Putra Mahkota MBS: Alquran Adalah Konstitusi Arab Saudi

RIYADH - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman mengatakan Alquran adalah konstitusi di negaranya dari dahulu, sekarang dan sampai kapan pun.

Pangeran yang akan jadi raja tersebut menegaskannya dalam sebuah wawancaradengan media Arab Saudi, Channel 1 yang diterjemahkan oleh Middle East Research Institute (MEMRI). Dia berbicara panjang tentang konstitusi, paham wahhabisme, ekstremisme hingga moderasi di negaranya.



Mohammad bin Salman yang populer dengan sebutan MBS menjelaskan bahwa sebagai pusat agama Islam, Arab Saudi telah menjadi sasaran kelompok ekstremis dan teroris selama bertahun-tahun. "Jika Arab Saudi ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, maka Anda perlu mencabut ideologi [ekstremis] ini," katanya.

"Saya tidak berpikir bahwa saya dalam posisi untuk mendefinisikan arti 'moderasi', tetapi saya mematuhi konstitusi Arab Saudi, yaitu Alquran, Sunnah, dan Hukum Dasar Pemerintahan Saudi, dan kami [berdedikasi] untuk menerapkannya dengan cara terbaik dan dalam arti yang komprehensif dan mencakup semua," paparnya.



"Konstitusi kami adalah Alquran. Dulu, sekarang, dan akan terus ada untuk selama-lamanya. Hukum Dasar Pemerintahan menetapkan hal ini dengan sangat jelas. Kami, pemerintah, dan Dewan Syura, yang merupakan Legislator, atau Raja, sebagai sumber otoritas untuk tiga cabang pemerintahan, wajib melaksanakan Alquran, dengan satu atau lain cara," ujarnya.

"Namun dalam masalah sosial dan pribadi, kita hanya dipaksa untuk menerapkan teks yang secara eksplisit disebutkan dalam Alquran. Dengan kata lain, saya tidak dapat melaksanakan hukuman yang ditentukan oleh syariah kecuali didukung oleh referensi yang jelas dalam Alquran atau Sunnah. Wajar jika saya berbicara tentang referensi yang jelas di Sunnah..Kebanyakan penyusun hadits akan mengklasifikasikan sebuah hadits menurut penilaian mereka sendiri," terangnya.

"Dalam Bukhari, Muslim, atau kumpulan hadits lainnya, mereka akan mengklasifikasikan hadits sebagai 'otentik,' 'baik' atau 'lemah,' tetapi ada klasifikasi lain yaitu yang lebih penting: hadits mutawatir, hadits ahad, dan hadits khabar. Ini adalah sumber utama

untuk menyimpulkan aturan seperti yang dijelaskan oleh syariah. Mutawatir adalah hadits yang telah disampaikan oleh banyak orang, di setiap mata rantai riwayat, karena berasal dari Nabi Muhammad. Ada sangat sedikit hadits semacam itu, tetapi keasliannya sangat dibuktikan, dan penafsirannya tunduk pada ijtihad [penalaran interpretatif] tergantung pada waktu, tempat dan bagaimana hadits ini dipahami," jelas putra Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ini.

“Ahad adalah hadits yang telah disampaikan dari individu ke individu, karena itu berasal dari Nabi Muhammad, atau dari banyak orang ke banyak orang, tetapi ada individu di salah satu mata rantai dalam rantai narasi. Ini disebut hadits ahad, dan mereka terbagi dalam banyak klasifikasi. Beberapa di antaranya 'otentik,' beberapa 'baik,' dan beberapa 'lemah.' Hadits-hadits ahad tidaklah wajib seperti hadits mutawatir, kecuali jika disertai dengan teks syariah yang jelas, serta kepentingan yang jelas dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama jika kita berbicara tentang hadits yang 'otentik'. Ini juga merupakan hadits sebagian kecil dari hadits Nabi Muhammad."



Lebih lanjut, Pangeran Mohammad bin Salman menjelaskan tentang hadits lain yang bisa digunakan sebagai hukum di Arab Saudi.

“Adapun hadits khabar, yang disampaikan dari individu ke individu karena itu berasal dari Nabi Muhammad, atau dari banyak orang ke individu dan dari individu ke banyak orang... Dalam hadits semacam itu, rantai narasi yang menguatkan terputus. Hadits khabar ini merupakan sebagian besar hadits, dan tidak boleh diandalkan, karena keasliannya tidak terbukti dan tidak wajib," paparnya.

"Dalam biografi Nabi Muhammad, kita melihat bahwa ketika hadits itu ditulis pada masanya, dia memerintahkan untuk membakarnya dan menahan diri untuk tidak menuliskannya. Jadi jika Anda mengambil hadits khabar dan memaksa orang untuk mematuhinya, Anda mungkin menentang kuasa Allah dengan menurunkan Alquran yang dimaksudkan untuk menjadi baik

untuk semua waktu dan tempat," imbuh dia.

“Jika menyangkut syariah, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan teks Alquran. Pemerintah juga berkomitmen untuk menerapkan hadits mutawatir, meninjau hadits ahad dalam kaitannya dengan keasliannya, dan sama sekali mengabaikan hadits khabar, dengan pengecualian dari kasus-kasus di mana hadits-hadits ini mendukung posisi yang melayani kepentingan yang jelas dari umat. Tidak ada hukuman atas masalah agama kecuali ada referensi yang jelas di dalam Alquran. Hukuman dilaksanakan dengan cara yang diterapkan oleh Nabi Muhammad," katanya.

"Ambil contoh percabulan, pencabulan yang belum menikah dicambuk, sedangkan percabulan yang sudah menikah dibunuh. Ini adalah kasus di mana ada referensi [Alquran] yang jelas. Tetapi ketika seorang wanita yang melakukan percabulan mendatangi Nabi Muhammad, dan berkata kepadanya: 'Saya telah melakukan percabulan. Ini kurang lebih apa yang dia katakan, saya tidak mengingatnya dengan hati. Nabi berpaling darinya beberapa kali. Tapi dia bersikeras [bahwa dia harus dihukum], jadi dia menyuruhnya pergi sampai dia tahu apakah dia hamil atau tidak. Ketika dia kembali, skenario ini terulang kembali. Dia berkata padanya: 'Pergilah sampai kamu melahirkan'. Lain kali dia kembali, dia berkata kepadanya: 'Pergi sampai kamu menyapih bayimu'. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan kembali. Dia tidak menanyakan namanya."

"Jika Anda mengambil teks Alquran dan menerapkannya dengan cara yang berbeda dari yang diterapkan oleh Nabi Muhammad, dan jika Anda berusaha untuk membuktikan kesalahan seseorang, meskipun begitulah cara Nabi memperlakukan seorang wanita yang secara sukarela mengakui kesalahannya—ini bukanlah hukum Allah," katanya.

"Jika Anda menerapkan hukuman, mengeklaim bahwa itu ditentukan oleh syariah, meskipun tidak ada referensi tentang itu di dalam Alquran atau hadits mutawatir, ini juga merupakan sebuah pemalsuan syariah," ujarnya.

"Ketika Allah menghendaki kita untuk menghukum karena kejahatan seperti yang tercantum dalam syariah, Dia menyebutkannya dalam teks [Alquran]. Ketika Dia melarang sesuatu dan mengancam akan dihukum di akhirat, Dia tidak menginstruksikan kita manusia untuk menerapkan hukuman. Dia meninggalkan individu untuk membuat pilihan mereka dan diperhitungkan pada Hari Penghakiman," sambung dia.