Biden Ingin Pertahankan Kebijakan Trump Ekspor Drone Tempur

Aktivis hak asasi manusia dan pendukung pengawasan senjata bukan satu-satunya suara skeptis tentang kebijakan Trump itu.

Anggota Kongres menahan penjualan empat drone bersenjata ke Maroko, yang dilaporkan Reuters pada Desember.

“Mereka keberatan atas langkah pemerintahan Trump yang mengakui Sahara Barat sebagai wilayah Maroko,” ungkap sumber yang mengetahui kesepakatan itu pada Reuters.

Pejabat NSC mengatakan, “Keputusan melanjutkan kebijakan Trump memberikan pemerintah AS fleksibilitas untuk meninjau permintaan ekspor UAS (drone) sambil terus menjalankan kebijaksanaan nasional dengan cara yang konsisten dengan komitmen MTCR kami, serta komitmen kuat kami terhadap keamanan nasional AS, hak asasi manusia, nonproliferasi, dan tujuan kebijakan luar negeri lainnya.”

MTCR mengklasifikasikan beberapa drone AS yang paling kuat sebagai rudal jelajah karena memenuhi spesifikasi teknis untuk pesawat tanpa awak dalam pakta tersebut.

Di bawah penafsiran ulang Trump, Amerika Serikat memutuskan memperlakukan drone berkemampuan serangan besar yang tidak dapat melakukan perjalanan lebih cepat dari 800 kilometer per jam seolah-olah termasuk dalam klasifikasi yang berada di luar yurisdiksi pakta itu.

Hal ini memungkinkan ekspor Global Hawks yang lebih mudah, yang tidak dipersenjatai dan digunakan untuk pengawasan, serta Reaper yang digunakan untuk pengawasan dan serangan udara.

Global Hawks dibuat Northrop Grumman, dan Reaper dibuat General Atomics.

“Dalam jangka panjang, tim Biden ingin menegosiasikan kesepakatan baru hanya untuk ekspor drone,” papar sumber yang mengetahui situasi tersebut.

Pejabat NSC mengatakan tim Biden akan bekerja dengan negara lain untuk membentuk standar internasional untuk penjualan, transfer, dan penggunaan drone bersenjata selanjutnya.