PBB: Puluhan Ribu Tewas dalam Perang Narkoba di Filipina
Kamis, 04 Juni 2020 - 13:39 WIB
Surat edaran polisi 2016 meluncurkan kampanye menggunakan istilah "negasi" dan "netralisasi" "kepribadian narkoba", katanya.
"Bahasa yang tidak jelas dan tidak menyenangkan seperti itu, ditambah dengan dorongan verbal yang berulang-ulang oleh pejabat tinggi negara untuk menggunakan kekuatan mematikan, mungkin telah membuat polisi berani memperlakukan surat edaran itu sebagai izin untuk membunuh," kata PBB, yang menyerukan pencabutan para pejabat kampanye.
Angka-angka pemerintah Filipin amenunjukkan bahwa 223.780 "tokoh narkoba" ditangkap dari pertengahan Juli 2016 hingga 2019. Tetapi tuduhan dan penyimpangan yang tidak jelas dalam proses hukum menimbulkan kekhawatiran bahwa banyak dari kasus ini dapat menjadi penahanan sewenang-wenang.
Setidaknya 248 aktivis tanah dan lingkungan, pengacara, jurnalis, dan anggota serikat pekerja terbunuh dari 2015 hingga 2019, kata laporan itu. Apa yang disebut penandaan merah, atau pelabelan orang dan kelompok sebagai komunis atau teroris, telah menjadi marak.
Laporan ini akan disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juni nanti.
"Bahasa yang tidak jelas dan tidak menyenangkan seperti itu, ditambah dengan dorongan verbal yang berulang-ulang oleh pejabat tinggi negara untuk menggunakan kekuatan mematikan, mungkin telah membuat polisi berani memperlakukan surat edaran itu sebagai izin untuk membunuh," kata PBB, yang menyerukan pencabutan para pejabat kampanye.
Angka-angka pemerintah Filipin amenunjukkan bahwa 223.780 "tokoh narkoba" ditangkap dari pertengahan Juli 2016 hingga 2019. Tetapi tuduhan dan penyimpangan yang tidak jelas dalam proses hukum menimbulkan kekhawatiran bahwa banyak dari kasus ini dapat menjadi penahanan sewenang-wenang.
Setidaknya 248 aktivis tanah dan lingkungan, pengacara, jurnalis, dan anggota serikat pekerja terbunuh dari 2015 hingga 2019, kata laporan itu. Apa yang disebut penandaan merah, atau pelabelan orang dan kelompok sebagai komunis atau teroris, telah menjadi marak.
Laporan ini akan disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juni nanti.
(ber)
Lihat Juga :