Rusia Dukung Rencana ASEAN Atasi Krisis Myanmar Meski Tanpa Kemajuan

Saat ini kekuatan global utama memberikan sanksi kepada bisnis dan pemimpin puncak Myanmar dan menyerukan larangan global atas penjualan senjata ke negara itu.

Myanmar berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Aksi junta itu memicu kemarahan nasional yang dengan cepat berubah menjadi protes dan pemogokan yang ditekan secara brutal oleh pasukan keamanan.

Pertempuran antara tentara dan milisi yang baru terbentuk di beberapa daerah telah membuat puluhan ribu orang mengungsi ke negara-negara tetangga.

Meskipun pemimpin junta Min Aung Hlaing menyetujui rencana perdamaian ASEAN yang dicapai pada April, militer tidak menunjukkan niat menindaklanjutinya.

Junta malah mengulangi rencananya sendiri yang sama sekali berbeda dengan usulan ASEAN untuk memulihkan ketertiban dan demokrasi.

Upaya ASEAN menyerukan dialog antara semua pihak, penunjukan utusan khusus, akses kemanusiaan yang lebih besar dan diakhirinya kekerasan, tetapi anggota blok yang paling vokal, termasuk Indonesia, Malaysia dan Singapura, telah frustrasi oleh kurangnya tindakan junta Myanmar.

Meskipun telah menyatakan keprihatinan tentang kekerasan di Myanmar, Rusia sebagai pemasok utama senjata dan pelatihan untuk militer Mynamr adalah salah satu dari sedikit negara yang telah mengakui junta.

Rusia juga telah mengirim pejabat tinggi ke negara itu untuk bertemu dengan para jenderal.

Rusia bulan lalu menyambut pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dan delegasi militer untuk kunjungan panjang ke Moskow.