Prancis Berharap UE Jatuhkan Sanksi pada Hungaria Terkait UU Anti-LGBT

PARIS - Menteri Muda Urusan Eropa Prancis , Clement Beaune berharap adanya sanksi dari Uni Eropa (UE) kepada Hungaria terkait dengan undang-undang anti-LGBT. Undang-undang itu disahkan Hungaria pada pekan lalu.

Namun, Beaune mengatakan, dia tidak setuju dengan ide mengusir Hungaria dari UE, atas sejumlah kebijakan mereka yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai Eropa.

"Saya tidak mendukung ide untuk menendang Hungaria dari UE," kata Beaune dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Rabu (30/6/2021).

Pekan lalu, para pemimpin UE melemparkan protes kepada Perdana Menteri Viktor Orban, atas undang-undang anti-LGBT baru Hungaria. Para pemimpin UE itu menekankan komitmen mereka untuk membela hak-hak kaum LGBT dan menumpuk tekanan pada Budapest untuk mundur dari organisasi itu.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen menggambarkan undang-udang itu memalukan dan mengatakan eksekutif UE akan mengambil tindakan.

Namun, Orban telah menegaskan, dia tidak akan mencabut undang-undang yang melarang distribusi materi di sekolah-sekolah yang dianggap mempromosikan homoseksualitas atau perubahan gender itu.

Dia juga mengatakan, undang-undang baru itu ditujukan untuk memberikan hak eksklusif orang tua untuk memutuskan tentang pendidikan seksual anak-anak mereka.

"Saya seorang pejuang untuk hak-hak mereka. Saya seorang pejuang kebebasan di rezim komunis. Homoseksualitas dihukum dan saya berjuang untuk kebebasan dan hak-hak mereka. Jadi saya membela hak-hak kaum homoseksual. Tapi undang-undang ini bukan tentang itu, ini bukan tentang homoseksual," tukasnya.