Ancam Gadis Prancis Penghina Islam dan Al-Qur'an, 11 Orang Divonis Bersalah

PARIS - Pengadilan Prancis memvonis bersalah 11 dari 13 orang yang didakwa melecehkan dan mengancam seorang gadis remaja yang menghina agama Islam dan kitab suci Al-Qur'an. Gadis 18 tahun yang mengaku ateis itu mengumbar kata-kata penghinaan melalui rentetan posting di media sosial.

Gadis yang hanya diidentifikasi dengan nama pendek Mila ini terpaksa pindah sekolah dan menerima perlindungan polisi untuk menjaga keselamatannya.





Putusan pengadilan pada hari Rabu itu adalah yang pertama sejak Prancis membentuk pengadilan baru pada Januari untuk menuntut kejahatan online, termasuk pelecehan dan diskriminasi.

Pengadilan menghukum para terdakwa dengan penangguhan hukuman penjara empat sampai enam bulan dan denda masing-masing sekitar USD1.770.

Mila, yang berada pusat kasus cyberbullying, bersaksi bulan lalu bahwa dia merasa seolah-olah dia telah "dihukum mati".

Berbicara setelah putusan, Mila mengatakan semua korban harus bergabung dalam perang melawan perundungan online dan bahwa para pelaku perundungan harus dilarang mengakses jaringan media sosial.

“Saya mengharapkan yang lebih buruk dan, sejujurnya, kami menang dan akan menang lagi karena yang saya inginkan adalah, bersatu, kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan terus berjuang," kata Mila seperti dikutip dari AFP, Kamis (8/7/2021).

100.000 Pesan Ancaman

Mila saat berusia 16 tahun mulai mem-posting video di Instagram dan kemudian di TikTok yang berisi hinaan terhadap agama Islam dan Al-Qur'an.

“Al-Qur’an tidak berisi apa-apa selain kebencian, Islam adalah agama yang menyebalkan,” kata gadis remaja itu dalam posting pertama di Instagram pada Januari 2020.

Sekarang dia berusia 18 tahun. "Saya tidak suka agama apa pun, bukan hanya Islam," katanya saat bersaksi di pengadilan.

“Yang saya inginkan adalah mereka (yang melecehkan) dianggap sebagai wabah dan seharusnya dilarang mengakses jejaring sosial, mereka yang melakukan cyberbullying, yang mengancam dengan kematian, yang merampas kebebasan salah satu dari mereka dan yang menghasut seseorang untuk bunuh diri," katanya.

"Dan saya tidak pernah ingin para korban disalahkan lagi," ujarnya.



Pengacaranya, Richard Malka, mengatakan Mila telah menerima sekitar 100.000 pesan ancaman, termasuk ancaman pembunuhan, ancaman pemerkosaan, pesan misoginis dan pesan kebencian tentang orientasi seksualnya.

Mila meninggalkan satu sekolah menengah, lalu sekolah menengah yang lain. Dia sekarang dipantau setiap hari oleh polisi untuk keselamatannya.

“Jejaring sosial adalah jalan. Ketika Anda melewati seseorang di jalan, Anda tidak menghina mereka, mengancam mereka, mengolok-olok mereka," kata hakim ketua, Michel Humbert.

"Apa yang tidak Anda lakukan di jalan, jangan lakukan di media sosial.”

Persidangan tersebut menimbulkan pertanyaan tidak nyaman tentang kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengkritik agama dan penghormatan terhadap jutaan Muslim Prancis. Tapi kasus pengadilan difokuskan pada cyberbullying.

Ke-13 terdakwa dari seluruh Prancis datang dari berbagai latar belakang dan agama dan hanyalah segelintir dari semua orang yang mengejar Mila dengan komentar online. Yang lain tidak bisa dilacak.

Juan Branco, pengacara salah satu terdakwa, mencela premis persidangan.

“Percobaan simbolik di mana seseorang mencoba menggunakan satu orang untuk mengirim pesan ke seluruh masyarakat sangat berbahaya,” kata Branco.

Dia mengatakan kliennya, yang diidentifikasi hanya sebagai Jordan L, bukan seorang fanatik. "Dia adalah seseorang yang menghormati keyakinan, (tetapi) yang tidak menyukai iklim di mana satu bagian dari populasi Prancis diserang secara sistemik," ujarnya.

Dia mengatakan kliennya memberontak terhadap itu tanpa berpartisipasi dalam sesuatu yang lebih besar dan bahkan tanpa mengirim pesan langsung ke Mila secara khusus.

Perundungan online, ancaman, dan ujaran kebencian telah meningkat sejak dibuatnya undang-undang yang mengkriminalisasi tindakan tersebut pada tahun 2018.

Polisi menghitung 2.128 pelanggaran semacam itu pada 2019 dan 2.848 tahun lalu, menurut Menteri Kewarganegaraan Prancis Marlene Schiappa.

“Seluruh negara harus mengutuk para penyerang dan berhenti menyalahkan para korban,” kata Schiappa dalam sebuah pernyataan setelah putusan hari Rabu.