Lima Besar Kekuatan Nuklir Dunia Rilis Pernyataan Bersama, Ini Isinya

WASHINGTON - Rusia, Amerika Serikat (AS), China, Prancis, dan Inggris mempertimbangkan menghindari perang antara Negara-Negara Bersenjata Nuklir dan mengurangi risiko strategis sebagai tanggung jawab utama mereka.

Mereka menegaskan bahwa senjata nuklir mereka tidak menargetkan satu sama lain. Lima negara itu merilis pernyataan bersama pada Senin (3/1/2022).

Pernyataan itu muncul dalam suasana ketegangan global yang meningkat, termasuk kekhawatiran akan konflik antara Rusia dan NATO atas Ukraina, dan AS dan China di Indo-Pasifik.





“Kami bermaksud mempertahankan dan lebih memperkuat langkah-langkah nasional kami untuk mencegah penggunaan senjata nuklir yang tidak sah atau tidak disengaja. Kami mengulangi validitas pernyataan kami sebelumnya tentang de-targeting, menegaskan kembali bahwa tidak ada senjata nuklir kami yang ditargetkan satu sama lain atau di negara lain," ungkap pernyataan yang muncul di website Kremlin dan Gedung Putih.



Kelima negara menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kewajiban sesuai Traktat Non-Proliferasi Nuklir, termasuk proposal prinsipnya untuk mengakhiri perlombaan senjata nuklir dan perlucutan senjata nuklir global.

Kekuatan nuklir menggarisbawahi keinginan untuk, "Bekerja dengan semua negara untuk menciptakan lingkungan keamanan yang lebih kondusif untuk kemajuan perlucutan senjata dengan tujuan akhir dunia tanpa senjata nuklir dengan keamanan yang tidak berkurang untuk semua."

Mereka berjanji untuk, "Terus mencari pendekatan diplomatik bilateral dan multilateral untuk menghindari konfrontasi militer, memperkuat stabilitas dan prediktabilitas, meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan, dan mencegah perlombaan senjata yang tidak akan menguntungkan siapa pun dan membahayakan semua orang."

Perbedaan Doktrin Nuklir

Di antara kekuatan nuklir utama, China adalah satu-satunya negara dengan larangan formal 'tidak boleh digunakan pertama kali' dalam penggunaan senjata nuklir, dengan strateginya memungkinkan Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat untuk meluncurkan serangan balik hanya setelah rudal musuh mengenai target sasarannya.

Kebijakan yang terhormat tetapi berisiko secara geopolitik itu membuka pintu bagi rencana serangan “pemenggalan” serangan pertama musuh.

Doktrin nuklir Rusia memungkinkan senjata nuklir digunakan jika terjadi serangan nuklir musuh atau serangan konvensional yang begitu parah sehingga dianggap “mengancam keberadaan negara Rusia”.

Pendahulu Rusia, Uni Soviet, mempertahankan janji tidak menggunakan nuklir untuk pertama kalinya, tetapi ini dibatalkan pada 1993, setelah runtuhnya Uni Soviet dan disintegrasi aliansi Pakta Warsawa.

Batasan yang ditempatkan perencana militer AS pada penggunaan senjata nuklir secara signifikan lebih lemah daripada China dan Rusia, dengan pedoman Tinjauan Postur Nuklir yang dirumuskan selama kepresidenan Donald Trump memungkinkan nuklir diluncurkan terlebih dahulu, bahkan terhadap musuh bersenjata non-nuklir konvensional, dan menyerukan pembuatan kelas nuklir mikro baru untuk tujuan ini.

Selain itu, doktrin nuklir AS secara resmi ditujukan untuk mencegah serangan tidak hanya terhadap AS sendiri, tetapi juga terhadap sekutu dan mitra Amerika.

Ini, pada gilirannya, meningkatkan bahaya konflik militer global antara negara-negara bersenjata nuklir yang pecah karena konflik di negara kecil, seperti Estonia atau Taiwan.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden memulai tinjauan postur nuklir pada September, yang mengarah ke harapan di antara kelompok-kelompok kontrol senjata bahwa Gedung Putih akan menempatkan batasan baru pada penggunaan senjata nuklir, dan menghentikan pengembangan sistem senjata baru.