Pemerintah Inggris Minta Maaf soal Dokumen Kapal Perang Tertinggal di Halte Bus

Selasa, 29 Juni 2021 - 10:21 WIB
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Foto/REUTERS/John Sibley
LONDON - Pemerintah Inggris melalui Kementerian Pertahanan meminta maaf setelah dokumen rahasia tentang penyerbuan kapal perang HMS Defender di Laut Hitam tertinggal di sebuah halte bus.

Menteri pertahanan junior Jeremy Quin mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintah sangat menyesal atas kesalahan tersebut. Menurutnya, itu merupakan kesalahan seorang pejabat senior kementerian.





Salah satu dokumen, yang ditemukan oleh seorang anggota masyarakat di sebuh halte bus di Kent, Inggris tenggara, dan diserahkan kepada BBC, bertanda “Secret: UK Eyes Only[Rahasia: Hanya Mata-mata Inggris]".

BBC melaporkan pada hari Minggu bahwa tumpukan dokumen itu membahas kemungkinan respons Rusia terhadap kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris; HMS Defender, yang melakukan perjalanan melintasi perairan Ukraina di lepas pantai Crimea.

Rusia pekan lalu mengatakan pihaknya melepaskan tembakan peringatan ke kapal perang tersebut tersebut karena melanggar perairan teritorialnya. Insiden itu semakin memperburuk hubungan diplomatik antara London dan Moskow.

Tetapi Inggris mengatakan kapal perangnya membuat pelayaran yang tidak bersalah sesuai dengan hukum internasional.

Quin mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dokumen yang hilang itu sekarang kembali ke kementerian dan akses individu ke materi sensitif ditangguhkan, sambil menunggu penyelidikan.

Dia mengatakan karyawan yang tidak disebutkan namanya melaporkan kerugian tersebut. "Saya tidak ingin berprasangka buruk terhadap penyelidikan tetapi tampaknya ini adalah kesalahan oleh individu itu," ujarnya, seperti dikutip AFP, Selasa (29/6/2021).



Juga di antara dokumen-dokumen itu adalah rencana kemungkinan kehadiran militer Inggris yang berkelanjutan di Afghanistan setelah berakhirnya operasi NATO yang dipimpin Amerika Serikat akhir tahun ini.

Sekutu Inggris termasuk Amerika Serikat, kata Quin, telah diberitahu. Mengaku mengaku tidak memiliki bukti bahwa keselamatan personel telah dikompromikan terkait bocornya dokumen tersebut.

Beberapa anggota parlemen di Partai Konservatif—partainya Perdana Menteri Boris Johnson— mencatat pelanggaran keamanan berulang di Kementerian Pertahanan dalam enam bulan terakhir.

“Kami tidak memiliki catatan dokumen yang hilang pada tingkat 'Rahasia' di atas dalam 18 bulan terakhir. Tapi jelas ini seharusnya tidak pernah terjadi," kata Quin.
(min)
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More