Duterte Ancam Akan Hukum Pejabat Filipina karena Lambatnya Vaksinasi COVID-19

MANILA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte menyatakan bahwa pejabat pemerintah daerah akan dihukum karena gagal mencapai target vaksinasi COVID-19. Saat ini Filipina tengah berupaya memulihkan perekonomian mereka akibat hantaman pandemi Corona.

Filipina, yang memiliki salah satu epidemi virus Corona terburuk di Asia, sejauh ini telah sepenuhnya mengimunisasi lebih dari sepertiga dari 77 juta orang yang memenuhi syarat untuk disuntik. Namun, Duterte ingin angka itu lebih ditingkatkan.



Duterte mengatakan, tidak ada alasan mengapa vaksinasi harian tidak dapat ditingkatkan hingga setidaknya satu juta dari rata-rata 500.000. Sebab, Filipina memiliki stok vaksin yang cukup.



"Kami melihat garis patahan dalam gambaran keseluruhan program vaksinasi kami. Saya tidak puas," kata Duterte, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (3/11/2021).

Menurut Duterte, pejabat lokal yang tidak melakukan atau menggunakan dosis yang diberikan kepada mereka dengan cara yang paling cepat, akan diberi sanksi dan dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak menjelaskan hukumannya.



Pemerintah Filipina sendiri telah secara bertahap melonggarkan pembatasan COVID-19. Pada Rabu, pemerintah mengumumkan akan mencabut jam malam yang diberlakukan di wilayah ibu kota mulai Kamis.

Duterte meminta polisi dan militer untuk menggunakan pesawat dan helikopter untuk mengirimkan vaksin lebih cepat ke provinsi. Langkah ini diambil untuk lebih memeratakan proses vaksinasi hingga ke pelosok negeri.