Hebat Mana Sistem Rudal S-400 Rusia, Patriot AS dan Iron Dome Israel?
Kamis, 16 Desember 2021 - 20:35 WIB
Sebagai negara anggota NATO, langkah Turki memicu diskusi, dan AS memutuskan untuk menerapkan sanksi berdasarkan Countering America's Adversaries through Sanctions Act (CAATSA) terhadap negara tersebut.
Para pejabat AS telah mengeklaim bahwa S-400 tidak akan kompatibel dengan sistem NATO dan akan mengekspos jet tempur siluman F-35 ke Rusia.
Menurut sanksi CAATSA, yang berlaku mulai April 2021, Kepresidenan Industri Pertahanan Turki tidak dapat memperoleh lisensi ekspor dari AS dan mendapat manfaat dari paket kredit dari AS dan lembaga keuangan terkait.
AS juga telah memberlakukan pembatasan visa pada beberapa pejabat Turki di bidang pertahanan, termasuk kepala Kepresidenan, Ismail Demir.
Turki adalah negara anggota NATO pertama yang menghadapi sanksi CAATSA, yang juga telah dijatuhkan pada negara-negara lain termasuk Rusia, Iran, Korea Utara, dan Venezuela.
Sanksi CAATSA juga dapat mencakup tindakan yang lebih kuat seperti menghentikan perdagangan dan transaksi mata uang asing.
Sementara Turki menandatangani perjanjian untuk sistem S-400 pada tahun 2017, negara itu juga telah melakukan beberapa proyek pertahanan udara dalam negeri di bawah kendali Kepresidenan Industri Pertahanan.
Sakman mengatakan prinsip embargo AS yang digunakannya sebagai alat penekan politik dan yang belakangan ini dilembagakan melalui landasan hukum seperti CAATSA, tampaknya secara umum telah membuahkan hasil.
"Embargo ini, yang dibangun untuk mengurangi kemampuan negara target, sering menyebabkan perpecahan," tegasnya.
Lihat Juga: Para Miliarder Yahudi Pro-Israel Berkomplot Menindak Aksi Mahasiswa Bela Palestina di AS
Para pejabat AS telah mengeklaim bahwa S-400 tidak akan kompatibel dengan sistem NATO dan akan mengekspos jet tempur siluman F-35 ke Rusia.
Menurut sanksi CAATSA, yang berlaku mulai April 2021, Kepresidenan Industri Pertahanan Turki tidak dapat memperoleh lisensi ekspor dari AS dan mendapat manfaat dari paket kredit dari AS dan lembaga keuangan terkait.
AS juga telah memberlakukan pembatasan visa pada beberapa pejabat Turki di bidang pertahanan, termasuk kepala Kepresidenan, Ismail Demir.
Turki adalah negara anggota NATO pertama yang menghadapi sanksi CAATSA, yang juga telah dijatuhkan pada negara-negara lain termasuk Rusia, Iran, Korea Utara, dan Venezuela.
Sanksi CAATSA juga dapat mencakup tindakan yang lebih kuat seperti menghentikan perdagangan dan transaksi mata uang asing.
Sementara Turki menandatangani perjanjian untuk sistem S-400 pada tahun 2017, negara itu juga telah melakukan beberapa proyek pertahanan udara dalam negeri di bawah kendali Kepresidenan Industri Pertahanan.
Sakman mengatakan prinsip embargo AS yang digunakannya sebagai alat penekan politik dan yang belakangan ini dilembagakan melalui landasan hukum seperti CAATSA, tampaknya secara umum telah membuahkan hasil.
"Embargo ini, yang dibangun untuk mengurangi kemampuan negara target, sering menyebabkan perpecahan," tegasnya.
Lihat Juga: Para Miliarder Yahudi Pro-Israel Berkomplot Menindak Aksi Mahasiswa Bela Palestina di AS
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda