Oposisi Israel Deklarasikan Pemerintahan Baru, Bersiap Gulingkan Netanyahu

Analis politik Israel secara luas menduga Netanyahu untuk mencoba setiap manuver politik yang mungkin untuk mewujudkannya, merekrut anggota Yamina yang tidak senang bergabung dengan anggota parlemen Arab dan sayap kiri.

"Tenang. Netanyahu masih perdana menteri selama beberapa hari lagi sampai mosi tidak percaya dan dia akan berjuang setiap inci untuk menyangkal mayoritas tipis pemerintah baru. Ini masih sangat jauh dari selesai," tweet Anshel Pfeffer, analis politik untuk surat kabar liberal Haaretz.



Netanyahu, yang belum menanggapi pengumuman Lapid, menguasai 30 kursi di Knesset atau parlemen Israel yang beranggotakan 120 orang, hampir dua kali lipat dari partai Yesh Atid pimpinan Lapid, dan dia bersekutu dengan setidaknya tiga partai agama dan nasionalis lainnya.

Netanyahu (71) telah berusaha untuk mendiskreditkan aliansi Bennett-Lapid, dengan mengatakan itu akan membahayakan keamanan Israel - sebuah referensi untuk upaya mengekang program nuklir Iran dan mengelola hubungan Palestina yang selalu penuh ketegangan.

Lapid diberi tugas untuk membentuk koalisi pemerintahan setelah Netanyahu gagal melakukannya pasca pemilu 23 Maret. Dia berkampanye di bawah janji untuk "mengembalikan kewarasan" ke Israel, dengan fokus pada pengadilan kasus korupsi Netanyahu atas tuduhan yang dia bantah.

"Pemerintah ini akan bekerja untuk semua warga Israel, mereka yang memilihnya dan mereka yang tidak. Pemerintah akan menghormati lawan-lawannya dan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk menyatukan dan menghubungkan semua bagian masyarakat Israel," kata Lapid di Twitter.

Pemerintah baru Israel, jika dilantik, akan menghadapi tantangan diplomatik, keamanan dan ekonomi yang cukup besar: Iran, proses perdamaian yang hampir mati dengan Palestina, penyelidikan kejahatan perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional dan pemulihan ekonomi setelah pandemi virus Corona baru.



Sebuah sumber yang terlibat dalam pembicaraan koalisi mengatakan pemerintah baru yang diusulkan akan mencoba untuk mempertahankan konsensus dengan menghindari isu-isu ideologis yang panas seperti apakah akan mencaplok atau menyerahkan wilayah Tepi Barat yang diduduki yang diinginkan Palestina untuk sebuah negara.