Keluarga George Floyd Minta PBB Selidiki Kebrutalan Polisi AS

WASHINGTON - Keluarga George Floyd , sejumlah keluarga korban yang dibunuh oleh penegak hukum dan kelompok aktivis menuntut Dewan HAM PBB untuk menyelidiki kebrutalan polisi Amerika Serikat (AS).

Keluarga para korban - termasuk keluarga George Floyd, Breonna Taylor, Michael Brown dan Philando Castile, yang semuanya terbunuh di tangan polisi - melakukan seruan bersama dengan American Civil Liberties Union (ACLU) dan sekitar 600 kelompok hak asasi manusia.

Dalam sebuah pernyataan, mereka meminta Dewan HAM PBB untuk memberikan pengawasan internasional terhadap masalah kebrutalan polisi dan penindasan selama aksi protes yang dipicu oleh pembunuhan Floyd pada akhir Mei.

“Saya ingin orang-orang di seluruh dunia dan para pemimpin di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melihat video saudara saya George Floyd, untuk mendengarkan teriakan minta tolong, dan saya ingin mereka menjawab teriakannya,” kata saudara lelaki Floyd, Philonese, di Pernyataan ACLU, merujuk pada rekaman mengejutkan dari penangkapan fatal Floyd di Minneapolis. (Baca: Viral, Video Pria Kulit Hitam Meninggal Dicekik Polisi AS )

"Saya ingin meminta PBB untuk membantunya. Tolong saya. Tolong kami. Tolong pria dan wanita kulit hitam di Amerika," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (9/6/2020).



Pihak keluarga dan kelompok-kelompok HAM menuntut penyelidikan independen atas pembunuhan yang dilakukan polisi terhadap warga kulit hitam AS yang tidak bersenjata dalam beberapa tahun terakhir, di samping respons penegak hukum yang keras terhadap pemrotes. (Baca: Brutalnya Polisi AS dalam Demo: Pria 75 Tahun Dijatuhkan, Kepalanya Berdarah )

Seperti diketahui, pembunuhan atas George Floyd memicu aksi demonstrasi di seluruh 50 negara bagian AS. Aksi tersebut berlasung panas dan berujung pada kerusuhan, penjarahan dan pembakaran.

Pihak berwenang kemudian memanggil Garda Nasional dan bala bantuan polisi di sejumlah kota untuk memadamkan kerusuhan. Dalam prosesnya, terkadang menimbulkan kekerasan pengunjuk rasa yang damai dan wartawan.

“Sudah saatnya Amerika Serikat menghadapi pengawasan dan penilaian yang sama dengan yang cepat diteruskan ke negara lain,” kata direktur program hak asasi manusia ACLU, Jamil Dakwar.