Orang Terkaya Didesak Membayar untuk Bantu Orang Termiskin di Dunia
Rabu, 10 November 2021 - 10:38 WIB
NEW YORK CITY - Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador memperingatkan dunia sedang meluncur dari "peradaban ke kebiadaban".
Dia menyeru seribu orang terkaya, seribu perusahaan swasta terbesar dan 20 ekonomi utama untuk meningkatkan kehidupan bagi 750 juta orang yang sekarang hidup dengan kurang dari USD2 per hari.
Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa proposal ini dapat menghasilkan sekitar USD1 triliun per tahun.
“Dana itu harus langsung diberikan kepada orang-orang termiskin di dunia tanpa perantara, melalui kartu atau dompet elektronik yang dipersonalisasi,” ungkap dia pada Selasa (9/11/2021).
Dalam pidato pedasnya di hadapan badan paling berkuasa di PBB, pemimpin Meksiko itu dengan tajam mengkritik negara-negara di dunia karena tidak menangani korupsi dalam segala bentuknya, baik politik, moral, ekonomi, hukum, fiskal, dan keuangan yang ia sebut sebagai “masalah utama planet ini.”
Lopez Obrador hanya dalam perjalanan luar negeri keduanya sejak menjabat pada Desember 2018. Dia memimpin sementara Dewan Keamanan PBB, di mana Meksiko menjalani masa jabatan dua tahun dan memegang kursi kepresidenan bulan ini.
Negara tersebut memilih topik pertemuan pada Selasa yakni “Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional: Pengecualian, Ketimpangan dan Konflik.”
Sebagai contoh eksklusi dan ketidaksetaraan, dia menunjuk pada distribusi vaksin COVID-19, di mana perusahaan farmasi menjual 94% produknya dan hanya 6% yang masuk ke program COVAX Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk didistribusikan ke negara-negara miskin.
“Semangat kerja sama kehilangan pijakan pada keinginan mendapatkan keuntungan, dan ini membawa kita meluncur dari peradaban ke kebiadaban,” tegas Lopez Obrador memperingatkan.
“Kita bergerak maju, terasing, melupakan prinsip-prinsip moral, dan mengabaikan rasa sakit kemanusiaan,” tutur dia.
“Jika kita tidak dapat membalikkan tren ini melalui tindakan tertentu, kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah lain yang mempengaruhi masyarakat dunia,” ujar dia.
Lopez Obrador mengatakan dalam beberapa hari mendatang Meksiko akan mengusulkan kepada Majelis Umum PBB “rencana dunia untuk persaudaraan dan kesejahteraan” untuk menjamin hak atas kehidupan yang layak bagi 750 juta orang yang berusaha hidup dengan kurang dari USD2 per hari.
Dia mengatakan proposal tersebut dapat dibiayai dengan uang dari tiga sumber: kontribusi sukarela tahunan sebesar 4% dari pendapatan 1.000 orang terkaya di dunia, kontribusi serupa sebesar 4% dari 1.000 perusahaan swasta terbesar menurut nilai pasar mereka, dan 0,2% dari PDB negara-negara di Kelompok 20 ekonomi global terbesar.
Lopez Obrador menuduh PBB gagal membantu mereka yang berada di bawah tangga ekonomi, dengan mengatakan, “Tidak ada yang benar-benar substansial telah dilakukan untuk memberi manfaat bagi orang miskin dalam sejarah organisasi ini.”
“Tetapi tidak ada kata terlambat untuk memastikan keadilan ditegakkan. Sudah waktunya untuk bertindak hari ini melawan marginalisasi, berurusan dengan penyebab dan bukan hanya konsekuensinya.”
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang berbicara kepada dewan sebelum presiden Meksiko berbicara, mengatakan, “Pandemi COVID-19 telah memperkuat kesengsaraan dan ketidaksetaraan, mendorong sekitar 120 juta lebih banyak orang ke dalam kemiskinan, dengan jutaan orang di seluruh dunia menghadapi kelaparan dan dunia menghadapi resesi global terdalam sejak Perang Dunia II.”
“Orang-orang di negara-negara terkaya mendapatkan dosis ketiga vaksin COVID-19, sementara hanya 5% orang Afrika yang divaksinasi penuh,” papar dia.
Dia menambahkan, “Bahkan sebelum pandemi, miliarder dunia memiliki lebih banyak kekayaan daripada 60% populasi global dan kesenjangan itu telah melebar sangat besar.”
Sekjen PBB mengatakan meningkatnya ketidaksetaraan merupakan faktor meningkatnya ketidakstabilan.
“Hari ini, kita menghadapi jumlah konflik kekerasan tertinggi sejak 1945 dan rasa impunitas yang berbahaya sedang berlangsung, terlihat dalam perebutan kekuasaan baru-baru ini dengan paksa, termasuk kudeta militer,” papar dia.
“Hak asasi manusia dan supremasi hukum sedang diserang,” ujar Guterres.
Dia menjelaskan, “Dari Afghanistan, di mana anak perempuan sekali lagi ditolak pendidikannya dan perempuan tidak mendapat tempat yang layak di masyarakat. Ke Myanmar, di mana minoritas menjadi sasaran, disiksa dan dipaksa melarikan diri. Ke Ethiopia, di mana krisis kemanusiaan buatan manusia sedang berlangsung di depan mata kita.”
Sekretaris jenderal PBB menyerukan untuk berinvestasi secara setara dalam pembangunan semua orang, pemantauan yang lebih ketat terhadap ketidaksetaraan yang tumbuh untuk mengatasi keluhan sejak dini, termasuk perempuan dalam membangun perdamaian, dan memastikan lembaga nasional mewakili semua orang.
"Ini berarti sistem peradilan yang berlaku untuk semua orang, sama tidak hanya orang kaya atau mereka yang memegang tampuk kekuasaan," ujar dia.
Pernyataan kepresidenan yang disetujui 15 anggota dewan mengatakan, “Pengucilan dan ketidaksetaraan mungkin menjadi faktor yang memperburuk dalam konflik, dan penting bahwa pemerintah yang berkonflik dan muncul dari konflik mengatasi penyebab ketidakstabilan dan ketidaksetaraan yang sudah berlangsung lama.”
Dewan Keamanan PBB juga menekankan pentingnya pendekatan komprehensif untuk mempertahankan perdamaian yang mencakup mengatasi akar permasalahan, memperkuat supremasi hukum, mempromosikan lingkungan pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, mendorong rekonsiliasi nasional, dan menengahi keluhan berdasarkan perbedaan agama, etnis, ras dan lainnya.
Dia menyeru seribu orang terkaya, seribu perusahaan swasta terbesar dan 20 ekonomi utama untuk meningkatkan kehidupan bagi 750 juta orang yang sekarang hidup dengan kurang dari USD2 per hari.
Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa proposal ini dapat menghasilkan sekitar USD1 triliun per tahun.
“Dana itu harus langsung diberikan kepada orang-orang termiskin di dunia tanpa perantara, melalui kartu atau dompet elektronik yang dipersonalisasi,” ungkap dia pada Selasa (9/11/2021).
Dalam pidato pedasnya di hadapan badan paling berkuasa di PBB, pemimpin Meksiko itu dengan tajam mengkritik negara-negara di dunia karena tidak menangani korupsi dalam segala bentuknya, baik politik, moral, ekonomi, hukum, fiskal, dan keuangan yang ia sebut sebagai “masalah utama planet ini.”
Lopez Obrador hanya dalam perjalanan luar negeri keduanya sejak menjabat pada Desember 2018. Dia memimpin sementara Dewan Keamanan PBB, di mana Meksiko menjalani masa jabatan dua tahun dan memegang kursi kepresidenan bulan ini.
Negara tersebut memilih topik pertemuan pada Selasa yakni “Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional: Pengecualian, Ketimpangan dan Konflik.”
Sebagai contoh eksklusi dan ketidaksetaraan, dia menunjuk pada distribusi vaksin COVID-19, di mana perusahaan farmasi menjual 94% produknya dan hanya 6% yang masuk ke program COVAX Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk didistribusikan ke negara-negara miskin.
“Semangat kerja sama kehilangan pijakan pada keinginan mendapatkan keuntungan, dan ini membawa kita meluncur dari peradaban ke kebiadaban,” tegas Lopez Obrador memperingatkan.
“Kita bergerak maju, terasing, melupakan prinsip-prinsip moral, dan mengabaikan rasa sakit kemanusiaan,” tutur dia.
“Jika kita tidak dapat membalikkan tren ini melalui tindakan tertentu, kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah lain yang mempengaruhi masyarakat dunia,” ujar dia.
Lopez Obrador mengatakan dalam beberapa hari mendatang Meksiko akan mengusulkan kepada Majelis Umum PBB “rencana dunia untuk persaudaraan dan kesejahteraan” untuk menjamin hak atas kehidupan yang layak bagi 750 juta orang yang berusaha hidup dengan kurang dari USD2 per hari.
Dia mengatakan proposal tersebut dapat dibiayai dengan uang dari tiga sumber: kontribusi sukarela tahunan sebesar 4% dari pendapatan 1.000 orang terkaya di dunia, kontribusi serupa sebesar 4% dari 1.000 perusahaan swasta terbesar menurut nilai pasar mereka, dan 0,2% dari PDB negara-negara di Kelompok 20 ekonomi global terbesar.
Lopez Obrador menuduh PBB gagal membantu mereka yang berada di bawah tangga ekonomi, dengan mengatakan, “Tidak ada yang benar-benar substansial telah dilakukan untuk memberi manfaat bagi orang miskin dalam sejarah organisasi ini.”
“Tetapi tidak ada kata terlambat untuk memastikan keadilan ditegakkan. Sudah waktunya untuk bertindak hari ini melawan marginalisasi, berurusan dengan penyebab dan bukan hanya konsekuensinya.”
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang berbicara kepada dewan sebelum presiden Meksiko berbicara, mengatakan, “Pandemi COVID-19 telah memperkuat kesengsaraan dan ketidaksetaraan, mendorong sekitar 120 juta lebih banyak orang ke dalam kemiskinan, dengan jutaan orang di seluruh dunia menghadapi kelaparan dan dunia menghadapi resesi global terdalam sejak Perang Dunia II.”
“Orang-orang di negara-negara terkaya mendapatkan dosis ketiga vaksin COVID-19, sementara hanya 5% orang Afrika yang divaksinasi penuh,” papar dia.
Dia menambahkan, “Bahkan sebelum pandemi, miliarder dunia memiliki lebih banyak kekayaan daripada 60% populasi global dan kesenjangan itu telah melebar sangat besar.”
Sekjen PBB mengatakan meningkatnya ketidaksetaraan merupakan faktor meningkatnya ketidakstabilan.
“Hari ini, kita menghadapi jumlah konflik kekerasan tertinggi sejak 1945 dan rasa impunitas yang berbahaya sedang berlangsung, terlihat dalam perebutan kekuasaan baru-baru ini dengan paksa, termasuk kudeta militer,” papar dia.
“Hak asasi manusia dan supremasi hukum sedang diserang,” ujar Guterres.
Dia menjelaskan, “Dari Afghanistan, di mana anak perempuan sekali lagi ditolak pendidikannya dan perempuan tidak mendapat tempat yang layak di masyarakat. Ke Myanmar, di mana minoritas menjadi sasaran, disiksa dan dipaksa melarikan diri. Ke Ethiopia, di mana krisis kemanusiaan buatan manusia sedang berlangsung di depan mata kita.”
Sekretaris jenderal PBB menyerukan untuk berinvestasi secara setara dalam pembangunan semua orang, pemantauan yang lebih ketat terhadap ketidaksetaraan yang tumbuh untuk mengatasi keluhan sejak dini, termasuk perempuan dalam membangun perdamaian, dan memastikan lembaga nasional mewakili semua orang.
"Ini berarti sistem peradilan yang berlaku untuk semua orang, sama tidak hanya orang kaya atau mereka yang memegang tampuk kekuasaan," ujar dia.
Pernyataan kepresidenan yang disetujui 15 anggota dewan mengatakan, “Pengucilan dan ketidaksetaraan mungkin menjadi faktor yang memperburuk dalam konflik, dan penting bahwa pemerintah yang berkonflik dan muncul dari konflik mengatasi penyebab ketidakstabilan dan ketidaksetaraan yang sudah berlangsung lama.”
Dewan Keamanan PBB juga menekankan pentingnya pendekatan komprehensif untuk mempertahankan perdamaian yang mencakup mengatasi akar permasalahan, memperkuat supremasi hukum, mempromosikan lingkungan pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, mendorong rekonsiliasi nasional, dan menengahi keluhan berdasarkan perbedaan agama, etnis, ras dan lainnya.
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda