Beri 1 Juta Vaksin Akan Kedaluwarsa, Israel Minta Imbalan Jatah Vaksin Palestina
Jum'at, 18 Juni 2021 - 19:02 WIB
Israel akan memberikan Palestina 1 juta vaksin COVID-19 yang akan kedaluwarsa dalam perjanjian imbal balik. Foto/Ilustrasi
TEL AVIV - Israel mengatakan mereka akan memberikan sekitar 1 juta dosis vaksin virus Corona baru yang akan segera kedaluwarsa ke Otoritas Palestina . Untuk itu, Israel meminta imbalan jumlah dosis yang sama yang diharapkan akan diterima oleh Palestina pada akhir tahun ini.
Perjanjian tersebut diumumkan oleh pemerintah baru Israel yang dilantik pada hari Minggu. Dikatakan Israel akan mentransfer vaksin Pfizer yang akan segera kedaluwarsa, dan Otoritas Palestina akan mentransfer jumlah vaksin yang sama ketika menerimanya dari perusahaan farmasi pada bulan September atau Oktober seperti dikutip dari France24, Jumat (18/6/2021).
Kesepakatan itu mengatakan Otoritas Palestina, yang memiliki otonomi terbatas di beberapa bagian Tepi Barat yang diduduki, bertanggung jawab atas perawatan kesehatan tetapi kedua belah pihak harus bekerja sama untuk memerangi pandemi.
Sementara Jalur Gaza diperintah oleh kelompok militan Islam Hamas , yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel dan negara-negara Barat.
Otoritas Palestina mengatakan pihaknya memperoleh pasokan sendiri melalui perjanjian dengan perusahaan swasta dan program Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dirancang untuk membantu negara-negara yang membutuhkan. Tidak segera jelas apakah dosis Pfizer yang diharapkan dipasok melalui program itu, yang dikenal sebagai COVAX, atau pengaturan pribadi.
Israel, yang telah dibuka kembali setelah memvaksinasi sekitar 85% dari populasi orang dewasanya, dihujani kritik karena tidak membagikan vaksinnya dengan 4,5 juta orang Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki.
Israel telah melakukan salah satu program vaksinasi paling sukses di dunia, memungkinkannya untuk membuka kembali bisnis dan sekolah sepenuhnya. Minggu ini, pihak berwenang mencabut persyaratan untuk memakai masker di depan umum, salah satu pembatasan terakhir yang tersisa.
Kelompok hak asasi mengatakan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, berkewajiban untuk memberikan vaksin kepada Palestina. Israel menyangkal memiliki kewajiban seperti itu, menunjuk pada perjanjian perdamaian sementara yang dicapai dengan Palestina pada 1990-an.
Perjanjian tersebut diumumkan oleh pemerintah baru Israel yang dilantik pada hari Minggu. Dikatakan Israel akan mentransfer vaksin Pfizer yang akan segera kedaluwarsa, dan Otoritas Palestina akan mentransfer jumlah vaksin yang sama ketika menerimanya dari perusahaan farmasi pada bulan September atau Oktober seperti dikutip dari France24, Jumat (18/6/2021).
Kesepakatan itu mengatakan Otoritas Palestina, yang memiliki otonomi terbatas di beberapa bagian Tepi Barat yang diduduki, bertanggung jawab atas perawatan kesehatan tetapi kedua belah pihak harus bekerja sama untuk memerangi pandemi.
Sementara Jalur Gaza diperintah oleh kelompok militan Islam Hamas , yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel dan negara-negara Barat.
Otoritas Palestina mengatakan pihaknya memperoleh pasokan sendiri melalui perjanjian dengan perusahaan swasta dan program Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dirancang untuk membantu negara-negara yang membutuhkan. Tidak segera jelas apakah dosis Pfizer yang diharapkan dipasok melalui program itu, yang dikenal sebagai COVAX, atau pengaturan pribadi.
Israel, yang telah dibuka kembali setelah memvaksinasi sekitar 85% dari populasi orang dewasanya, dihujani kritik karena tidak membagikan vaksinnya dengan 4,5 juta orang Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki.
Israel telah melakukan salah satu program vaksinasi paling sukses di dunia, memungkinkannya untuk membuka kembali bisnis dan sekolah sepenuhnya. Minggu ini, pihak berwenang mencabut persyaratan untuk memakai masker di depan umum, salah satu pembatasan terakhir yang tersisa.
Kelompok hak asasi mengatakan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, berkewajiban untuk memberikan vaksin kepada Palestina. Israel menyangkal memiliki kewajiban seperti itu, menunjuk pada perjanjian perdamaian sementara yang dicapai dengan Palestina pada 1990-an.
Baca Juga
(ian)
tulis komentar anda