Kekosongan Akibat Penarikan ‘Simbolis’ Pasukan AS dari Irak Bisa Dimanfaatkan Teroris
Selasa, 17 Agustus 2021 - 07:30 WIB
Kelompok pro-AS di dalam parlemen ingin melihat Washington mengambil peran yang lebih aktif di Irak, sementara faksi-faksi pro-Iran ingin mengakhiri kehadiran Washington di wilayah tersebut.
"Al-Kadhimi sedang mencoba untuk berjalan di garis tipis antara menenangkan faksi-faksi pro-Iran dan membela kedaulatan Irak dan (menenangkan) elemen-elemen pro-Amerika, karena Irak masih membutuhkan bantuan, dan pelatihan militer mereka,” ujarnya.
Masih belum jelas berapa banyak dukungan militer yang bersedia diberikan Washington. Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa opini publik AS terbagi atas keterlibatan negara itu di Irak.
Pada tahun 2019, survei Gallup menemukan bahwa 50 persen responden menganggap mengirim pasukan ke negara yang dilanda perang itu adalah kesalahan; 51 persen berpikir AS telah menjadi tempat yang kurang aman untuk hidup sejak invasi.
"Irak bukan lagi masalah yang membara di AS. Orang-orang berada di luarnya. Bagi mereka, ini bukan lagi tahun 2003 dan kehadiran Amerika dianggap sebagai pasukan yang melindungi elit. Joe Biden ingin mengakhiri semuanya,” ungkap al-Istrabadi.
Namun, menenangkan publik bukanlah satu-satunya tujuan Biden dan al-Istrabadi menyarankan pemerintahannya memiliki sejumlah prioritas lain. “Timur Tengah tidak begitu penting lagi bagi mereka. Mereka memiliki masalah lain yang perlu dikhawatirkan [termasuk] Rusia dan China. Tetap di Irak tidak cocok,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintahan Biden juga mengadakan serangkaian pembicaraan dengan Iran mengenai ambisi nuklirnya. Washington ingin memiliki kemampuan untuk mengawasi program atom Teheran dengan imbalan pencabutan sanksi, dan kepercayaan umum di Irak adalah bahwa pemindahan pasukan AS dari negara yang dilanda perang akan membantu Amerika menyegel kesepakatan dengan Iran.
Namun, hal itu mungkin juga mengirimkan sinyal bahwa posisi Amerika di area tersebut semakin melemah. Dikhawatirkan situasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh beberapa elemen yang akan mencoba mengisi kekosongan tersebut.
"Al-Kadhimi sedang mencoba untuk berjalan di garis tipis antara menenangkan faksi-faksi pro-Iran dan membela kedaulatan Irak dan (menenangkan) elemen-elemen pro-Amerika, karena Irak masih membutuhkan bantuan, dan pelatihan militer mereka,” ujarnya.
Masih belum jelas berapa banyak dukungan militer yang bersedia diberikan Washington. Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa opini publik AS terbagi atas keterlibatan negara itu di Irak.
Pada tahun 2019, survei Gallup menemukan bahwa 50 persen responden menganggap mengirim pasukan ke negara yang dilanda perang itu adalah kesalahan; 51 persen berpikir AS telah menjadi tempat yang kurang aman untuk hidup sejak invasi.
"Irak bukan lagi masalah yang membara di AS. Orang-orang berada di luarnya. Bagi mereka, ini bukan lagi tahun 2003 dan kehadiran Amerika dianggap sebagai pasukan yang melindungi elit. Joe Biden ingin mengakhiri semuanya,” ungkap al-Istrabadi.
Namun, menenangkan publik bukanlah satu-satunya tujuan Biden dan al-Istrabadi menyarankan pemerintahannya memiliki sejumlah prioritas lain. “Timur Tengah tidak begitu penting lagi bagi mereka. Mereka memiliki masalah lain yang perlu dikhawatirkan [termasuk] Rusia dan China. Tetap di Irak tidak cocok,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintahan Biden juga mengadakan serangkaian pembicaraan dengan Iran mengenai ambisi nuklirnya. Washington ingin memiliki kemampuan untuk mengawasi program atom Teheran dengan imbalan pencabutan sanksi, dan kepercayaan umum di Irak adalah bahwa pemindahan pasukan AS dari negara yang dilanda perang akan membantu Amerika menyegel kesepakatan dengan Iran.
Namun, hal itu mungkin juga mengirimkan sinyal bahwa posisi Amerika di area tersebut semakin melemah. Dikhawatirkan situasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh beberapa elemen yang akan mencoba mengisi kekosongan tersebut.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda