Undang Jenderal Kudeta Myanmar ke Jakarta, ASEAN Dicap Tak Bermoral
Sabtu, 24 April 2021 - 13:53 WIB
Menlu Retno Marsudi mengatakan kedua pemimpin berbagi harapan mereka bahwa KTT ini akan menghasilkan "kesepakatan terbaik" bagi rakyat Myanmar.
"Presiden menggarisbawahi bahwa pertemuan para pemimpin ASEAN hanya untuk kepentingan rakyat Myanmar," ujarnya.
Sebuah pernyataan yang di-posting di situs web pemerintah Vietnam menyerukan semua pemangku kepentingan di Myanmar untuk menahan diri secara ekstrim. "Jangan menggunakan kekerasan, dan agar menyelesaikan perselisihan melalui dialog damai," bunyi pernyataan pemerintah tersebut.
Pernyataan itu juga menegaskan dukungan Vietnam untuk pendekatan ASEAN terhadap situasi di Myanmar dan berharap bahwa Myanmar akan segera stabil.
Namun KTT ASEAN ini telah memicu kontroversi dan skeptisisme.
Kelompok hak asasi manusia regional telah mempertanyakan keputusan ASEAN untuk mengundang pemimpin junta militer Myanmar, menyebutnya sebagai langkah yang melegitimasi rezim yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 700 orang dalam tindakan keras sejak kudeta 1 Februari menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Aktivis mengatakan Myanmar harus diwakili oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang baru-baru ini dibentuk oleh politisi pro-demokrasi dan anggota parlemen yang digulingkan. Junta militer dengan cepat melarang keberadaan NUG.
Siang ini, puluhan pengunjuk rasa terlihat berkumpul tak jauh dari Sekretariat ASEAN. Mereka berbaris menuju gedung, tetapi polisi bergerak untuk menghentikan mereka, menyebut demo mereka sebagai pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.
Para demonstran dari Urban Poor Consortium mengatakan mereka adalah bagian dari koalisi regional yang disebut "Leaders and Organizers of Community Organizations in Asia", yang jaringannya juga mencakup masyarakat miskin kota dan kelas pekerja di Myanmar.
Mereka menyebut undangan untuk pemimpin junta ke KTT ASEAN "tidak perlu dan tidak bermoral".
"Presiden menggarisbawahi bahwa pertemuan para pemimpin ASEAN hanya untuk kepentingan rakyat Myanmar," ujarnya.
Sebuah pernyataan yang di-posting di situs web pemerintah Vietnam menyerukan semua pemangku kepentingan di Myanmar untuk menahan diri secara ekstrim. "Jangan menggunakan kekerasan, dan agar menyelesaikan perselisihan melalui dialog damai," bunyi pernyataan pemerintah tersebut.
Pernyataan itu juga menegaskan dukungan Vietnam untuk pendekatan ASEAN terhadap situasi di Myanmar dan berharap bahwa Myanmar akan segera stabil.
Namun KTT ASEAN ini telah memicu kontroversi dan skeptisisme.
Kelompok hak asasi manusia regional telah mempertanyakan keputusan ASEAN untuk mengundang pemimpin junta militer Myanmar, menyebutnya sebagai langkah yang melegitimasi rezim yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 700 orang dalam tindakan keras sejak kudeta 1 Februari menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Aktivis mengatakan Myanmar harus diwakili oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang baru-baru ini dibentuk oleh politisi pro-demokrasi dan anggota parlemen yang digulingkan. Junta militer dengan cepat melarang keberadaan NUG.
Siang ini, puluhan pengunjuk rasa terlihat berkumpul tak jauh dari Sekretariat ASEAN. Mereka berbaris menuju gedung, tetapi polisi bergerak untuk menghentikan mereka, menyebut demo mereka sebagai pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.
Para demonstran dari Urban Poor Consortium mengatakan mereka adalah bagian dari koalisi regional yang disebut "Leaders and Organizers of Community Organizations in Asia", yang jaringannya juga mencakup masyarakat miskin kota dan kelas pekerja di Myanmar.
Mereka menyebut undangan untuk pemimpin junta ke KTT ASEAN "tidak perlu dan tidak bermoral".
tulis komentar anda