Militer Myanmar Bantah Lakukan Kudeta
Sabtu, 10 April 2021 - 10:03 WIB
Panglima angkatan bersenjata Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, sosok dibalik kudeta di negara itu. Foto/CNN
NAYPYIDAW - Myanmar dilanda kekacauan dan aksi protes setelah panglima tertinggi angkatan bersenjata Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing memerintahkan pasukannya untuk merebut ibu kota sebelum fajar pada 1 Februari. Pengambilalihan kekuasaan itu terjadi ketika anggota parlemen yang baru terpilih akan mengambil tempat mereka pada hari pembukaan parlemen.
Keadaan darurat menyebabkan semua kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dialihkan ke Min Aung Hlaing.
Meski begitu, militer Myanmar membantah melakukan kudeta . Juru bicara militer Myanmar, Mayjen Zaw Min Tun mengatakan, para jenderal hanya menjaga negara sementara mereka menyelidiki pemilu yang curang.
"Ini bukan kudeta," tegasnya seperti dikutip dari CNN, Sabtu (10/4/2021).
Zaw Min Tun mengatakan keadaan darurat bisa diperpanjang untuk tambahan enam bulan atau lebih selam dua periode dan jika tugas belum selesai. Dia tidak memberikan tanggal pasti kapan pemilu akan diadakan, tetapi mengatakan bahwa bahwa menurut konstitusi yang dirancang militer 2008, semua harus diselesaikan dalam dua tahun.
"Kita harus mengadakan pemilihan yang bebas dan adil dalam dua tahun ini," ujarnya.
"Kami berjanji akan mewujudkannya," imbuhnya.
Banyak pengamat mempertanyakan apakah militer, yang memerintah Myanmar selama setengah abad antara 1962 dan 2011, akan bersedia melepaskan kekuasaan lagi. Apakah pemilu benar-benar akan "bebas dan adil" dan apakah pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan partainya yang populer, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), diizinkan ikut serta.
Keadaan darurat menyebabkan semua kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dialihkan ke Min Aung Hlaing.
Meski begitu, militer Myanmar membantah melakukan kudeta . Juru bicara militer Myanmar, Mayjen Zaw Min Tun mengatakan, para jenderal hanya menjaga negara sementara mereka menyelidiki pemilu yang curang.
"Ini bukan kudeta," tegasnya seperti dikutip dari CNN, Sabtu (10/4/2021).
Zaw Min Tun mengatakan keadaan darurat bisa diperpanjang untuk tambahan enam bulan atau lebih selam dua periode dan jika tugas belum selesai. Dia tidak memberikan tanggal pasti kapan pemilu akan diadakan, tetapi mengatakan bahwa bahwa menurut konstitusi yang dirancang militer 2008, semua harus diselesaikan dalam dua tahun.
"Kita harus mengadakan pemilihan yang bebas dan adil dalam dua tahun ini," ujarnya.
"Kami berjanji akan mewujudkannya," imbuhnya.
Banyak pengamat mempertanyakan apakah militer, yang memerintah Myanmar selama setengah abad antara 1962 dan 2011, akan bersedia melepaskan kekuasaan lagi. Apakah pemilu benar-benar akan "bebas dan adil" dan apakah pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan partainya yang populer, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), diizinkan ikut serta.
tulis komentar anda