Pemerintah Malaysia Ancam Persulit Hidup Warganya yang Ogah Divaksin

KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia menegaskan akan bersikap keras pada warganya yang menolak untuk menjalani vaksinasi Covid-19 tanpa alasan yang sah. Tak main-main, otoritas Negeri Jiran mengancam akan membuat hidup mereka yang tidak divaksin menjadi sangat sulit.

“Maaf untuk mengatakan, kami akan membuat hidup Anda sangat sulit, jika Anda tidak divaksinasi karena pilihan,” kata Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin pada sebuah acara di Rumah Sakit Serdang, Minggu (17/10/2021), The Straits Times melaporkan.





“Jika Anda memilih untuk tidak memvaksinasi, maka kami mungkin akan meminta Anda untuk melakukan tes rutin yang harus Anda bayar. Saya minta maaf karena saya harus tegas dalam masalah ini,” lanjut Jamaluddin. Ia juga memperingatkan bahwa aturan pemerintah akan mencakup pembatasan untuk makan di luar atau mengunjungi pusat perbelanjaan.

“Mandat vaksin akan diperluas di luar sektor pendidikan untuk mencakup seluruh sektor publik, di mana pegawai negeri juga perlu divaksinasi. Karyawan sektor swasta juga akan segera menghadapi aturan khusus,” katanya.

Sebuah rencana di bawah Strategi Pengujian Nasional, yang akan diumumkan minggu depan, akan menjelaskan tindakan yang akan diambil Malaysia terhadap mereka yang tidak divaksinasi.



“Meskipun Malaysia tidak mungkin mengamanatkan vaksinasi di tingkat nasional, Malaysia secara serius melihat mandat sektoral,” kata Jamaluddin.

Hingga kini, Malaysia telah mencatat total 2.390.687 kasus Covid-19 dan 27.921 kematian sejak awal pandemi. Menurut data hingga 17 Oktober, 69,7 persen populasi dewasa Malaysia telah divaksinasi lengkap. Sementara lebih dari 77 persen populasi telah menerima satu dosis.

“5.410 dosis booster telah diberikan kepada pekerja medis garis depan, dan warga lanjut usia akan segera mulai menerimanya. Pemerintah telah menjelaskan dan akan terus menekankan pada efektivitas vaksin,” tuturnya.



Menurut Jamaluddin, mereka yang tidak dapat divaksinasi bisa mendapatkan pengecualian dari aplikasi MySejahtera Kementerian Kesehatan. Pernyataan menteri kesehatan itu muncul hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendesak warga Malaysia untuk mendapatkan suntikan vaksinasi Covid-19.

“Meskipun vaksinasi coronavirus tidak wajib di Malaysia, individu yang tidak divaksinasi akan kehilangan banyak hak istimewa, termasuk shalat di masjid, makan di luar dan pergi umrah karena Arab Saudi hanya mengizinkan individu yang divaksinasi untuk ziarah singkat ke Mekah,” kata Yaakob.