Soal Kuba, Kebijakan Biden Masih Mengekor Trump
Senin, 04 Oktober 2021 - 05:00 WIB
Ilustrasi. FOTO/Reuters
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden tidak mengubah satu kebijakan pun dari pendahulunya Donald Trump tentang Kuba . Hal itu diutarakan Presiden Dewan Perdagangan dan Ekonomi AS-Kuba, John Kavulich.
"Pemerintahan Biden tidak mengubah satu kebijakan pemerintahan Trump dalam lima bulan. Ini mengejutkan semua orang," ucapnya, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (1/10).
"Mereka bersikeras bahwa mereka sedang melakukan tinjauan internal. Tapi, Kuba tetap dalam daftar negara sponsor terorisme, tetap di daftar negara yang tidak membantu narkotika dan terorisme," sambungnya.
Memperhatikan bahwa pendekatan Trump tidak hanya keras terhadap Kuba, tetapi juga terhadap pengusaha AS, Kuba-Amerika dan perusahaan-perusahaan Amerika yang telah terlibat di negara itu. Menurut Kavulich, semua pihak dirugikan.
Dia mengatakan ada dua perubahan awal yang diharapkan pada awal pemerintahan Biden, termasuk pengiriman uang, atau jumlah uang yang dapat dikirim kembali ke negara asal mereka dan memungkinkan maskapai penerbangan mendarat di bandara selain di Havana.
Pemerintahan Trump telah membatasi pengiriman uang hingga USD 1.000 empat kali setahun, membalikkan keputusan mantan Presiden AS, Barack Obama untuk mengizinkan pengiriman uang sebanyak yang mereka inginkan.
"Namun, pemerintahan Biden telah memberi isyarat bahwa mereka akan mengizinkan lagi sebanyak yang Anda inginkan, tetapi mereka belum melakukannya," kata Kavulich.
Mengenai keputusan Kuba untuk menangguhkan simpanan dolar, Kavulich mengatakan negara kepulauan itu perlu melakukan ini. Tetapi, jelasnya, pengambilan waktunya sangat aneh. Dia mencatat bahwa pemerintah Kuba menggabungkan dua mata uangnya, peso Kuba dan peso yang dapat dikonversi , pada bulan Januari.
"Biasanya, ketika sebuah negara memiliki dua mata uang, Anda menunggu untuk menggabungkannya ketika ekonomi Anda sedang melonjak," ujarnya.
"Mereka melakukannya dalam kemungkinan terburuk. Dampak Covid-19, dampak sanksi Trump, dampak pariwisata hancur, dan fakta bahwa mereka memiliki sangat sedikit devisa dalam cadangan devisa mereka, dan juga ekspor mereka turun dan harga impor mereka naik," jelasnya.
Kavulich menuturkan, sanksi itu membuat kondisi di Kubu menjadi mahal untuk mendapatkan dolar dan menggunakan dolar. Sehingga, bank tidak mau memproses apa pun yang berkaitan dengan dolar.
"Jadi bagi Kuba, masuk akal untuk mencoba menjauhkan diri dari dolarisasi ekonomi. Tetapi, itu menciptakan masalah bagi dua juta orang Hispanik keturunan Kuba di Florida yang mengirim dolar kepada keluarga dan teman-teman mereka," ungkapnya.
Kavulich mengatakan bahwa berada di daftar negara sponsor terorisme AS sangat berdampak pada Kuba. Sebab, perusahaan dan bank sentral sangat berhati-hati dalam berurusan dengan negara mana pun yang ada dalam daftar itu. "Masih mengejutkan bahwa pemerintahan Biden belum menghapus Kuba dari daftar. Ini sangat bermasalah," kata Kavulich.
"Pemerintahan Biden tidak mengubah satu kebijakan pemerintahan Trump dalam lima bulan. Ini mengejutkan semua orang," ucapnya, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (1/10).
"Mereka bersikeras bahwa mereka sedang melakukan tinjauan internal. Tapi, Kuba tetap dalam daftar negara sponsor terorisme, tetap di daftar negara yang tidak membantu narkotika dan terorisme," sambungnya.
Memperhatikan bahwa pendekatan Trump tidak hanya keras terhadap Kuba, tetapi juga terhadap pengusaha AS, Kuba-Amerika dan perusahaan-perusahaan Amerika yang telah terlibat di negara itu. Menurut Kavulich, semua pihak dirugikan.
Dia mengatakan ada dua perubahan awal yang diharapkan pada awal pemerintahan Biden, termasuk pengiriman uang, atau jumlah uang yang dapat dikirim kembali ke negara asal mereka dan memungkinkan maskapai penerbangan mendarat di bandara selain di Havana.
Pemerintahan Trump telah membatasi pengiriman uang hingga USD 1.000 empat kali setahun, membalikkan keputusan mantan Presiden AS, Barack Obama untuk mengizinkan pengiriman uang sebanyak yang mereka inginkan.
"Namun, pemerintahan Biden telah memberi isyarat bahwa mereka akan mengizinkan lagi sebanyak yang Anda inginkan, tetapi mereka belum melakukannya," kata Kavulich.
Mengenai keputusan Kuba untuk menangguhkan simpanan dolar, Kavulich mengatakan negara kepulauan itu perlu melakukan ini. Tetapi, jelasnya, pengambilan waktunya sangat aneh. Dia mencatat bahwa pemerintah Kuba menggabungkan dua mata uangnya, peso Kuba dan peso yang dapat dikonversi , pada bulan Januari.
"Biasanya, ketika sebuah negara memiliki dua mata uang, Anda menunggu untuk menggabungkannya ketika ekonomi Anda sedang melonjak," ujarnya.
"Mereka melakukannya dalam kemungkinan terburuk. Dampak Covid-19, dampak sanksi Trump, dampak pariwisata hancur, dan fakta bahwa mereka memiliki sangat sedikit devisa dalam cadangan devisa mereka, dan juga ekspor mereka turun dan harga impor mereka naik," jelasnya.
Kavulich menuturkan, sanksi itu membuat kondisi di Kubu menjadi mahal untuk mendapatkan dolar dan menggunakan dolar. Sehingga, bank tidak mau memproses apa pun yang berkaitan dengan dolar.
"Jadi bagi Kuba, masuk akal untuk mencoba menjauhkan diri dari dolarisasi ekonomi. Tetapi, itu menciptakan masalah bagi dua juta orang Hispanik keturunan Kuba di Florida yang mengirim dolar kepada keluarga dan teman-teman mereka," ungkapnya.
Kavulich mengatakan bahwa berada di daftar negara sponsor terorisme AS sangat berdampak pada Kuba. Sebab, perusahaan dan bank sentral sangat berhati-hati dalam berurusan dengan negara mana pun yang ada dalam daftar itu. "Masih mengejutkan bahwa pemerintahan Biden belum menghapus Kuba dari daftar. Ini sangat bermasalah," kata Kavulich.
(esn)
tulis komentar anda