Israel akan Bangun 1.355 Unit Rumah di Tepi Barat, Yordania Murka
Senin, 25 Oktober 2021 - 06:03 WIB
Permukiman ilegal Israel di Yerusalem. FOTO/Reuters
AMMAN - Yordania melemparkan kecaman keras terhadap Israel . Yordania juga "menolak dan mengutuk" rencana Israel untuk membangun 1.355 unit rumah di Tepi Barat. Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) juga sudah menyatakan keprihatinannya tentang rencana Israel untuk membangun 3.000 rumah baru di permukiman ilegal.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Haitham Abu al-Fool, memperingatkan Israel agar tidak membangun permukiman baru di wilayah Palestina yang diduduki. “Langkah Israel itu adalah pelanggaran hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan yang relevan,” tegasnya, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita Yordania, Petra, Minggu (24/10/2021).
“Kebijakan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk pembangunan permukiman atau perluasan atau penyitaan properti atau pemindahan warga Palestina, adalah kebijakan ilegal yang merusak upaya untuk membangun ketenangan dan kemungkinan solusi dua negara yang akan membawa perdamaian yang menyeluruh dan adil,” lanjutnya.
Menurut pejabat senior PLO Ahmad Majdalani, para pemimpin Palestina diperkirakan akan mengadakan pertemuan darurat di Ramallah, Minggu malam waktu setempat untuk membahas kebijakan “pemerintah sayap kanan ekstremis di Israel.
Pemasaran unit perumahan diterbitkan pada hari Minggu oleh Otoritas Tanah Israel dan Menteri Perumahan Ze'ev Elkin. Pengumuman itu muncul di tengah laporan bahwa Perdana Menteri Naftali Bennett berada di bawah tekanan AS untuk membekukan rencana tersebut. Pengumuman tersebut meliputi 729 unit di Ariel, 346 unit di Beit El, 102 di Elkana, 90 di Geva Binyamin, 57 di Emanuel, 22 di Karnei Shomoron dan satu di Beitar Illit.
LSM Peace Now juga menyatakan penentangan terhadap tender tersebut. Menurut mereka, sekali lagi telah terbukti bahwa pemerintah Israel saat ini bukan pemerintah perubahan, tetapi pemerintah sayap kanan tentang steroid.
"Komitmen terhadap status quo politik ternyata menjadi pencucian kata-kata dalam perjalanan menuju kebijakan aneksasi Netanyahu," kata Peace Now.
“Sangat disayangkan untuk melihat bagaimana ketika hak merayakan langkah lain yang mempromosikan negara bi-nasional, para pendukung (solusi) dua negara di dalam pemerintahan diam. Buruh dan Meretz harus bangun dan menuntut penghentian segera hiruk-pikuk pembangunan di pemukiman yang merusak prospek solusi politik di masa depan," lanjut pernyataan Peace Now.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Haitham Abu al-Fool, memperingatkan Israel agar tidak membangun permukiman baru di wilayah Palestina yang diduduki. “Langkah Israel itu adalah pelanggaran hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan yang relevan,” tegasnya, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita Yordania, Petra, Minggu (24/10/2021).
“Kebijakan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk pembangunan permukiman atau perluasan atau penyitaan properti atau pemindahan warga Palestina, adalah kebijakan ilegal yang merusak upaya untuk membangun ketenangan dan kemungkinan solusi dua negara yang akan membawa perdamaian yang menyeluruh dan adil,” lanjutnya.
Menurut pejabat senior PLO Ahmad Majdalani, para pemimpin Palestina diperkirakan akan mengadakan pertemuan darurat di Ramallah, Minggu malam waktu setempat untuk membahas kebijakan “pemerintah sayap kanan ekstremis di Israel.
Pemasaran unit perumahan diterbitkan pada hari Minggu oleh Otoritas Tanah Israel dan Menteri Perumahan Ze'ev Elkin. Pengumuman itu muncul di tengah laporan bahwa Perdana Menteri Naftali Bennett berada di bawah tekanan AS untuk membekukan rencana tersebut. Pengumuman tersebut meliputi 729 unit di Ariel, 346 unit di Beit El, 102 di Elkana, 90 di Geva Binyamin, 57 di Emanuel, 22 di Karnei Shomoron dan satu di Beitar Illit.
LSM Peace Now juga menyatakan penentangan terhadap tender tersebut. Menurut mereka, sekali lagi telah terbukti bahwa pemerintah Israel saat ini bukan pemerintah perubahan, tetapi pemerintah sayap kanan tentang steroid.
"Komitmen terhadap status quo politik ternyata menjadi pencucian kata-kata dalam perjalanan menuju kebijakan aneksasi Netanyahu," kata Peace Now.
“Sangat disayangkan untuk melihat bagaimana ketika hak merayakan langkah lain yang mempromosikan negara bi-nasional, para pendukung (solusi) dua negara di dalam pemerintahan diam. Buruh dan Meretz harus bangun dan menuntut penghentian segera hiruk-pikuk pembangunan di pemukiman yang merusak prospek solusi politik di masa depan," lanjut pernyataan Peace Now.
(esn)
tulis komentar anda