AS Resmi Usir Turki dari Program F-35, tapi Uang Belum Dikembalikan

Pada bulan Februari, Turki menyewa perusahaan lobi yang berbasis di Washington untuk mencoba mengatur kembalinya Ankara ke program F-35. Pelobi itu dikontrak enam bulan, mengeklaim bahwa penghapusannya tidak adil.

Para pelobi juga diharapkan mendapatkan kembali uang yang dibayarkan Ankara kepada AS untuk membeli lebih dari 100 jet tempur F-35, tetapi belum ada hasil dari ini.

“Turki dapat bekerja untuk menciptakan kondisi untuk kembali ke program F-35, yang akan membutuhkan negosiasi yang rumit dengan AS. Jika itu tidak memungkinkan, dan jika sanksi CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) tidak dicabut, Turki dapat membuat program (pengembangan) pesawat tempur domestiknya sendiri," kata Ulgen.

“Sejauh ini, belum ada solusi untuk pembuatan (sebuah) mesin untuk rencana potensial itu. Kedua, bahkan jika masalah itu terpecahkan, Turki hanya dapat memperoleh sejumlah besar pesawat ini—secara realistis—dalam jangka waktu antara 2025 dan 2030, yang berarti bahwa superioritas udara Turki akan berkurang mengingat banyak negara di kawasan ini telah membutuhkan pesawat generasi kelima. Ini akan menjadi celah strategis jika tidak ditangani dengan benar."

Pada hari Kamis, Selcuk Bayraktar, eksekutif produsen pesawat tak berawak Turki Baykar, yang juga menantu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengumumkan bahwa perusahaannya telah mempercepat proyek Pesawat Tempur Tak Berawak Nasional [National Unmanned Combat Aircraft].

Masih harus dilihat peran apa yang akan dimainkan Rusia dalam pengadaan militer Turki di masa depan.

Saat Ankara menyuarakan dukungan untuk Kiev di tengah penumpukan pasukan militer Rusia di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina, hubungan pertahanan Turki dengan Moskow mungkin menjadi tidak berkelanjutan dalam jangka pendek.

Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov mengatakan pada hari Rabu bahwa Kremlin akan meneliti prospek kerjasama militer dan teknis dengan Turki jika Ankara mengirimkan drone ke Ukraina.

Hal itu dipicu oleh laporan di surat kabar pro-pemerintah Turki yang mengeklaim bahwa Ankara siap menjual senjata dan drone ke semua negara, termasuk Ukraina, menyusul keberhasilan penempatan mereka dalam konflik baru-baru ini antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh.