Viral! China Ambil Alih Bandara Internasional Uganda karena Gagal Bayar Utang, Benarkah?
Senin, 29 November 2021 - 16:17 WIB
Pesawat beroperasi di Bandara Internasional Entebbe, Uganda. China dilaporkan ambil alih bandara ini karena Uganda gagal bayar utang. Foto/REUTERS
KAMPALA - Laporan di beberapa media Afrika meyebut China mengambil alih Bandara Internasional Entebbe, Uganda, karena gagal membayar utang. Namun, laporan yang telah viral itu ramai-ramai dibantah pejabat kedua negara.
Bandara Internasional Entebbe merupakan satu-satunya bandara internasional yang dimiliki Uganda.
Laporan media-media Afrika mengatakan bandara itu diambil alih Beijing karena gagal membayar pinjaman USD200 juta yang digunakan untuk memperluas bandara.
Laporan pengambilalihan bandara itu merujuk pada "klausul beracun" tertentu dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh pemerintah Uganda dengan Bank Ekspor-Impor (Exim) China pada 31 Maret 2015.
“Beberapa ketentuan yang tidak menguntungkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani Uganda dengan Bank Ekspor-Impor (Exim) China pada tanggal 31 Maret 2015, jika tidak diubah, mengekspos aset kedaulatan Uganda ke lampiran dan mengambil alih atas putusan arbitrase di Beijing," bunyi laporan The Monitor yang berbasis di Uganda, yang dilansir The Print, Senin (29/11/2021).
"Penyelidikan kami menemukan bahwa setiap proses terhadap aset Otoritas Penerbangan Sipil Uganda (UCAA) oleh pemberi pinjaman tidak akan dilindungi oleh kekebalan kedaulatan karena pemerintah Uganda, dalam kesepakatan 2015, melepaskan kekebalan pada aset bandara," lanjut laporan itu.
Uganda, sambung laporan tersebut, telah mengirim delegasi 11 anggota ke Beijing untuk merundingkan kembali beberapa klausul kesepakatan dengan Bank Exim, tetapi gagal dalam misi mereka.
Tim yang dipimpin oleh Dr Chrispus Kiyonga, Duta Besar Uganda untuk China, mencakup anggota dari Kementerian Pekerjaan, Luar Negeri, dan Keuangan, serta UCAA dan Kamar Jaksa Agung.
Juru bicara UCAA dan direktur jenderal China untuk Urusan Afrika telah menolak laporan pengambilalihan bandara tersebut.
Menurut laporan The Monitor, eksekutif Bank Exim menolak amandemen terhadap klausul perjanjian, menambahkan bahwa mereka tidak melihat alasan untuk menjamin amandemen tersebut.
Pejabat UCAA dilaporkan menandai hingga 13 klausul dalam perjanjian sebagai "tidak adil" dan mengikis "kedaulatan Uganda".
Ketentuan tersebut dilaporkan antara lain menyerahkan persetujuan anggaran, induk dan rencana strategis UCAA kepada Bank Exim di Beijing.
Laporan tentang pengambilalihan Bandara Internasional Entebbe muncul di tengah kekhawatiran atas apa yang digambarkan sebagai diplomasi "jebakan utang" China-menawarkan pinjaman kepada negara-negara berkembang dengan persyaratan yang memungkinkan pengambilalihan aset jika terjadi gagal bayar.
Sri Lanka, misalnya, terpaksa menyerahkan Pelabuhan Hambantota dengan sewa 99 tahun setelah gagal membayar kembali pinjaman yang diambil untuk membangunnya.
Bandara Internasional Entebbe merupakan satu-satunya bandara internasional yang dimiliki Uganda.
Laporan media-media Afrika mengatakan bandara itu diambil alih Beijing karena gagal membayar pinjaman USD200 juta yang digunakan untuk memperluas bandara.
Laporan pengambilalihan bandara itu merujuk pada "klausul beracun" tertentu dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh pemerintah Uganda dengan Bank Ekspor-Impor (Exim) China pada 31 Maret 2015.
“Beberapa ketentuan yang tidak menguntungkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani Uganda dengan Bank Ekspor-Impor (Exim) China pada tanggal 31 Maret 2015, jika tidak diubah, mengekspos aset kedaulatan Uganda ke lampiran dan mengambil alih atas putusan arbitrase di Beijing," bunyi laporan The Monitor yang berbasis di Uganda, yang dilansir The Print, Senin (29/11/2021).
"Penyelidikan kami menemukan bahwa setiap proses terhadap aset Otoritas Penerbangan Sipil Uganda (UCAA) oleh pemberi pinjaman tidak akan dilindungi oleh kekebalan kedaulatan karena pemerintah Uganda, dalam kesepakatan 2015, melepaskan kekebalan pada aset bandara," lanjut laporan itu.
Uganda, sambung laporan tersebut, telah mengirim delegasi 11 anggota ke Beijing untuk merundingkan kembali beberapa klausul kesepakatan dengan Bank Exim, tetapi gagal dalam misi mereka.
Tim yang dipimpin oleh Dr Chrispus Kiyonga, Duta Besar Uganda untuk China, mencakup anggota dari Kementerian Pekerjaan, Luar Negeri, dan Keuangan, serta UCAA dan Kamar Jaksa Agung.
Juru bicara UCAA dan direktur jenderal China untuk Urusan Afrika telah menolak laporan pengambilalihan bandara tersebut.
Menurut laporan The Monitor, eksekutif Bank Exim menolak amandemen terhadap klausul perjanjian, menambahkan bahwa mereka tidak melihat alasan untuk menjamin amandemen tersebut.
Pejabat UCAA dilaporkan menandai hingga 13 klausul dalam perjanjian sebagai "tidak adil" dan mengikis "kedaulatan Uganda".
Ketentuan tersebut dilaporkan antara lain menyerahkan persetujuan anggaran, induk dan rencana strategis UCAA kepada Bank Exim di Beijing.
Laporan tentang pengambilalihan Bandara Internasional Entebbe muncul di tengah kekhawatiran atas apa yang digambarkan sebagai diplomasi "jebakan utang" China-menawarkan pinjaman kepada negara-negara berkembang dengan persyaratan yang memungkinkan pengambilalihan aset jika terjadi gagal bayar.
Sri Lanka, misalnya, terpaksa menyerahkan Pelabuhan Hambantota dengan sewa 99 tahun setelah gagal membayar kembali pinjaman yang diambil untuk membangunnya.
(min)
tulis komentar anda