, menteri pendidikan Karnataka yang men-tweet perintah tersebut, mengatakan aturan berpakaian sekolah telah ditetapkan setelah meninjau keputusan pengadilan dari seluruh negeri untuk melarang jilbab di lembaga pendidikan.
Baca juga: Yogi Adityanath, Pendeta Anti-Muslim Berpeluang Jadi PM India Gantikan Modi
Partai oposisi dan kritikus menuduh pemerintah BJP di tingkat federal dan negara bagian mendiskriminasi minoritas agama dan berisiko memicu kekerasan. Modi telah mempertahankan catatannya dan mengatakan kebijakan ekonomi dan sosialnya menguntungkan semua orang India.
Pemerintah Karnataka, di mana 12% dari populasinya adalah Muslim dan diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) yang mendukung Perdana Menteri Narendra Modi, mengatakan dalam sebuah perintah pada 5 Februari bahwa semua sekolah harus mengikuti aturan berpakaian yang ditetapkan oleh manajemen.
SM Nagesh, menteri pendidikan Karnataka yang men-tweet perintah tersebut, mengatakan aturan berpakaian sekolah telah ditetapkan setelah meninjau keputusan pengadilan dari seluruh negeri untuk melarang jilbab di lembaga pendidikan.
Baca juga: Yogi Adityanath, Pendeta Anti-Muslim Berpeluang Jadi PM India Gantikan Modi
Partai oposisi dan kritikus menuduh pemerintah BJP di tingkat federal dan negara bagian mendiskriminasi minoritas agama dan berisiko memicu kekerasan. Modi telah mempertahankan catatannya dan mengatakan kebijakan ekonomi dan sosialnya menguntungkan semua orang India.
Lihat Juga :