China Desak Anggota PBB Tidak Hadiri Acara Xinjiang Bentukan AS Cs
Sabtu, 08 Mei 2021 - 08:26 WIB
China mendesak anggota PBB tidak hadiri acara Xinjiang yang digagas oleh AS dan sekutunya. Foto/Ilustrasi
NEW YORK - China mendesak negara-negara anggota PBB untuk tidak menghadiri acara yang direncanakan oleh Amerika Serikat (AS), Jerman , dan Inggris terkait penindasan terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang . Acara tersebut rencana akan digelar pada pekan depan.
"Ini adalah acara bermotivasi politik," tulis misi China di PBB dalam sebuah catatan, tertanggal Kamis.
"Kami meminta misi Anda untuk TIDAK berpartisipasi dalam acara anti-China ini," sambung catatan tersebut seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (8/5/2021).
China menuduh bahwa penyelenggara acara tersebut, yang juga mencakup beberapa negara Eropa lainnya bersama dengan Australia dan Kanada, menggunakan masalah hak asasi manusia sebagai alat politik untuk mencampuri urusan dalam negeri China seperti Xinjiang, untuk menciptakan perpecahan dan turbulensi serta mengganggu pembangunan China.
"Mereka terobsesi untuk memprovokasi konfrontasi dengan China," kata catatan itu.
"Peristiwa provokatif hanya dapat menyebabkan lebih banyak konfrontasi," bunyi lanjutan catatan itu.
Misi China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait hal ini.
Duta besar AS, Jerman dan Inggris akan berpidato di acara virtual PBB pada Rabu mendatang, bersama dengan Direktur Eksekutif Human Rights Watch Ken Roth dan Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard.
Menurut undangan tujuan dari acara tersebut adalah untuk membahas bagaimana sistem PBB, negara anggota dan masyarakat sipil dapat mendukung dan mengadvokasi hak asasi manusia anggota komunitas etnis Turki di Xinjiang.
Negara Barat dan kelompok hak asasi menuduh pihak berwenang di Xinjiang menahan serta menyiksa orang-orang Uighur di kamp-kamp, yang oleh Amerika Serikat disebut sebagai genosida. Pada bulan Januari, Washington melarang impor kapas dan produk tomat dari Xinjiang atas tuduhan kerja paksa.
Beijing menyangkal tuduhan tersebut dan menggambarkan kamp tersebut sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.
"Beijing telah mencoba selama bertahun-tahun untuk menggertak pemerintah agar bungkam tetapi strategi itu telah gagal total, karena semakin banyak dan negara-negara maju untuk menyuarakan kengerian dan kebencian atas kejahatan China terhadap Uighur dan Muslim Turki lainnya," kata direktur Human Rights Watch PBB Louis Charbonneau.
"Ini adalah acara bermotivasi politik," tulis misi China di PBB dalam sebuah catatan, tertanggal Kamis.
"Kami meminta misi Anda untuk TIDAK berpartisipasi dalam acara anti-China ini," sambung catatan tersebut seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (8/5/2021).
China menuduh bahwa penyelenggara acara tersebut, yang juga mencakup beberapa negara Eropa lainnya bersama dengan Australia dan Kanada, menggunakan masalah hak asasi manusia sebagai alat politik untuk mencampuri urusan dalam negeri China seperti Xinjiang, untuk menciptakan perpecahan dan turbulensi serta mengganggu pembangunan China.
"Mereka terobsesi untuk memprovokasi konfrontasi dengan China," kata catatan itu.
"Peristiwa provokatif hanya dapat menyebabkan lebih banyak konfrontasi," bunyi lanjutan catatan itu.
Misi China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait hal ini.
Duta besar AS, Jerman dan Inggris akan berpidato di acara virtual PBB pada Rabu mendatang, bersama dengan Direktur Eksekutif Human Rights Watch Ken Roth dan Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard.
Menurut undangan tujuan dari acara tersebut adalah untuk membahas bagaimana sistem PBB, negara anggota dan masyarakat sipil dapat mendukung dan mengadvokasi hak asasi manusia anggota komunitas etnis Turki di Xinjiang.
Negara Barat dan kelompok hak asasi menuduh pihak berwenang di Xinjiang menahan serta menyiksa orang-orang Uighur di kamp-kamp, yang oleh Amerika Serikat disebut sebagai genosida. Pada bulan Januari, Washington melarang impor kapas dan produk tomat dari Xinjiang atas tuduhan kerja paksa.
Beijing menyangkal tuduhan tersebut dan menggambarkan kamp tersebut sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.
"Beijing telah mencoba selama bertahun-tahun untuk menggertak pemerintah agar bungkam tetapi strategi itu telah gagal total, karena semakin banyak dan negara-negara maju untuk menyuarakan kengerian dan kebencian atas kejahatan China terhadap Uighur dan Muslim Turki lainnya," kata direktur Human Rights Watch PBB Louis Charbonneau.
(ian)
Lihat Juga :
tulis komentar anda