Rusia Menolak Berdamai dengan Ukraina, Berikut Alasannya
loading...
Rusia menolak berdamai dengan Ukraina. Foto/X
A
A
A
MOSKOW - Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengatakan Rusia tidak akan menyetujui penundaan keanggotaan Kiev di NATO, atau penempatan pasukan penjaga perdamaian Eropa ke Ukraina.
Dua gagasan yang dilaporkan diusulkan oleh penasihat Presiden terpilih AS Donald Trump, sebagai bagian dari kesepakatan damai yang potensial.
Dalam wawancara dengan kantor berita TASS yang diterbitkan pada hari Senin, Lavrov mengatakan Rusia belum menerima sinyal apa pun dari tim Trump mengenai pembicaraan untuk menyelesaikan konflik Ukraina.
“Kami selalu dan tetap siap untuk negosiasi. Namun penting untuk memahami dengan siapa dan tentang apa untuk melakukan negosiasi,” tegasnya.
Lavrov mengatakan bahwa jika diskusi dengan pemerintahan AS berikutnya berlangsung, Moskow tidak akan menerima proposal yang dilaporkan di media, yang datang dari anggota tim Trump.
Selama kampanyenya, Trump berulang kali berjanji untuk menemukan solusi diplomatik yang cepat untuk krisis Ukraina jika terpilih, tetapi tidak memberikan rincian tentang bagaimana ia akan mencapai tujuan tersebut.
The Wall Street Journal melaporkan pada bulan November bahwa para penasihat Trump telah menyusun rencana untuk menyelesaikan konflik tersebut. Proposal tersebut mencakup penundaan keanggotaan Ukraina di NATO selama dua dekade, pembekuan di sepanjang garis depan saat ini, dan pembentukan zona demiliterisasi yang dikendalikan oleh pasukan penjaga perdamaian dari sekutu Ukraina di Eropa.
Lavrov mengatakan perdamaian antara Moskow dan Kiev hanya dapat dicapai melalui "perjanjian yang dapat diandalkan dan mengikat secara hukum" yang mengatasi akar penyebab konflik dan mencakup mekanisme untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.
Menteri luar negeri mencatat bahwa posisi Rusia dalam menyelesaikan permusuhan sudah "terkenal" dan telah diutarakan oleh Presiden Vladimir Putin dalam berbagai kesempatan, termasuk selama konferensi pers akhir tahun awal bulan ini.
Pada acara tersebut, Putin menegaskan kembali bahwa Moskow tetap terbuka untuk negosiasi dengan Kiev tanpa prasyarat apa pun, selain yang telah disepakati di Istanbul pada tahun 2022.
Persyaratan ini mencakup status netral dan non-blok bagi Ukraina – mencegahnya bergabung dengan NATO – serta pembatasan pengerahan persenjataan asing di negara tersebut.
Putin juga menekankan bahwa setiap pembicaraan harus mempertimbangkan realitas di lapangan yang telah muncul sejak tahun 2022. Ini termasuk status Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye, yang menjadi bagian dari Rusia setelah referendum yang diadakan pada musim gugur tahun itu.
Dua gagasan yang dilaporkan diusulkan oleh penasihat Presiden terpilih AS Donald Trump, sebagai bagian dari kesepakatan damai yang potensial.
Dalam wawancara dengan kantor berita TASS yang diterbitkan pada hari Senin, Lavrov mengatakan Rusia belum menerima sinyal apa pun dari tim Trump mengenai pembicaraan untuk menyelesaikan konflik Ukraina.
“Kami selalu dan tetap siap untuk negosiasi. Namun penting untuk memahami dengan siapa dan tentang apa untuk melakukan negosiasi,” tegasnya.
Lavrov mengatakan bahwa jika diskusi dengan pemerintahan AS berikutnya berlangsung, Moskow tidak akan menerima proposal yang dilaporkan di media, yang datang dari anggota tim Trump.
Selama kampanyenya, Trump berulang kali berjanji untuk menemukan solusi diplomatik yang cepat untuk krisis Ukraina jika terpilih, tetapi tidak memberikan rincian tentang bagaimana ia akan mencapai tujuan tersebut.
The Wall Street Journal melaporkan pada bulan November bahwa para penasihat Trump telah menyusun rencana untuk menyelesaikan konflik tersebut. Proposal tersebut mencakup penundaan keanggotaan Ukraina di NATO selama dua dekade, pembekuan di sepanjang garis depan saat ini, dan pembentukan zona demiliterisasi yang dikendalikan oleh pasukan penjaga perdamaian dari sekutu Ukraina di Eropa.
Lavrov mengatakan perdamaian antara Moskow dan Kiev hanya dapat dicapai melalui "perjanjian yang dapat diandalkan dan mengikat secara hukum" yang mengatasi akar penyebab konflik dan mencakup mekanisme untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.
Menteri luar negeri mencatat bahwa posisi Rusia dalam menyelesaikan permusuhan sudah "terkenal" dan telah diutarakan oleh Presiden Vladimir Putin dalam berbagai kesempatan, termasuk selama konferensi pers akhir tahun awal bulan ini.
Pada acara tersebut, Putin menegaskan kembali bahwa Moskow tetap terbuka untuk negosiasi dengan Kiev tanpa prasyarat apa pun, selain yang telah disepakati di Istanbul pada tahun 2022.
Persyaratan ini mencakup status netral dan non-blok bagi Ukraina – mencegahnya bergabung dengan NATO – serta pembatasan pengerahan persenjataan asing di negara tersebut.
Putin juga menekankan bahwa setiap pembicaraan harus mempertimbangkan realitas di lapangan yang telah muncul sejak tahun 2022. Ini termasuk status Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye, yang menjadi bagian dari Rusia setelah referendum yang diadakan pada musim gugur tahun itu.
(ahm)
Lihat Juga :
